Dua Tahun COVID-19 di Indonesia, Kebut Vaksinasi Menembus Pelosok

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia terus mengejar capaian vaksinasi minimal 70 persen populasi selama dua tahun pandemi COVID-19. Sesuai target yang diminta oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), bahwa setiap negara diharapkan dapat mencapai vaksinasi 70 persen populasi pada Juni 2022 demi mengakhiri pandemi.

Perkembangan vaksinasi COVID-19 di Indonesia semakin menunjukkan peningkatan dari hari ke hari. Data Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan per 3 Maret 2022 pukul 12.00 WIB, capaian vaksinasi dosis pertama di angka 91,7 persen, vaksinasi dosis kedua 69,41 persen, dan vaksinasi lanjutan (booster) 4,92 persen.

Walaupun capaian vaksinasi kian meningkat, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI Maxi Rein Rondonuwu tak menampik, ada sejumlah tantangan dan kendala yang masih terjadi dalam pelaksanaan di lapangan. 

Utamanya, bagaimana vaksinasi dapat diakses masyarakat hingga pelosok daerah terpencil dan terluar Indonesia. Dalam hal ini, kendala geografis dan membangun pemahaman untuk mau divaksinasi menjadi pekerjaan rumah bersama.

“Tantangan sulit (vaksinasi) adalah mencapai daerah kepulauan, ini yang pertama. Dari segi pendistribusian vaksin saja, kami harus hitung berapa, itu juga dikirimnya sebulan sekali dengan jumlah yang cukup,” tutur Maxi dalam keterangannya kepada Health Liputan6.com, ditulis Kamis (3/3/2022).

“Karena kalau setiap minggu (vaksin COVID-19) datang (apalagi jumlahnya sedikit), lalu orang kabupaten mengambil vaksin di provinsi ya bisa habis di biaya dan waktu.”

Demi menjangkau vaksinasi hingga pelosok, strategi distribusi vaksin COVID-19 di pelosok daerah, khususnya kabupaten/kota yang sulit dijangkau dilakukan sebulan sekali pengiriman vaksin. Perhitungan pasokan vaksin kini dipertimbangkan matang.

“Jadi, sekali lagi, untuk daerah kepulauan atau yang akses darat sulit, kami akan kirim (vaksin) sebulan sekali. Ya, jumlahnya kami perbanyak juga,” Maxi Rein Rondonuwu melanjutkan.

“Kalau setiap minggu datang ke kota, buang waktu dan lama. Selama ini yang saya lihat, ada yang jumlah vaksin distok ke kabupaten/kota itu 4.000 sampai 5.000 dosis. Nah, begitu dibagi buat masing-masing puskesmas, jatahnya hanya 50 dosis. Kan tanggung ya.”

Percepatan vaksinasi, kata Maxi turut diupayakan dengan memperbanyak sentra-sentra vaksinasi. Oleh karena itu, butuh kerja sama berbagai lintas kementerian/lembaga dan pihak-pihak lain untuk menyukseskan vaksinasi.

“Perbanyak pos-pos (sentra) vaksinasi di desa yang bertanggung jawab ke puskesmas. Kami sudah bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Mereka melakukan vaksinasi dengan cara pendekatan keluarga dan ini sangat membantu,” terangnya.

“Kerja sama dengan TNI Polri sudah lama. Yang pasti juga kerja sama lintas kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Mereka punya komunitas untuk menjangkau daerah sulit. Ada juga Kementerian Sosial yang bagi-bagi bantuan sosial (bansos), orang datang divaksin karena ada bansos. Ini pendekatan yang sangat bagus.”

Baru-baru ini, BKKBN turut menggencarkan vaksinasi COVID-19 sebanyak 2.000 warga di dua desa di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah hingga akhir Februari 2022. Dua desa tersebut, yakni Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan dan Desa Slatri Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

Dijelaskan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, vaksin COVID-19 ditargetkan diberikan kepada warga yang baru menerima dosis pertama, dosis kedua maupun booster.

