Menkes Budi: Ukur Stunting Sejak Ibu Hamil, Jangan Tunggu sampai Bayi Lahir

Liputan6.com, Jayapura Pemantauan stunting harus mulai diupayakan dilakukan sejak ibu hamil. Upaya ini dilakukan agar bayi yang dilahirkan nantinya tidak berisiko stunting dan kurang gizi.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menilai stunting ibarat kanker stadium akhir, yang pencegahannya harus diurus dengan baik, baik dari gizi calon ibu maupun bayi yang akan dilahirkan.

"Kalau stunting itu udah kayak kanker stadium akhir kondisi bayinya, mesti diurus. Paling besar stunting itu terjadi di rentang dua usia. Pertama, usia 9 bulan dalam kandungan," kata Budi Gunadi usai mengunjungi Puskesmas Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua pada Rabu (11/10/2023).

"Kedua, saat sudah lahir yang paling kritis 6-12 bulan karena pada saat itu ASI tidak eksklusif."

Harus Diukur Sejak dalam Kandungan

Dari rentang dua usia di atas, menurut Budi Gunadi, usia 9 bulan dalam kandungan merupakan masa-masa kritis dengan risiko paling besar stunting. Pemeriksaan ultrasonografi (USG) pada ibu hami dapat terlihat pemantauan janin.

"Nah, sekarang gimana cara ukurnya (stunting) supaya lebih bagus? Kita kasih USG ke semua Puskesmas, dipakainya dua kali. Yang tadinya periksa ibu hamil itu 4 kali, sekarang 6 kali, yang dua kalinya periksa USG," terangnya.

"Supaya kelihatan tubuhnya (janin), gimana kalau tubuhnya kependekan, udah pasti stunting. Dikasih makan ya dari ibunya, jangan tunggu sampai dia udah lahir, ya udah telat."

Menkes Budi Gunadi Sadikin menambahkan, bila ibu hamil kurang gizi, maka dapat berisiko besar nantinya bayi yang akan dilahirkan menjadi stunting. Pemantauan ibu hamil ini bisa dilakukan dari pengukuran lingkar lengan (lila).

"Sebenarnya risiko paling besar (anak stunting) ya di 9 bulan pertama kehamilan, cuma kadang orang lupa, diukurnya sesudah keluar jadi bayi. Tapi sebenarnya kan harus diukur sejak dalam kandungan," tambahnya.

"Cuma dulu diukur masih kurang bagus, pakai tali ukur lingkar lengan atau lila ibunya, 23,5 sentimeter atau enggak. Kalau lebih rendah, ibunya kurang gizi. Kalau ibunya kurang gizi, hampir pasti anaknya stunting."

Adapun angka prevalensi stunting di Papua masih tinggi, yang mencapai sebesar 34,6 persen serta menempati urutan ketiga teratas di Indonesia. Data ini berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022.

Sementara itu, angka stunting di Kabupaten Jayapura sendiri pada Agustus 2023 sebesar 16,42 persen. Walau begitu, intervensi stunting di Kabupaten Jayapura dinilai cukup baik dilakukan pemerintah daerah setempat.

"Stunting di Papua masih tinggi, hanya saja di sini (Kabupaten Jayapura), ya bagus. Saya senang sama Pak Bupatinya, Dinas Kesehatan, dan Kepala Puskesmas, distrik, hingga Kepala Kampungnya, semua semangat," ucap Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Bantuan 244 Antropometri

Pada kesempatan yang sama, Budi Gunadi memberikan bantuan antropometri kit kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura. Bantuan yang diserahkan sebanyak 244 antropometri kit.

Antropometri kit ini untuk mendukung pelaksanaan pendeteksian dini stunting. 

Terbaru, Papua diusulkan masuk menjadi provinsi prioritas stunting. Usulan ini disampaikan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

BKKBN mengusulkan penambahan provinsi prioritas stunting menjadi 17. Sebelumnya, provinsi yang menjadi perhatian penurunan stunting berjumlah 12.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, penambahan provinsi stunting ini merupakan salah satu dari tiga usulan yang diajukan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Stunting 2023, yang dipimpin oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.

"Kami mengusulkan tiga poin, yang pertama untuk mempercepat capaian 3,8 persen per tahun. Kami mengusulkan penambahan provinsi prioritas menjadi 17 provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Sumatera Barat (Sumbar), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Sulawesi Selatan (Sulsel)," kata Hasto saat ditemui Health Liputan6.com di Istana Wakil Presiden RI Jakarta baru-baru ini.