Ekonomi Liberal adalah Tanpa Campur Tangan Pemerintah, Ini Ciri dan Landasan Filosofinya

Liputan6.com, Jakarta - Ekonomi liberal adalah suatu sistem ekonomi yang menekankan minimnya campur tangan pemerintah dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Sistem ini memberikan kebebasan kepada individu dan perusahaan untuk mengatur aktivitas ekonominya tanpa banyak regulasi dari pihak pemerintah. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal antara lain Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan masih banyak lagi.

Kelebihan utama dari ekonomi liberal adalah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat dan dinamis. Kebebasan individu dan persaingan pasar yang kuat mendorong inovasi dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Namun, kelemahan ekonomi liberal juga terdapat dalam ketidakstabilan ekonomi yang rentan terhadap fluktuasi pasar dan krisis finansial. Kesenjangan sosial juga cenderung meningkat karena distribusi keuntungan ekonomi yang tidak merata.

Meskipun memiliki kelebihan dan kelemahan, ekonomi liberal tetap menjadi model perekonomian yang dipertimbangkan oleh banyak negara di dunia. Perpegang pada prinsip-prinsip dasarnya yang menekankan kebebasan individu dan minimnya campur tangan pemerintah, ekonomi liberal terus menjadi subjek perdebatan dan kajian dalam upaya mencari keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Berikut Liputan6.com ulas tentang ekonomi liberal, ciri-ciri, landasan filosofisnya, hingga kelebihan dan kekurangannya, Minggu (10/3/2024).

Ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk melakukan aktivitas ekonomi dan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Menurut Sampoerna University, sistem ini juga menghargai hak kepemilikan individu dan mendorong persaingan pasar yang sehat.

Dalam ekonomi liberal, setiap individu, terutama yang memiliki modal besar, memiliki kesempatan untuk meraih keuntungan maksimal dari aktivitas ekonominya tanpa terlalu banyak campur tangan dari pihak pemerintah.

Tujuan utama diterapkannya sistem ekonomi liberal adalah untuk membebaskan masyarakat dari aturan-aturan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Sebagaimana yang disebutkan dalam buku "Komunikasi Pembangunan" karya Subhan AB, Rosmawati, dan Falimu Lamusu, ekonomi liberal mengandalkan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan.

Istilah "laissez-faire" atau "biarkan berjalan" digunakan untuk menggambarkan konsep dasar dari ekonomi liberal di mana pemerintah berperan minimal dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Beberapa negara yang menganut sistem ekonomi liberal antara lain Amerika Serikat, Inggris, Belgia, Perancis, Irlandia, Kanada, Swiss, dan Indonesia. Meskipun penerapan ekonomi liberal diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, namun sistem ini juga memiliki kritik yang cukup beragam.

Salah satunya adalah pandangan bahwa dalam ekonomi liberal, keuntungan pribadi seringkali diutamakan tanpa memperhatikan kepentingan kolektif dan dapat meningkatkan kesenjangan sosial.

Prinsip utama dalam ekonomi liberal adalah adanya dorongan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mengutamakan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, sistem ini sering dianggap sebagai representasi dari paham kapitalisme yang menekankan pentingnya pasar bebas dan persaingan yang tidak terhambat.

Negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi liberal, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada, memiliki beberapa karakteristik dalam penerapan kebijakan ekonominya.

Di Amerika Serikat, pemerintah cenderung memberikan kebebasan yang luas kepada pelaku ekonomi, baik perusahaan besar maupun individu, untuk beroperasi tanpa campur tangan yang berlebihan. Pasar diatur oleh mekanisme permintaan dan penawaran, dan persaingan dianggap sebagai kunci untuk mendorong inovasi dan efisiensi.

Inggris juga dikenal sebagai salah satu negara yang menganut sistem ekonomi liberal yang kuat. Pemerintah Inggris cenderung mengadopsi pendekatan laissez-faire yang memberikan sedikit regulasi terhadap pasar. Ini berarti perusahaan dan individu memiliki kebebasan untuk menentukan harga, produksi, dan investasi mereka sendiri, dengan sedikit campur tangan dari pihak pemerintah.

Sementara itu, Kanada juga menerapkan prinsip-prinsip ekonomi liberal dengan memberikan kebebasan kepada pelaku ekonomi untuk mengejar keuntungan tanpa banyak campur tangan dari pemerintah. Kanada memiliki sistem ekonomi yang terbuka dan memiliki iklim bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan inovasi.

