IDI: Penyelenggara BPJS Kesehatan Harus Transparan

Liputan6.com, Jakarta Sudah empat tahun lebih program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dijalankan, yakni sejak diluncurkan pada 1 Januari 2014. Namun demikian, beberapa pihak masih menemukan banyak kekurangan dalam penyelenggaraan program ini, terutama terkait dengan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Ketua Umum PB IDI (Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia), Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, Sp.OG mengungkapkan perlu adanya transparansi dari pihak penyelenggara, dalam hal ini BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan, pada masyarakat.

"Dalam hal ini, BPJS dan Kementerian Kesehatan harus berbicara secara terbuka pada masyarakat, agar mereka tahu masalahnya dan bisa membantu mencari solusinya," ujar Marsis, pada wartawan usai menjadi pembicara pada acara debat publik bertajuk "Benarkah JKN Pro Rakyat?" pada Sabtu, 28 April 2018.

Tak hanya itu, Marsis berharap agar BPJS turut berperan aktif dalam melaksanakan program ini, tidak hanya sebagai pemegang uang dan membayarkan kebutuhan masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan.

Debat publik ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Acara ini dihadiri oleh sekitar 400 orang yang berasal dari anggota IDI di daerah, pihak BPJS, serikat pekerja, dan masyarakat. Debat publik ini diselenggarakan dalam rangka menelaah program JKN jelang 248 hari menuju Universal Health Coverage di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Dr. Maya Amiarny Rusady mengaku pihaknya tengah berusaha untuk bertransparasi dengan masyarakat. Maya mengungkapkan kini BPJS memiliki situs online, di mana peserta bisa melakukan pendaftaran dan pembayaran dengan sistem autodebit.

"Kalau ada yang bilang tidak transparan, kami menuju transparansi," pungkas Maya.