Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud Md menyebut bahwa rekam medis atau catatan kesehatan (medical record) seorang pasien dapat dibuka dengan alasan darurat.
Mahfud Md, mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, memang ada ketentuan bahwa seorang pasien memiliki hak untuk meminta agar catatan kesehatannya tidak dibuka.
"Artinya, itu dilindungi," kata Mahfud Md dalam keterangan pers di Kantor BNPB, Jakarta pada Minggu malam, 29 November 2020.
Advertisement
Baca Juga
Namun, lanjut Mahfud Md, terdapat pula sebuah dalil yang disebut dengan lex specialis derogat legi generali. Sehingga ketentuan umum yang ada tidak berlaku.
"Ada ketentuan khusus bahwa dalam keadaan tertentu, menurut Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kesehatan dan menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, maka medical record atau catatan kesehatan seseorang bisa dibuka dengan alasan-alasan tertentu," kata Mahfud Md menegaskan.
Simak Video Berikut Ini
Mahfud Md Sebut Ancaman untuk Pihak yang Berusaha Menghalangi
Bahkan, lanjut Mahfud Md, siapa saja yang menghalangi petugas untuk melakukan upaya menyelamatkan masyarakat atau dengan kata lain petugas melakukan tugas pemerintahan, bisa diancam dengan ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 dan 216.
"Jadi, ada perangkat hukum di sini yang bisa diambil oleh pemerintah," ujar Mahfud Md.
Advertisement