Problem Stunting di Sulbar, Banyak Rumah Tak Layak Huni dan Data Belum Optimal

Liputan6.com, Mamuju Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di wilayah Sulbar mengalami kenaikan sebanyak 1,2 persen, yang mana pada tahun 2021 sebesar 33,8 persen menjadi 35 persen.

Pj. Gurbenur Sulawesi Barat Akmal Malik menyebut, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem belum dilakukan secara kolaboratif sehingga program serta kegiatannya masih bersifat parsial menyebabkan fokus penyelesaiannya menjadi terpecah.

“Permasalahan yang kami hadapi saat ini, yaitu kualitas dan validitas data sasaran yang belum optimal. Ini menyulitkan kami untuk melakukan kolaborasi intervensi program dan kegiatan terkait penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem,” jelasnya di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy saat Kegiatan 'Roadshow Dialog Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem' stunting di Sulbar, Jumat, 17 Februari 2023.

Tak hanya persoalan data, penanganan stunting juga terkendala dengan masih banyak rumah tak layak huni dan sulitnya akses air bersih. Problem ini dialami hampir semua kepala daerah yang ada di Sulbar.

"Masih banyaknya rumah tidak layak huni serta kurang terjangkaunya sanitasi air bersih menjadi permasalahan lainnya yang dihadapi oleh para kepala daerah yang ada di wilayah Sulawesi Barat," terang Akmal.

Demi mempercepat penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan perguruan tinggi membentuk aplikasi Data Desa Presisi.

Aplikasi Data Desa Presisi yang diterapkan, yaitu berbasis website di mana situs tersebut menampilkan peta persebaran lokasi rumah keluarga miskin ekstrem secara lengkap beserta visualisasi kondisi rumah keluarga yang tersebar di desa-desa Provinsi Sulawesi Barat.

Melalui pernyataan resmi yang diterima Health Liputan6.com, situs ini termasuk mendeteksi alokasi dana yang tersedia agar tepat sasaran sesuai wilayah dan keberadannya.

Roadshow percepatan stunting di Sulbar ini diwakili oleh 7 Kabupaten yang meliputi Kabupaten Mamuju Tengah, Mamasa, Pasangkayu, Polewali Mandar, Mamuju, dan Majene

Turut hadir secara daring Pj. Gurbenur Sulawesi Barat Akmal Malik, Bupati Mamasa Ramlan Badawi, Bupati Polewale Mandar H. Andi Ibrahim Masdar, Wakil Bupati Mamuju Tengah H. Amin Jasa, Wakil Bupati Majene Aris Munandar, dan Sekda Kabupaten Mamuju H.

Kemudian Suaib, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pasangkayu H. M. Yunus Alsam, Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto dan perwakilan dari Kemenkes, KemenPUPR, Kemenag beserta Badan Pangan Nasional.

Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi ke-9 yang disisir permasalahannya oleh Kemenko PMK, sebelumnya telah dilaksanakan dialog di Provinsi Jawa Barat, Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT), Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

Pada beberapa kesempatan, Pj. Gurbenur Sulawesi Barat Akmal Malik meminta pihak terkait untuk terlibat dalam menurunkan angka stunting di Sulawesi Barat.

"Langkah-langkah penanganan stunting harus dilakukan dengan kolaborasi," katanya pada rapat terbatas dengan Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Bappeda Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (26/1/2023).

Menurut Akmal, Pemprov Sulawesi Barat akan segera menyusun standar operasional prosedur terkait penanganan stunting yang melibatkan sejumlah pihak.

"Saya memerintahkan untuk menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang penanganan stunting secara kolaboratif dengan melibatkan semua pihak berbasis data," terangnya.

Akmal berharap SOP nantinya akan melahirkan program yang lebih terarah dan tepat sasaran dalam menangani stunting di daerah ini.

"Kami akan gelar desiminasi dengan stakeholder terkait. Saya minta Minggu ini langsung action, kita ambil satu desa untuk menjadi percontohan penanganan stunting baik ibu hamil atau balita," tandasnya.