"Saya harap bisa mencapai 2.000 warga karena nanti bisa dilanjutkan sampai akhir Februari ini. Saya optimistis tercapai karena di Brebes penduduknya banyak. Itu hanya yang dikerjakan BKKBN, nanti kalau yang lain kan masih banyak ada dari Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri," ujar Hasto saat kunjungan ke Kabupaten Brebes, Jumat (25/2/2022).

Hasto berharap BKKBN dapat membantu merealisasikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghabiskan 18 juta vaksin hingga Februari 2022. 

"Diharapkan distribusi vaksin yang digelar BKKBN di seluruh titik di Indonesia bisa mencapai 4 juta dosis. BKKBN berusaha keras untuk (melaksanakan vaksinasi) ke seluruh titik-titik di Indonesia bisa mencapai 4 juta seperti tahun lalu," pungkasnya.

Agar masyarakat mau divaksinasi, menurut Maxi Rein Rondonuwu turut didukung dengan adanya penggerak atau sosok panutan, terutama bagi masyarakat di pelosok dan masyarakat adat. Cara ini dapat menggerakkan masyarakat untuk sadar mau ikut vaksinasi di tengah kepercayaan masing-masing adat, yang mana vaksinasi belum menjadi hal prioritas.

“Untuk memfasilitasi vaksinasi pada masyarakat adat, saya sampaikan masyarakat adat butuh penggerak untuk melakukan vaksinasi. Karena kalau kita cuma surati Dinas Kesehatan (Dinkes), lalu hendak menyurati masyarakat adatnya, itu belum tentu Dinkes langsung buat,” bebernya.

“Tapi kalau ada sponsor, seperti Mandalawangi Bergerak ini, betul-betul, kita kasih vaksin ya mereka langsung suntik (ke masyarakat adat). Jadi, sebaiknya ada kerja sama dengan orang-orang yang paham masyarakat adat. Mandalawangi Bergerak sudah banyak tempat dilakukan vaksinasi terhadap masyarakat adat.”

Mandalawangi Bergerak merupakan perkumpulan dari organisasi pecinta alam Mapala UI dan Wanadri. Perkumpulan ini berpartisipasi dalam mempercepat vaksinasi COVID-19 nasional dengan berinisiatif mengadakan ‘Program Vaksinasi Masyarakat Kaki Gunung.’

“Masyarakat adat, misal, orang Baduy Dalam kan juga menjadi sasaran vaksinasi. Masyarakat adat ada yang belum mau divaksin karena kepercayaan melindungi diri enggak harus vaksin, katanya. Minum minuman herbal juga bisa,” sambung Maxi.

“Tentunya, perlu ada orang yang tahu persis bagaimana kehidupan sosial masyarakat sehingga (percepatan vaksinasi) bisa masuk dan kita bisa komunikasi dengan mereka.”

Rahmi Hidayati selaku Ketua Mandalawangi Bergerak mengaku menjalankan arahan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin untuk memperluas jangkauan ‘Program Vaksinasi Masyarakat Kaki Gunung’ di jalur-jalur pendakian lainnya. 

Kehadiran Program Vaksinasi Masyarakat Kaki Gunung merupakan bentuk kepedulian Mandalawangi terhadap masyarakat sekitar pos pendakian dari penyebaran COVID-19. Apalagi mobilitas pendakian gunung-gunung di Indonesia masih terbilang tinggi meski dalam situasi pandemi COVID-19.

“Ini sebagai bentuk kecintaan kita terhadap masyarakat di kaki gunung yang sudah men-support kita naik gunung. Karena kalau kita tidak peduli dengan masyarakat sekitar sini, mereka nanti bisa saja terkena. Bisa jadi teman-teman kita Orang Tanpa Gejala (OTG) atau gejala awal tapi tidak tahu kalau mereka COVID-19. Jadi, masyarakat disini harus kita jaga juga,” ucap Rahmi melalui pernyataan resmi pada 28 Agustus 2021.

Upaya mendukung vaksinasi masyarakat adat, salah satunya di Lebak, Banten, Kementerian Kesehatan berupaya memangkas jalur distribusi vaksin COVID-19. Yang tadinya stok vaksin disimpan di Dinas Kesehatan Provinsi menjadi langsung dikirim ke lokasi yang akan melaksanakan vaksinasi.

