Kemenkes RI Mulai Survei Status Gizi Indonesia 2024, Target Turunkan Stunting dari 21 Persen ke 14 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) baru saja meluncurkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Ini adalah langkah penting dalam upaya pemerintah untuk memperbaiki status gizi di Indonesia, khususnya dalam menurunkan angka stunting yang saat ini masih tinggi. Simak lebih dalam mengenai tujuan, proses, dan harapan dari survei ini.

Apa Itu SSGI 2024?

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 adalah program yang diluncurkan oleh Kemenkes RI untuk memantau dan mengevaluasi status gizi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak.

Tujuan utama dari survei ini adalah untuk mendapatkan data yang akurat mengenai kondisi gizi anak-anak di seluruh Indonesia. Data ini akan digunakan untuk merancang kebijakan kesehatan dan program intervensi yang lebih efektif.

Kenapa SSGI 2024 Begitu Penting?

Stunting adalah masalah gizi kronis yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak terhambat. Saat ini, angka stunting di Indonesia mencapai 21,6 persen, jauh di atas target nasional yang ditetapkan sebesar 17 persen.

Dengan peluncuran SSGI 2024, Kemenkes RI menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada tahun 2025.

Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, menjelaskan bahwa survei ini bukan hanya dilakukan oleh Kemenkes, tapi juga melibatkan berbagai stakeholder seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta pihak swasta. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan validitas data yang dikumpulkan.

Apa yang Akan Dipantau dalam SSGI 2024?

Dalam SSGI 2024, fokus utama adalah empat masalah gizi utama:

• Stunting : Anak dengan pertumbuhan yang terhambat akibat kekurangan gizi.
• Wasting : Anak yang mengalami penurunan berat badan secara drastis.
• Underweight : Anak dengan berat badan yang kurang dari standar usia.
• Obesitas : Anak yang mengalami kelebihan berat badan.

Data yang diperoleh dari survei ini akan digunakan untuk menetapkan kebijakan yang lebih baik dan program intervensi untuk menangani masalah gizi ini secara tepat.

Setelah data terkumpul, Kemenkes akan melakukan evaluasi dan merumuskan aksi konkret untuk mengatasi masalah gizi. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Syarifah Liza Munira, menambahkan bahwa survei ini juga akan melibatkan sistem pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM).

Dengan sistem ini, diharapkan dapat lebih mudah mengidentifikasi anak-anak yang berisiko stunting dan memberikan intervensi yang tepat.

Dante Saksono Harbuwono menekankan pentingnya survei ini sebagai langkah strategis untuk menciptakan generasi sehat menjelang tahun 2045. Dia, mengatakan, apa yang terjadi pada anak-anak sekarang adalah cerminan masa depan kita.

"Dengan data yang akurat dan tindakan yang tepat, kita bisa mempersiapkan Indonesia Emas di tahun 2045,” ujarnya.