Negara-negara lain seperti Belgia, Perancis, dan Swiss juga memiliki ciri-ciri ekonomi liberal dalam derajat yang berbeda-beda. Meskipun demikian, pada kenyataannya, tidak ada negara yang menerapkan sistem ekonomi liberal secara murni tanpa adanya campur tangan pemerintah sama sekali. Setiap negara memiliki kebijakan dan regulasi tertentu yang mencoba mengimbangi kebebasan pasar dengan kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, sistem ekonomi yang dianut lebih merupakan campuran antara ekonomi liberal dan ekonomi terencana. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah mengadopsi kebijakan ekonomi yang cukup beragam, mencoba untuk menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi liberal dengan kebutuhan pembangunan nasional dan keadilan sosial.

Sebagai contoh, pada era Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih cenderung kepada ekonomi terencana. Banyak sektor ekonomi dikendalikan oleh pemerintah atau kelompok bisnis yang terkait erat dengan rezim pada saat itu. Namun, sejak krisis moneter pada akhir tahun 1990-an, Indonesia mulai mengalami reformasi ekonomi yang lebih mengarah kepada prinsip ekonomi liberal.

Pada masa Reformasi, pemerintah Indonesia mengadopsi kebijakan untuk membuka pasar, mengurangi hambatan perdagangan, dan memberikan insentif kepada investor asing. Meskipun demikian, pemerintah juga tetap mempertahankan peran aktif dalam mengatur sektor-sektor kunci ekonomi untuk mendorong pertumbuhan dan keadilan sosial.

Salah satu contoh studi kasus dalam penerapan ekonomi liberal di Indonesia adalah kebijakan deregulasi dan liberalisasi sektor-sektor tertentu seperti industri perbankan, telekomunikasi, dan transportasi. Deregulasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam pasar global.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan ekonomi liberal di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur dan ketimpangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Ekonomi liberal memiliki beberapa ciri yang khas, seperti yang diuraikan oleh Subhan AB, Rosmawati, dan Falimu Lamusu.

1. Memberikan kebebasan kepada masyarakat atau swasta

Pertama, sistem ini memberikan kebebasan yang luas kepada masyarakat atau sektor swasta untuk bergerak dalam aktivitas ekonomi. Artinya, dalam ekonomi liberal, individu atau perusahaan memiliki kebebasan yang besar dalam memilih jenis usaha yang akan dijalankan dan berpartisipasi dalam pasar tanpa campur tangan yang berlebihan dari pemerintah.

2. Ada kebebasan kepemilikan barang dan modal

Selanjutnya, dalam ekonomi liberal, terdapat kebebasan dalam kepemilikan barang atau modal. Ini berarti individu atau perusahaan dapat memiliki, mengelola, dan menggunakan barang atau modal sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka tanpa adanya intervensi yang signifikan dari pemerintah. Kebebasan ini mendukung terciptanya persaingan yang sehat dan inovasi di pasar.

3. Ada semangat mencari keuntungan sendiri

Selain itu, ciri lain dari ekonomi liberal adalah semangat untuk mencari keuntungan sendiri dalam setiap tindakan ekonomi. Dalam sistem ini, setiap individu atau perusahaan didorong untuk mencari peluang dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya untuk meraih keuntungan sebanyak mungkin. Hal ini mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif di mana inovasi, efisiensi, dan produktivitas menjadi faktor utama dalam mencapai kesuksesan.

Sebagai contoh, dalam ekonomi liberal, sektor swasta memiliki kebebasan untuk menentukan jenis investasi yang akan dilakukan tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintah. Misalnya, perusahaan dapat memilih untuk menginvestasikan modalnya dalam berbagai sektor seperti industri, perdagangan, atau jasa sesuai dengan analisis pasar dan potensi keuntungan yang diharapkan.

Ini memberikan fleksibilitas dan ruang gerak yang lebih besar bagi pelaku ekonomi untuk mengembangkan usaha mereka sesuai dengan kondisi pasar dan kebutuhan konsumen.

Ekonomi liberal memiliki landasan filosofi yang kuat, seperti yang dijelaskan dalam jurnal-jurnal UT (Universitas Terbuka), STEKOM (Universitas Sains dan Teknologi Komputer), dan UMSU (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).