Sentra atau pos vaksinasi turut diharapkan dapat diperluas demi menjangkau masyarakat adat. Hal ini memudahkan masyarakat mengakses lokasi vaksinasi.

“Kalau diam di satu tempat saja enggak mungkin juga banyak orang datang. Salah satu upaya ya dengan adanya vaksinasi secara mobile begini, dengan pos-pos vaksinasi mobile yang dikembangkan sampai sasaran paling dekat (ke tempat tinggal masyarakat),” jelas Maxi.

“Kita kan ada target 2 juta per hari vaksinasi. Kalau tidak ada strategi seperti ini (pos-pos vaksinasi) di daerah akan sulit. Seperti di Lebak, Banten, saya diskusi dengan Pak Bupati dan Kapolres, dan Dinas Kesehatan Provinsi supaya vaksin dikirim langsung ke sini biar lebih cepat.”

Terkait pemerataan vaksin COVID-19, Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi mengatakan, Indonesia mempunyai stok 450 juta dosis, yang sudah diterima 45 sampai 50 juta ada di pusat. Artinya, sebagian vaksin masih dalam produksi oleh PT Bio Farma.

“Sebagian (vaksin) lagi sudah dalam bentuk lot release (evaluasi) lebih 10 juta dosis, sisanya kita punya 383 juta yang didistribusikan ke daerah-daerah. Kalau kita melihat stok yang ada sekarang ini cukup untuk sampai ke pelosok-pelosok, tinggal yang penting adalah hal yang melakukan pemerataan vaksin,” kata Nadia di Gedung Kementerian Kesehatan Jakarta, Selasa (1/3/2022).

“Untuk pemerataan vaksin ya bukan hanya pemerintah pusat, melainkan bagaimana kabupaten/kota mendorong stok mereka yang ada saat ini sampai ke daerah-daerah pelosok. Kami menggandeng TNI Polri untuk membantu teman-teman di puskesmas yang berada di ujung tombak untuk kita mendeliver waktu sampai ke daerah-daerah terluar perbatasan, bahkan sampai kepulauan.”

Selain itu, strategi percepatan vaksinasi bersama-sama dengan melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, termasuk TNI Polri dan para misionaris. 

“Jadi, pada daerah-daerah tertentu seperti Papua, kami menitipkan (pelaksanaan) vaksinasi kepada para misionaris yang memang mereka juga memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah-daerah pedalaman,” lanjut Nadia.

Tak hanya masyarakat adat dan pelosok, Kementerian Kesehatan pun berfokus mengejar capaian vaksinasi lansia. Hingga per 3 Maret 2022 pukul 12.00 WIB, vaksinasi lansia dosis pertama baru mencapai 75,67 persen, dosis kedua 55,01 persen, dan booster 6,87 persen.

Upaya mengejar vaksinasi lansia dilakukan, yakni Pemerintah memasukkan indikator vaksinasi masyarakat umum dan lansia menjadi salah satu indikator evaluasi Level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Diharapkan daerah segera melakukan terobosan-terobosan untuk mengidentifikasi dan melakukan percepatan pada vaksinasi pada lansia. 

“Kita tahu sebenarnya sudah banyak sekali terobosan yang dilakukan vaksinasi. Ada vaksinasi keliling, vaksinasi mobile, vaksinasi door to door, vaksinasi berbasis (masyarakat) adat. Sekarang TNI Polri itu melakukan vaksinasi dengan berhadiah minyak goreng ya. Hal-hal seperti itu bisa menjadi salah satu upaya yang bisa didorong oleh pemerintah daerah,” Nadia menambahkan.

Senada dengan Nadia, Maxi menekankan, terobosan untuk vaksinasi lansia memang diperlukan. Sejumlah hambatan, misal, lansia kesulitan mengakses lokasi vaksinasi hingga ada ketakutan atau kecemasan terhadap efek samping vaksin. Ada juga yang belum didukung anggota keluarga lain.

