3 Daerah di Kalimantan Barat yang Berkomitmen Jadi Kabupaten Layak Anak

Liputan6.com, Pontianak Tiga daerah di Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten Sintang, Melawi, dan Sekadau berkomitmen menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA). Adanya komitmen tersebut berujung pada anggaran untuk sektor kesehatan meningkat setiap tahun, sesuai dengan tujuan proyek. 

Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia (WVI) Doseba T Sinay menyebut, terwujudnya Kabupaten Layak Anak dengan peningkatan layanan puskesmas telah beroperasi selama 24 jam. Kualitas layanan juga bertambah di 40 posyandu dan puskesmas.

"Partisipasi organisasi masyarakat sipil juga mendorong peningkatan alokasi anggaran kabupaten untuk sektor kesehatan di ketiga kabupaten. Mengacu pada peraturan pemerintah pusat, alokasi anggaran untuk kesehatan dan kesejahteraan minimum 10 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," jelas Doseba, sesuai keterangan tertulis yang diterima Health Liputan6.com, ditulis Selasa (21/1/2020). 

"Di Sintang, alokasi anggaran untuk kesehatan meningkat dari Rp174 miliar pada 2016 menjadi Rp307 miliar pada 2019. Di Melawi, meningkat dari Rp121 miliar dari 2016 menjadi Rp157 miliar pada 2019. Di Sekadau meningkat dari Rp58 miliar 2016 menjadi Rp70 miliar pada 2019."

Peningkatan alokasi anggaran untuk Kabupaten Layak Anak digunakan membangun dan renovasi fasilitas kesehatan. Misal, puskesmas, posyandu, dan biaya operasional puskesmas. Upaya alokasi anggaran kesehatan di tiga kabupaten melalui Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).

Simak Video Menarik Berikut Ini:

Komitmen Kabupaten Sintang, Melawi, dan Sekadau menjadi layak anak juga berkat dukungan World Vision Jerman dan Wahana Visi Indonesia (WVI), yang bekerjasama dengan Uni Eropa (UE). Kerjasama sejak 2016 sukses membantu masyarakat Kalimantan Barat di 50 desa, 10 kecamatan, dan 3 kabupaten melalui Program Penguatan Peran Komunitas Desa dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). 

Program di atas resmi ditutup pada 14 Januari 2020. Selama program berlangsung, ada dana hibah Uni Eropa sebesar EUR 650.000 ditujukan untuk organisasi masyarakat sipil, kelompok kerja Kabupaten Layak Anak (KLA), forum anak, dan pemerintah daerah.

Dana untuk terlibat dalam pengawasan kebijakan di sektor kesehatan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 178 fasilitator yang tersebar di 50 desa telah dilatih dan terlibat dalam dialog dan aksi bersama pemerintah dan masyarakat.

"Uni Eropa senang mendukung transparansi dan  akuntabilitas  layanan  publik  serta pengelolaan anggaran terkait Kabupaten Layak Anak di Kalimantan. Kami berharap hasil program ini bantu membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif secara nasional demi mencegah dan menanggulangi kekerasan, pelecehan, penelantaran dan eksploitasi anak," tutur Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia H.E. Vincent Piket.

Kerjasama demi menyukseskan Kabupaten Layak Anak juga bertujuan menciptakan lingkungan yang sehat untuk anak. Llingkungan sehat membantu anak tumbuh kembang dengan baik.

“Kami sangat mengapresiasi kerjasama yang dilakukan bersama Uni Eropa sejak 2016. Berharap apa yang sudah berjalan ini dapat diteruskan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi serta masyarakat," Doseba menambahkan.

"Hal ini akan membantu terwujudnya lingkungan yang lebih baik bagi anak agar  tumbuh dan berkembang secara optimal."

Alysius, seorang fasilitator di Desa Rirang Jati, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, merasakan manfaat dengan program Kabupaten Layak Anak. Ia bercerita  tahun 2017 di Desa Rirang Jati, hanya memiliki satu posyandu dan satu bidan desa. 

“Sekarang, kami sudah memiliki 3 posyandu, 2 tenaga kesehatan, dan banyak kader posyandu yang membantu,” terangnya.