Masih Ada 6 Provinsi Belum Bisa Pasang Ring Jantung

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kesedihan karena masih ada 6 provinsi yang belum bisa pasang ring jantung. Walau begitu, ia tak menyebut secara rinci, provinsi mana saja yang belum bisa pasang ring jantung.

Tak hanya melihat jumlah provinsi saja, data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, di bawah 200 di antaranya yang bisa memberikan layanan pasang ring jantung. Hal ini juga dikarenakan ketiadaan atau kekurangan alat cath lab untuk pasang ring jantung.

"Saya terkejut, dari 514 kabupaten/kota, di bawah 200 kabupaten/kota yang baru bisa pasang ring. Lalu, dari 34 provinsi yang bisa pasang ring, baru 28 yang bisa. Itu sudah 77 Tahun Indonesia Merdeka lho, apalagi bedah jantung terbuka," ungkap Budi Gunadi saat sesi 'Webinar Nasional: Hari Jantung Sedunia Tahun 2022, Jantung Sehat Untuk Semua' pada Rabu, 12 Oktober 2022.

"Jadi, kadang-kadang saya sedih, kasihan sekali masyarakat kita. Karena kita tidak mempersiapkan fasilitas kesehatannya untuk melayani mereka."

Prosedur cath lab sendiri ebih banyak dimanfaatkan untuk masalah penyakit jantung seperti pemasangan stent (ring jantung) dan angiografi koroner. Ring jantung adalah tabung kecil yang dimasukkan untuk membuka sumbatan pada aliran darah, sehingga aliran darah tidak lagi terhambat.

Sementara itu, angiografi koroner adalah sebuah prosedur pemeriksaan invasif yang dilakukan untuk dapat melihat penyempitan atau penyumbatan atau struktur pembuluh darah koroner pada pasien yang diduga mempunyai penyakit jantung koroner.

Demi mengupayakan peningkatan layanan kesehatan penyakit jantung, Budi Gunadi Sadikin mengutarakan sudah mempersiapkan target pemenuhan alat cath lab. Ditargetkan tahun 2024, setengah dari 514 kabupaten/kota punya cath lab.

Kemudian pada tahun 2027, seluruh provinsi akan punya cath lab. Selain itu, fasilitas kesehatan juga dipastikan mampu melakukan operasi bedah jantung terbuka.

"Dari sisi alat-alatnya, saya sudah committee (komitmen). Kita sudah siapin alatnya, di 2024 sebelum saya pensiun, semua provinsi pasti akan punya fasilitas untuk bisa mendapatkan operasi bedah jantung terbuka," lanjut Budi Gunadi.

"Sebelum saya pensiun tahun 2024 -- masa akhir jabatan sebagai Menteri Kesehatan -- setengah dari 514 kabupaten/kota pasti punya cath lab. Kita sudah temukan anggarannya dan kita sudah hitung tahun 2027, seluruh kabupaten/kota, 514 kabupaten/kota pasti akan punya cath lab."

Meski begitu, Menkes Budi Gunadi ingin percepatan pemenuhan alat cath lab ke seluruh daerah. Sayangnya, masih terkendala dari sisi anggaran.

"Saya mau lebih cepat lagi (pemenuhan cath lab), cuma memang masih ada keterbatasan di anggaran. Akan kami coba usahakan lagi buat anggarannya," pungkasnya.

Target tahun 2024, rumah sakit di daerah-daerah juga harus sudah bisa melakukan operasi bedah jantung terbuka. Kemudian 207 kabupaten/kota juga akan terpetakan punya cath lab.

"Tahun 2024, setidaknya rumah sakit punya ruang operasi di seluruh provinsi. Lalu di tahun yang sama, 207 kabupaten/kota, kita sudah petakan punya cath lab sehingga bisa melakukan intervensi bedah jantung yang non bedah," Budi Gunadi Sadikin melanjutkan.

"Dan sisanya tahun 2027, sudah selesai (pemenuhan cath lab) di seluruh kabupaten/kota."

Menkes Budi Gunadi juga telah menghitung anggaran untuk pemenuhan cath lab. Upaya mencari pinjaman anggaran pun dilakukan.

"Sudah terlalu lama kita, sudah 77 Tahun Indonesia Merdeka, menunggu terus. Kita tidak merencanakan dengan matang persiapan," sambungnya.

"Saya sudah hitung anggaran, saya sudah cari pinjaman juga. Secepatnya kita akan akselerasi ini."

Menkes Budi Gunadi Sadikin memaparkan, penyakit kardiovaskular termasuk penyakit dengan angka kematian tinggi tiap tahun. Di Indonesia, diperkirakan lebih dari 600.000 kematian tiap tahun.

"Penyakit kardiovaskular membuat jatuhnya korban jiwa yang tinggi. Setiap tahunnya lebih dari 600.000 kematian oleh penyakit kardiovaskular," paparnya.

"Dari sisi pembiayaan atau beban yang harus ditanggung negara berdasarkan data dari BPJS Kesehatan, penyakit kardiovaskular juga yang bebannya paling tinggi. Itu di atas Rp9 triliun yang harus ditanggung negara untuk penyakit kardiovaskular."

Lebih lanjut, Budi Gunadi menilai penyakit kardiovaskular atau jantung terdapat dua beban yang harus ditanggung. Pertama, beban nyawa. Kedua, beban biaya.

"Kalau kita lihat dari dua jenis beban, baik itu beban nyawa maupun ini dari beban biaya, penyakit kardiovaskular adalah penyakit yang paling tinggi membebani masyarakat Indonesia," terang Menkes.

"Oleh karena itu, fokus Kementerian Kesehatan adalah bagaimana kita bisa mengurangi beban, yang terutama adalah beban ke masyarakat. Jangan sampai masyarakat kita harus hidup menderita, apalagi kehilangan nyawanya karena penyakit kardiovaskular."