2 Manfaat Positif Jika Kebijakan Penghapusan Lemak Trans Diterapkan

Liputan6.com, Jakarta Penyakit kardiovaskular (PKV) seperti serangan jantung dan stroke menjadi penyebab utama kematian di Indonesia, merenggut hampir 800.000 nyawa setiap tahunnya.

Penyakit jantung dan tekanan darah tinggi jadi ancaman utama masyarakat Indonesia salah satunya karena konsumsi garam, gula, dan lemak trans berlebih.

Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa hampir 75 persen kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular (PTM), yang sebenarnya dapat dicegah dengan pola makan sehat.

Sebagai upaya menangani krisis ini, para pemangku kebijakan dan pakar kesehatan dari Kementerian Kesehatan, berbagai lembaga pemerintah terkait, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), organisasi masyarakat sipil, serta mitra lainnya berkumpul untuk membahas strategi pangan dan memperkuat inisiatif gizi. Termasuk penghapusan lemak trans dan pengurangan garam yang terbukti efektif menekan PKV di beberapa negara.

Diskusi juga menyoroti penelitian terbaru manfaat positif kebijakan penghapusan lemak trans terhadap kesehatan dan ekonomi Indonesia.

Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes, Profesor Asnawi Abdullah, menyampaikan, kebijakan pengendalian garam dan lemak trans adalah strategi yang terbukti efektif menekan laju peningkatan pembiayaan sistem kesehatan nasional.

"Kita melihat beberapa negara yang telah memiliki regulasi pembatasan kadar garam dan eliminasi lemak trans secara signifikan mampu menekan angka kematian akibat PKV serta berdampak positif mengurangi beban pembiayaan kesehatan nasional,” kata Asnawi dalam diskusi di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Asnawi menambahkan, dengan kebijakan yang tepat, pemerintah bisa membantu masyarakat hidup lebih sehat dan berpotensi menekan eskalasi pembiayaan belanja kesehatan yang telah mencapai 7,8 persen per tahun dalam 10 tahun terakhir ini.

Penghapusan lemak trans dapat menghemat biaya kesehatan hingga 213 juta dolar AS dalam 10 tahun pertama dan menyelamatkan lebih dari 115.000 nyawa. Hal ini diungkap dalam hasil analisis efektivitas pembiayaan yang dilakukan oleh Dr. Marklund dari Johns Hopkins University dan The George Institute dengan dukungan dari Resolve to Save Lives (RTSL). Angka tersebut bisa dihemat jika kebijakan tersebut diterapkan pada 2025.

Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan gizi yang ditujukan untuk mencegah PTM tidak hanya dapat mengurangi kematian dini, tetapi juga menekan biaya kesehatan yang terkait dengan penyakit akibat pola makan yang buruk.

Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM) terus diperkuat melalui berbagai langkah strategis.

"Kami fokus pada pengurangan konsumsi gula, garam, dan lemak sebagai bagian dari strategi kesehatan masyarakat. Ini mencakup edukasi gizi seimbang, promosi pola makan sehat, serta peningkatan kesadaran akan risiko PTM untuk mendorong perubahan perilaku sejak dini," jelasnya dalam keterangan tertulis.

Berbagai negara telah sukses menerapkan kebijakan serupa dan Indonesia perlu segera mengambil langkah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pola makan tidak sehat.

Diskusi ini juga dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Dia mengatakan, pengendalian konsumsi garam dan lemak tidak sehat memerlukan kerja sama lintas sektor.

"Kita menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi ini dapat dicegah. Pemerintah berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang mendukung ketersediaan pilihan makanan yang lebih sehat serta meningkatkan edukasi agar masyarakat lebih bijak dalam memilih makanan yang baik bagi kesehatan mereka," ujarnya.

Dukungan dari pemerintah daerah juga menjadi kunci keberhasilan inisiatif ini, sambungnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), Dr. Moh. Subuh, menambahkan, peran pemerintah daerah sangat krusial dalam mendukung kebijakan ini.

"Dinas Kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus berperan aktif dalam sosialisasi dan implementasi kebijakan ini. Dengan dukungan yang kuat dari berbagai sektor, termasuk akademisi, dan masyarakat sipil, kita bisa mempercepat pencapaian target kesehatan nasional yang lebih baik," katanya.

Pertemuan ini menandai langkah besar dalam transformasi kebijakan pangan nasional. Pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil berkomitmen untuk mempercepat penerapan kebijakan pangan sehat guna menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan kerja sama lintas sektor dan kebijakan yang kuat, Indonesia dapat mengurangi jumlah penyakit yang sebenarnya bisa dicegah serta mengurangi beban ekonomi akibat meningkatnya biaya pengobatan PTM.