Jaga Mutu Pelayanan, Pimpinan BPJS Kesehatan Turun Langsung Layani Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta Pelayanan peserta di Kantor Cabang BPJS Kesehatan Jakarta Selatan tampak berbeda pada Jumat (6/7/2018). Pagi tadi, para direksi serta senior leader BPJS Kesehatan menggantikan para frontliner dalam melayani masyarakat.

Kehadiran para pimpinan BPJS Kesehatan yang turun langsung melayani masyarakat adalah salah satu cara memastikan peserta JKN-KIS mendapatkan pelayanan secara optimal. Hal ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun BPJS Kesehatan ke-50.

"Kegiatan eksekutif frontliner ini merupakan salah satu wujud komitmen kami dalam menjaga dan mengoptimalkan mutu pelayanan ke peserta JKN-KIS. Kepuasan dan loyalitas peserta menjadi prioritas kami," kata Direktur Kepatuhan, Hukum, dan Hubungan Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi, usai melayani peserta JKN-KIS seperti mengutip rilis yang diterima Health-Liputan6.com.

Berhadapan langsung dengan peserta JKN-KIS, Bayu amat terkesan. Apalagi tugas sebagai frontliner yang merupakan garda terdepan pelayanan peserta JKN-KIS memiliki tantangan tersendiri.

Saksikan juga video menarik berikut

Bayu juga menyampaikan, bila dibandingkan dengan negara lain yang menerapkan sistem jaminan sosial, pertumbuhan peserta JKN-KIS amat pesat.

"Saat ini, program JKN-KIS telah menjadi program jaminan kesehatan terbesar di dunia, jika melihat jumlah kepesertaan yang telah melampaui 189 juta peserta," kata Bayu lagi.

Dalam waktu empat tahun, program JKN-KIS telah mencakup hampir 80 persen penduduk Indonesia. Bila dibandingkan dengan beberapa negara lain yang lebih dulu menerapkan sistem jaminan sosial, Indonesia dengan JKN-KIS terhitung lebih pesat pertumbuhannya.

Jerman yang telah menerapkan sistem jaminan sosial selama 120 tahun, baru mencakup 85 persen populasi penduduk. Sementara Austria yang sudah menjalankan 79 tahun sudah meng-cover 99 persen penduduk.

Sedangkan Jepang memerlukan 35 tahun dan Belgia butuh waktu 118 tahun untuk mencapai 100 persen penduduk memiliki sistem jaminan sosial.