Semua Warga Indonesia Bisa Dapat Skrining Kesehatan Jiwa Gratis, Mekanismenya?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia berencana memberikan 'kado ulang tahun' kepada seluruh masyarakat dalam bentuk pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini, yang dijadwalkan mulai berjalan Februari ini, mencakup berbagai pemeriksaan kesehatan dasar, seperti tekanan darah, gula darah, dan kolesterol.

Namun, program ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, menyebutkan bahwa skrining kesehatan jiwa juga akan menjadi bagian dari program ini.

Dalam pertemuan dengan media pada Kamis, 22 Januari 2025, Menkes Budi, mengatakan,"Kesehatan itu bukan hanya soal fisik, tetapi juga mental. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memberikan skrining kesehatan jiwa gratis bagi seluruh warga."

Latar Belakang dan Pentingnya Skrining Kesehatan Jiwa

Data menunjukkan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang belum terbiasa melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Misalnya, sekitar 62 persen masyarakat belum pernah mengukur kadar gula darah mereka, dan 60 persen belum pernah memeriksakan kadar kolesterol.

Bahkan, skrining kesehatan jiwa yang seharusnya menjadi bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan sering kali terabaikan. Gangguan kesehatan jiwa, seperti depresi dan kecemasan, semakin meningkat akibat berbagai faktor, termasuk penggunaan media sosial yang berlebihan.

Menkes Budi mengungkapkan bahwa banyak anak-anak mengalami gangguan mental karena terlalu sering terpapar konten negatif di media sosial.

"Kenapa kami sangat mendukung pembatasan akses anak-anak ke media sosial? Karena dampaknya terhadap kesehatan jiwa sangat besar. Kita melihat semakin banyak anak-anak mengalami gangguan mental akibat paparan berlebihan," ujarnya di Jakarta, seperti dikutip dari Antara.

Sebagaimana kesehatan fisik, kesehatan mental juga menjadi indikator utama kesejahteraan seseorang secara menyeluruh.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa seseorang dapat dikatakan sehat jika kondisi fisik, mental, dan sosialnya berada dalam keadaan baik, bukan sekadar bebas dari penyakit.

Diperkirakan sekitar 450 juta orang di seluruh dunia mengalami gangguan mental, gangguan neurologis, atau penyalahgunaan zat, yang secara kolektif menyumbang 14 persen dari beban penyakit global. Dari jumlah tersebut, sekitar 154 juta orang menderita depresi.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 mencatat bahwa 6,2 persen penduduk berusia 15-24 tahun mengalami depresi. Sementara itu, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang menggunakan instrumen Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) untuk mengukur tingkat depresi dalam dua minggu terakhir sebelum survei dilakukan, mencatat prevalensi depresi di Indonesia mencapai 1,4 persen, dengan kelompok usia 15-24 tahun menjadi yang paling rentan, yakni sebesar 2 persen.

Apa Dampak dari Depresi pada Remaja?

Depresi merupakan penyebab utama disabilitas pada remaja dan dapat berujung pada bunuh diri. WHO menyebutkan bahwa bunuh diri adalah penyebab kematian keempat pada remaja di seluruh dunia. Sayangnya, banyak gangguan mental yang tidak terdeteksi dan tidak mendapatkan penanganan yang memadai.

Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) tahun 2022 menunjukkan bahwa 5,5 persen remaja usia 10-17 tahun di Indonesia mengalami gangguan mental:

1. 1 persen mengalami depresi
2. 3,7 persen mengalami kecemasan
3. 0,9 persen mengalami gangguan stres pascatrauma (PTSD)
4. 0,5 persen mengalami ADHD

Kaitan Depresi dengan Risiko Bunuh Diri

Depresi memiliki keterkaitan erat dengan risiko bunuh diri. Orang dengan gangguan depresi memiliki kemungkinan hampir lima kali lebih tinggi untuk berpikir tentang bunuh diri dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalami depresi.

Data SKI 2023 mengungkapkan bahwa 61 persen anak muda yang mengalami depresi dalam satu bulan terakhir pernah berpikir untuk mengakhiri hidup. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan 1,7 persen anak muda tanpa depresi yang memiliki pikiran serupa.