1. Pertama, kebebasan individu menjadi salah satu poin utama dalam landasan filosofi ekonomi liberal. Sistem ini mengakui dan memperjuangkan kebebasan individu untuk mengambil keputusan ekonomi sesuai dengan kepentingan pribadi mereka. Dalam konteks ini, individu memiliki hak untuk mengelola sumber daya dan melakukan aktivitas ekonomi tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintah atau lembaga lainnya.
2. Pasar juga merupakan landasan filosofi penting dalam ekonomi liberal. Prinsip dasarnya adalah bahwa pasar, dengan mekanisme penawaran dan permintaan yang efisien, lebih mampu menentukan harga dan alokasi sumber daya daripada campur tangan pemerintah. Pemikiran ini menekankan bahwa pasar adalah mekanisme yang efisien untuk mengatur kegiatan ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Selanjutnya, persaingan usaha menjadi prinsip yang ditekankan dalam ekonomi liberal. Persaingan yang sehat dan kuat dianggap sebagai pendorong inovasi, efisiensi, dan kualitas dalam produksi barang dan jasa. Dengan adanya persaingan yang ketat, konsumen dapat memperoleh produk atau layanan dengan harga yang lebih baik dan kualitas yang lebih baik pula.
4. Intervensi pemerintah minimal adalah salah satu aspek kunci dalam landasan filosofi ekonomi liberal. Sistem ini memandang bahwa campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi sebaiknya dibatasi seminimal mungkin. Meskipun ada kebutuhan untuk regulasi tertentu, pemerintah sebaiknya tidak terlalu mengganggu pasar dengan kebijakan yang berlebihan.
5. Terakhir, hak milik individu atas sumber produksi menjadi prinsip yang ditekankan dalam ekonomi liberal. Sistem ini mengakui bahwa individu memiliki hak untuk memiliki, mengelola, dan menggunakan sumber daya dan aset ekonomi sesuai dengan keinginan dan kepentingan mereka sendiri. Hal ini memungkinkan adanya inovasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis dan berkembang.

Sistem ekonomi liberal memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai kedua aspek tersebut:

Kelebihan Ekonomi Liberal

1. Pertumbuhan Ekonomi: Sistem ekonomi liberal cenderung mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan dinamis karena mengandalkan persaingan pasar yang sehat. Ini mendorong inovasi, investasi, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.
2. Kebebasan Individu: Kebebasan individu menjadi fokus utama dalam ekonomi liberal, memberikan kesempatan bagi individu untuk mengambil inisiatif dalam aktivitas ekonomi mereka tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintah atau lembaga lainnya.
3. Efisiensi Allokasi Sumber Daya: Pasar bebas dalam ekonomi liberal memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien karena harga dan alokasi sumber daya ditentukan oleh mekanisme pasar yang mengikuti hukum penawaran dan permintaan.
4. Kemajuan Teknologi: Persaingan bebas dalam sistem ekonomi liberal mendorong kemajuan teknologi dan inovasi. Perusahaan cenderung berlomba-lomba untuk meningkatkan produk dan layanan mereka agar lebih efisien dan menarik bagi konsumen.

Kekurangan Ekonomi Liberal

1. Kesenjangan Sosial: Salah satu kelemahan utama dari sistem ekonomi liberal adalah cenderung meningkatkannya kesenjangan sosial. Dalam sistem ini, keuntungan ekonomi tidak selalu didistribusikan secara merata di masyarakat, yang dapat meningkatkan kesenjangan pendapatan dan kekayaan.
2. Ketidakstabilan Ekonomi: Sistem ekonomi liberal cenderung rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan krisis finansial. Tanpa campur tangan yang cukup dari pemerintah untuk mengatur pasar, risiko kegagalan pasar dan keruntuhan ekonomi dapat meningkat.
3. Kehilangan Fokus pada Kesejahteraan Sosial: Fokus utama pada kebebasan individu dan keuntungan ekonomi pribadi dalam ekonomi liberal kadang-kadang dapat mengabaikan kepentingan kesejahteraan sosial dan lingkungan.
4. Monopoli dan Oligopoli: Persaingan yang terlalu bebas dapat menyebabkan terbentuknya monopoli atau oligopoli di pasar, yang dapat merugikan konsumen dan menghambat persaingan yang sehat.