KB Pasca Persalinan Bantu Indonesia Petik Bonus Demografi dan Kesejahteraan

Liputan6.com, Jakarta KB pasca persalinan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga bonus demografi dapat dinikmati dengan baik.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo. Menurutnya, Indonesia saat ini sedang menikmati bonus demografi dan SDM yang berkualitas khususnya generasi muda, mampu memetik bonus penduduk ini menjadi bonus kesejahteraan.

“Salah satu yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas itu melalui KB pasca persalinan,” kata Hasto dalam Workshop Strategi Penurunan Unmet Need dan Peningkatan KB Pasca Persalinan Tahun 2023 di Semarang, Selasa, 14 November 2023 mengutip keterangan pers.

Dia menambahkan, masyarakat perlu diedukasi tentang KB pasca persalinan. Pasalnya, jarak kehamilan memiliki kaitan erat dengan kasus stunting.

"Penting untuk diedukasi agar masyarakat sadar habis melahirkan itu segera KB. Jarak kehamilan dengan stunting saling terkait, apabila KB bagus maka stunting turun," paparnya.

"Pendidikan itu penting, berdasarkan data, orang berpendidikan lebih rendah cenderung lebih tinggi angka kehamilannya. Hati-hati kepada yang berpendidikan rendah, ekonomi rendah, tinggal di pelosok, apabila hamil terlalu sering, jaraknya terlalu dekat, maka dapat berisiko melahirkan bayi stunting," imbau Hasto.

Hasto mengingatkan bahwa jarak kelahiran anak pertama dengan anak berikutnya memiliki batas ideal.

"Kalau kurang dari 15 bulan melahirkan sudah ada kehamilan lagi, maka berpotensi meningkatkan tiga kali lipat angka kematian bayi. Idealnya menurut WHO adalah jarak 36 bulan. Perencanaan KB pasca persalinan yang tepat itu penting, jangan juga di atas lima tahun kalau masih mau punya anak lagi," tambah dia.

Tidak hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik anak, jarak kelahiran dapat memberikan dampak mental yang buruk di masa depan.

"Dengan pendeknya jarak kelahiran antar anak, dapat membuat kurang terpenuhinya kebutuhan emosinya. Hal ini dapat mengakibatkan dia menjadi toxic people di usia dewasanya," jelas Hasto.

Hasto pun menyinggung masalah unmet need alias tidak terpenuhinya kebutuhan ber-KB yang terjadi di lapangan.

Menurutnya, tak terpenuhinya kebutuhan ber-KB salah satunya terjadi akibat kebobolan.

"Rata-rata kalau saya tanya ke pasangan usia subur (PUS) yang tidak ber-KB kemudian hamil, dia bilang kebobolan, tidak sengaja.”

“Ini masuk ke Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), di Jawa Tengah setiap 100 orang hamil ada 16 kasus KTD. Maka hari ini kita bicara soal unmet need agar antara kebutuhan dengan pelayanan bisa matching," katanya.

Dia menjelaskan, penurunan angka unmet need adalah salah satu prioritas dalam rencana strategis BKKBN 2020-2024. Dalam rencana strategis ini tertuang prioritas target sebagai berikut:

• Penurunan angka unmet need KB dari 6,82 persen pada 2020 menjadi 4,48 di 2024.
• Prevalensi kontrasepsi modern dari 63,93 persen menjadi 65,7 persen.
• Penurunan Total Fertility Rate (TFR) dari 2,05 menjadi 1,94.