Skrining Kesehatan Mental Gratis Disambut Baik Psikolog

Psikolog Anak, Remaja & Keluarga dari Tigagenerasi, Ayoe Sutomo, menyambut baik program ini. Dia, mengatakan, skrining kesehatan jiwa memberikan kesempatan bagi individu untuk mengetahui kondisi psikologis mereka yang kadang kala tidak disadari.

"Dengan mengisi skrining, seseorang bisa menjadi lebih sadar jika merasa sedang tidak baik-baik saja," kata Ayoe kepada Health Liputan6.com pada Senin, 3 Februari 2025.

Ada kalanya seseorang mengalami stres yang begitu berat hingga menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, tanpa menyadari bahwa stres tersebut sudah menjadi sumber masalah dalam kehidupannya.

Bahkan, kondisi ini bisa berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan mental yang lebih serius. "Oleh karena itu, melakukan skrining sejak dini sangat penting untuk mencegah masalah yang lebih besar di masa depan," ujarnya.

Bila diketahui adanya gangguan kesehatan mental dari hasil skrining maka bisa ditindaklanjuti dengan lebih tepat, seperti disampaikan Psikolog Klinis Keluarga dari Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia (LPTUI) Depok, Anna Surti Ariani.

"Skrining itu sama sekali bukan terapi dan tidak harus ditindaklanjuti terapi, kok. Ini sama kayak kalau kita medical check up, kan belum tentu harus minum obat atau opname," kata wanita yang karib disapa Nina ini.

Lebih lanjut Nina, mengatakan, hasil skrining bisa digunakan pemerintah untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi masyarakat. Hal ini bermanfaat bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang tepat.

Contohnya, ketika di daerah tertentu angka depresi tinggi, dapat ditambahkan edukasi-edukasi tentang penanganan depresi di daerah itu.

"Perlu juga ada peningkatan penjagaan kemungkinan bunuh diri, mempermudah masyarakat bergerak aktif, bahkan memberikan stimulus seperti hadiah untuk aktivitas fisik guna mengurangi depresi," kata Nina dalam pesan teks yang diterima Health Liputan6.com pada Senin, 3 Februari 2025.

Nina mengungkapkan bahwa skrining kesehatan bisa dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan. Tidak harus psikolog atau psikiater. Tentunya perlu ada pelatihan skrining sebelumnya.

Dia juga meminta agar mekanisme skrining termasuk hal yang boleh dan tidak boleh harus diperjelas. "Misalnya tidak boleh menyebarkan cara skoring," ujar Nina.

Penting juga diperjelas sistem skrining mulai dari siapa yang bertanggung jawab melakukan skrining, siapa yang dapat diskrining, hasil diberikan ke mana, siapa yang bertanggung jawab hasil.

Nina juga berharap bakal ada aplikasi atau sistem mumpuni untuk hasil data skrining sehingga data tepat dan dapat dimanfaatkan dengan baik.

Terakhir, perlu ada kerjasama untuk menindaklanjuti hasil skrining. Misalnya bekerjasama dengan asosiasi kesehatan jiwa.

"Jadi, kalau ada warga yang kemudian butuh konsultasi bahkan terapi, bisa segera mendapatkannya," tambahnya.

Ayoe juga mengingatkan bahwa kekurangan tenaga profesional di bidang kesehatan mental dapat menjadi kendala. Hal sama pun disampaikan Nina.

Menurut Nina, saat ini ada sekitar 4 ribuan psikolog klinis di Indonesia lalu angka psikiater jauh lebih kecil dari itu,"Sekarang saja perbandingannya masih belum ideal. Masih kurang. Kalau hasil skrining sudah keluar, mungkin akan kelabakan."

Oleh sebab itu, Mantan Ketua Umum Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Jakarta itu berharap agar pemerintah mempermudah pendidikan profesi kesehatan jiwa seperti psikiater atau psikolog klinis.

Selain itu, Nina juga berharap agar edukasi MHPSS (mental health & psychosocial support) diperbanyak, termasuk pelatihan-pelatihan Psychological First Aid (PFA) untuk masyarakat umum.

