Setahun Menkes Terawan, Gaya Komunikasi Pemerintahan di Sektor Kesehatan Jadi Sorotan

Liputan6.com, Jakarta - Satu tahun sudah para menteri di kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Di bidang kesehatan, penanganan pandemi COVID-19 menjadi salah satu hal yang paling disorot, khususnya pada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Pakar Kesehatan Masyarakat Hermawan Saputra menilai bahwa pembelajaran paling besar dari pandemi COVID-19 sesungguhnya adalah kesiapan.

Ketika dihubungi oleh Health Liputan6.com, Januari hingga Maret harusnya Indonesia sudah bisa mempersiapkan dengan baik apa yang dibutuhkan untuk menghadapi Virus Corona baru atau SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

"Namun demikian, di Indonesia, itu rupanya tidak terlalu menjadi upaya yang signifikan, sehingga di bulan Januari-Februari sudah masuk COVID di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, bahkan Australia, kita tidak kunjung berbenah dan bersiap secara khusus," kata Hermawan pada Kamis (22/10/2020).

"Malah beberapa pejabat sibuk mengatakan COVID sulit masuk ke Indonesia dengan berbagai alasan bahkan cenderung dianggap remeh. Maret 2020 bercerita lain dan pada akhirnya menyebar secara luas tanpa bisa kita cegah bahkan masuk bulan kedelapan," dia melanjutkan.

Hermawan tidak secara khusus menyoroti gaya komunikasi dari Menkes Terawan, tapi dia melihat bahwa saat ini gaya komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi terlalu banyak 'pintu'.

"Cara komunikasi pemerintah saat ini sangat berbeda, terlalu banyak pintu komunikasi yang menyebabkan juga pernyataan atas nama pemerintah yang akhirnya tumpang tindih, bahkan terkesan berbeda satu sama lain, ini juga terjadi pada sektor kesehatan," kata Hermawan.

Saksikan Juga Video Menarik Berikut Ini

Ia menilai, penampilan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Achmad Yurianto yang sempat menjadi juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 sesungguhnya merupakan hal yang baik.

"Tapi memang menjadi tantangan ketika Menteri Kesehatan juga jarang tampil secara langsung di lingkup publik. Di samping itu kewenangan dalam pengendalian COVID pucuk pimpinannya bukanlah menteri Kesehatan."

"Jadi sektor kesehatan ini seolah-olah terbengkalai, tetapi ini bukan persoalan menterinya saja, juga berkaitan dengan koordinasi pada level stakeholder yang lain, ini tugas pemerintah secara nasional."

Hermawan mengatakan, komunikasi sesungguhnya sangat penting di bidang kesehatan masyarakat. Ia mengatakan, Menkes Terawan memang kerap tampil di awal pandemi COVID-19.

"Tetapi malah kontraproduktif secara opini publik, sekarang malah jarang tampil, bahkan beberapa media sampai menyindir. Jadi ini hanya pemilihan gaya, yang lebih berhak untuk memberikan penilaian tentu saja Presiden selaku pimpinan kabinet."

Hermawan mengatakan, Kementerian Kesehatan harusnya mampu menjadi leading sector dalam penanganan pandemi COVID-19. Apalagi, berdasarkan Keppres Nomor 11 tahun 2020 menyatakan bahwa COVID-19 merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat.

"Begitu kedaruratan kesehatan masyarakat, maka diikuti oleh Perppu dan PP Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang leading sector-nya juga Menteri Kesehatan."

"Tetapi memang koordinasi dalam proses penanganan pandemi ini sangat dinamis dengan dibentuknya Gugus Tugas kemudian jadi Satuan Tugas, ada Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, pada akhirnya peran Kementerian Kesehatan tidak terlalu tampak," ujarnya.

Hal itulah yang memunculkan banyak kesan bahwa ekonomi lebih diutamakan meski Presiden Jokowi beberapa kali mengatakan bahwa kesehatan diprioritaskan. Sehingga, ini pun menjadi tantangan bagi pemerintahan saat ini.

Hermawan mengatakan, konsolidasi menjadi tantangan pemerintahan saat ini. Ia mengatakan, apabila pemerintah tidak bisa dengan baik menangani pandemi COVID-19, pencapaian di bidang kesehatan lainnya juga akan terdampak dan menjadi lebih berat.

"Koordinasi dan konsolidasi dengan budaya dan gaya kepemimpinan yang baru, ditambah dengan pandemi COVID menyebabkan 'terkesan ugal-ugalan' penanganannya. Jadi ini berdampak serius juga terhadap penanganan kesehatan yang lain."

"Ini tantangan bersama sebenarnya, tetapi memang karena gaya kepemimpinan yang komunikasi publiknya jarang, akhirnya ini malah terkesan kesehatan bukan prioritas."

Maka dari itu, pemerintah harus mampu memperkuat konsolidasi, komunikasi, dan koordinasi untuk menangani berbagai tantangan kesehatan yang masih terjadi di Indonesia.

Tak hanya unsur pemerintah, Hermawan mengatakan bahwa konsolidasi, koordinasi, dan komunikasi antara Menteri Kesehatan dengan pihak-pihak lain pun juga harus dapat diperkuat.

Hal ini menyangkut dengan beberapa kali munculnya kritik dan perdebatan yang dilontarkan oleh beberapa organisasi profesi kesehatan kepada Terawan. "Hal-hal itu menurut saya memang berpengaruh, ada tantangan dalam hal itu, tetapi yang jauh lebih penting itu bisa diselesaikan.

"Yang penting komunikasi, konsolidasi, dan koordinasi itu harus terjadi. Toh sebelum ini kan pak Menteri melakukan sowan kepada Ikatan Dokter Indonesia dan lain-lain, suasana sebenarnya sudah cukup cair terjadi keakraban," kata Hermawan.

"Harusnya sih sekarang daya dukung kita diarahkan sebesar-besarnya penanganan COVID karena kolaborasilah yang dibutuhkan dalam suasana pandemi seperti ini."