“Ya, (vaksinasi) lansia ini kalah cepat dengan yang masih muda. Kendalanya, tidak ada akses transportasi, tidak ada yang mengantar karena anak-anaknya sibuk. Ada sebagian orangtua masih ragu, malahan anak-anaknya yang ketakutan,” pungkasnya.

“Ada juga lansia yang bilang ke saya, ‘ya sebentar lagi juga sudah mau pass (meninggal), ada pemahaman seperti ini. ‘Lagian vaksin terbatas, kita sebentar lagi juga pass’, mereka berpikir rasional. Tapi ya fatality rate (kematian) lansia tertinggi.”

Di DKI Jakarta, Maxi mencontohkan, vaksinasi lansia sudah di atas 70 persen. Upaya ini dengan menggerakan sumber daya yang ada, termasuk RT/RW. Ada petugas vaksinasi datang ke rumah, ada juga yang mengantar lansia buat vaksinasi ke lokasi vaksinasi. Pendekatan berbasis keluarga dan jemput warga untuk vaksinasi menjadi upaya percepatan vaksinasi.

Kementerian Kesehatan berupaya menekan resiko terburuk akibat infeksi dengan pemberian vaksinasi dosis lengkap (dosis 1 dan 2) dan booster. Tujuannya, memberikan pertahanan lebih tinggi, terutama lansia dan anak-anak. Yang paling penting adalah perlindungan terhadap risiko bergejala berat hingga kematian akibat COVID-19.

“Saat ini, vaksinasi booster dapat diberikan kepada seluruh masyarakat yang berusia di atas 18 tahun dan telah menerima vaksin dosis primer (vaksin 1 dan 2)  minimal tiga bulan sebelumnya. Pemerintah juga secara resmi menambahkan regimen vaksin booster,” Siti Nadia Tarmizi menjelaskan.

“Tambahan regimen, yakni vaksin primer Sinopharm mendapatkan booster Sinopharm dosis penuh (full dose). Total regimen vaksin booster sekarang ada 6, yaitu Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen (J&J), dan Sinopharm. Kebijakan ini berdasarkan pada pemberian izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan tentunya percepatan Vaksinasi boosteR guna memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia.”

Nadia menekankan, risiko kematian COVID-19 tertinggi masih terjadi pada pasien yang belum menerima vaksinasi secara lengkap, kelompok lansia, dan komorbid. Komorbid terbanyak ditemukan pada pasien yang mengalami kematian adalah COVID-19 adalah diabetes melitus, lalu 21 persen pasien memiliki komorbid lebih dari satu penyakit.

Data yang dihimpun RS Online periode 21 Januari - 28 Februari 2022, dari 5.013 pasien yang meninggal, 69 persen belum divaksinasi lengkap, 57 persen di antaranya yang meninggal dikatakan lansia dan 45 persen memiliki komorbid. 

Walau angka kematian disumbang lansia dan komorbid terbilang banyak, terang Nadia, angka kesembuhan pasien di rumah sakit juga terus meningkat secara nasional. Hal ini menunjukkan kualitas penanganan di faskes pelayanan kesehatan terus membaik untuk menekan angka kematian. 

“Beberapa hari yang lalu (25 Februari 2022) kita juga mencatat rekor angka kesembuhan hadiah tertinggi sejak awal pandemi sebesar 61.361 kasus yang telah melewati rekor sebelumnya pada tanggal 6 Agustus 2021 yang sempat menyentuh pada angka 48.832 kasus,” ujarnya.

Masyarakat pun diminta membangun kesadaran diri berpartisipasi menekan penularan virus Corona dengan membantu percepatan vaksinasi, khususnya kelompok rentan. Upaya ini sangat membantu dalam percepatan Indonesia menuju situasi terbebas dari pandemi.

“Mari melengkapi vaksinasi dosis primer, terutama golongan lansia, anak-anak, dan kelompok yang memiliki komorbid. Segerakan vaksinasi booster apabila sudah waktunya. Vaksin  terbaik adalah vaksin yang tersedia saat ini,” tutup Nadia yang juga menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan.

“Apapun jenisnya (vaksin) memiliki keamanan dan efektivitas yang sama baiknya untuk mencegah dampak buruk dari infeksi virus COVID-19.”