Saran serupa juga disampaikan Ayoe bahwa dengan adanya kader PFA di berbagai komunitas, masyarakat bisa mendapatkan dukungan awal sebelum harus menemui profesional.

"Dengan semakin banyaknya pelatihan PFA, kita bisa membentuk kader di berbagai wilayah, termasuk tingkat RT atau komunitas kecil lainnya," kata Ayoe.

Lebih lanjut, Ayoe mengatakan kader-kader ini akan mendapatkan pelatihan dari instruktur bersertifikasi agar memiliki pemahaman dasar mengenai kesehatan mental dan cara memberikan pertolongan pertama psikologis.

Keberadaan kader ini sangat penting karena mereka dapat menjadi akses pertama bagi individu yang mengalami masalah kesehatan mental.

"Dengan begitu, sebelum seseorang benar-benar membutuhkan bantuan dari psikolog atau psikiater, mereka sudah bisa mendapatkan dukungan awal yang tepat," pungkas Ayoe.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, dr. Maria Endang Sumiwi, menjelaskan bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan yang aktif akan sangat membantu dalam proses rujukan dan penanganan lebih lanjut jika ditemukan masalah kesehatan.

Pemeriksaan kesehatan gratis ini hanya mencakup layanan skrining awal. Jika hasil skrining menunjukkan adanya kondisi medis tertentu, seperti gangguan fungsi ginjal atau penyakit kronis lainnya termasuk gangguan mental, pasien dapat dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut dengan memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan.

Untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan ini, pemerintah telah menyiapkan fitur pengingat melalui aplikasi Satu Sehat Mobile. Pengingat ini akan dikirimkan 30 hari sebelum tanggal ulang tahun pengguna.

Jika BPJS Kesehatan belum aktif, masyarakat dapat segera mengaktifkannya agar dapat memanfaatkan layanan ini secara optimal. "Mengingat proses aktivasi BPJS membutuhkan waktu hingga 14 hari, maka pemberitahuan 30 hari sebelumnya sangat membantu," kata Maria kepada wartawan di Gedung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, HR Rasuna Said pada Kamis, 22 Januari 2025.

Mekanisme pengingat ini bekerja dalam beberapa tahap:

1. H-30 sebelum ulang tahun, pengguna akan menerima notifikasi untuk memastikan keaktifan BPJS Kesehatan.
2. H-7 sebelum ulang tahun, pengguna akan mendapatkan pesan WhatsApp berisi kuesioner awal untuk mempercepat proses skrining di fasilitas kesehatan.
3. H-1 sebelum ulang tahun, pengguna akan kembali mendapatkan pengingat untuk mendaftar skrining.

"Jika dalam 30 hari setelah ulang tahun belum melakukan pemeriksaan, pengguna akan menerima pengingat tambahan," tambahnya.

Mengenai kapan pemeriksaan kesehatan gratis dimulai, Menkes mengatakan bahwa program ini kemungkinan besar akan dimulai bulan ini. "Pak Presiden Prabowo menyebutkan Februari," ujarnya.

Namun, karena program ini juga melibatkan kepala daerah, pelaksanaannya kemungkinan akan dilakukan setelah pelantikan kepala daerah yang baru. "Biar sosialisasinya tidak perlu dilakukan dua kali," tambahnya.

Program pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahun akan dilaksanakan di Puskesmas, sehingga membutuhkan kerja sama dengan kepala daerah.

"Jadi, kita tunggu sampai pelantikan selesai," kata Budi.

Menkes: Maaf Kalau di Awal Pelaksanaan Kurang Sempurna

Meskipun pelaksanaan program ini masih dalam tahap awal dan tidak sempurna, Menkes meyakini bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki pelaksanaannya. Tahun lalu, sekitar 10 juta orang telah mengikuti program pemeriksaan kesehatan, dan tahun ini pemerintah menargetkan sekitar 100 juta orang.

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam deteksi dini berbagai penyakit, termasuk penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi termasuk gangguan mental.

Pemeriksaan kesehatan ini juga bertujuan untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya kesehatan, karena pencegahan lebih murah daripada pengobatan.

Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara rutin jauh lebih murah dan efektif dibandingkan biaya pengobatan yang sangat tinggi jika penyakit sudah berada pada stadium lanjut.