Respons China Usai Donald Trump Tarik AS Keluar dari WHO

Liputan6.com, Jakarta China mengungkapkan "prihatin" usai mendengar bahwa Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menarik Amerika Serikat (AS) keluar dari World Health Organization (WHO).

Pejabat pemerintah China menegaskan bahwa negara tersebut seperti sebelum-sebelumnya bakal terus memberikan dukungan kepada badan kesehatan yang berada di bawah naungan PBB itu.

"China akan, seperti biasanya, mendukung WHO dalam memenuhi tanggung jawab," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun dalam sebuah konferensi pers.

Lebih lanjut, Jiakun mengatakan bahwa China bakal bekerja sama untuk membangun kesehatan bersama bagi manusia.

Bagi China, peran WHO dalam menghadapi problema kesehatan seharusnya diperkuat.

"Peran WHO seharusnya diperkuat bukan dilemahkan," tegas Jiakun mengutip France 24, Kamis, 23 Januari 2025.

Seperti diketahui, di hari pertama menjabat sebagai Presiden AS ke-47, Donald Trump langsung membuat gebrakan. Salah satu diantaranya menandatangani perintah eksekutif agar AS keluar dari WHO.

Alasan Trump ingin keluar dari WHO lantaran badan tersebut dianggap tidak bisa menangani pandemi COVID-19 dengan tepat.

Badan tersebut juga dianggap melakukan kesalahan dalam mengatasi krisis kesehatan global lainnya.

Donald Trump mengatakan WHO telah gagal bertindak secara independen dari "pengaruh politik yang tidak pantas dari negara-negara anggota WHO" dan meminta "pembayaran yang sangat memberatkan" dari AS yang tidak proporsional dengan jumlah yang diberikan oleh negara-negara lain yang lebih besar, seperti China.

"World Health telah menipu kita, semua memperdaya Amerika Serikat. Hal ini tidak akan terjadi lagi," kata Trump saat menandatangani perintah eksekutif itu.

Di kesempatan itu, Jiakun juga angkat bicara soal penarikan AS dari perjanjian iklim Paris. Menurut Juakun, dalam menghadapi perubahan iklim semua negara harus bersama-sama menghadapi.

"Perubahan ikli adalah tantangan bersama yang dihadapi seluruh manusia," tutur Juakun.

"Tidak ada negara yang tidak terpengaruh dan bisa menyelesaikan masala sendiri," lanjutnya.

Ia pun menegaskan bahwa China bakal bekerja sama dengan semua pihak untuk mengatasi tantangan perubahan iklim.

"China akan bekerja sama dengan semua pihak untuk secara aktif mengatasi tantangan perubahan iklim."

Perjanjian iklim Paris atau Perjanjian Paris (Paris Agreement) disepakati pada 12 Desember 2015 pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP21) di Paris. Para pemimpin dunia mencapai kesepakatan penting yang disebut Perjanjian Paris, sebagai terobosan penting dalam menghadapi perubahan iklim dan dampak negatifnya.

Salah satunya kesepakatan bahwa secara substansial mengurangi emisi gas rumah kaca global untuk menjaga kenaikan suhu global jauh di bawah 2 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri, dan mengupayakan untuk membatasinya hingga 1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri.

Trump menandatangani perintah eksekutif terkait AS keluar dari perjanjian iklim Paris pada 20 Januari 2025. Ia ingin memperkuat niatnya untuk menggandakan bahan bakar fosil serta membalikkan kemajuan Amerika dalam perubahan iklim dan energi bersih.

Trump juga bermaksud mengambil tindakan untuk mengakhiri penyewaan lahan dan air untuk energi angin, dan membatalkan tindakan pemerintahan Biden yang mempromosikan kendaraan listrik.

Trump memandang harga energi sebagai inti dari misinya untuk mengatasi frustrasi yang meluas terhadap biaya hidup, dan berpendapat bahwa memangkas birokrasi akan membantu menurunkan harga energi dan melawan inflasi secara keseluruhan.

"Krisis inflasi disebabkan oleh pengeluaran berlebihan yang sangat besar dan meningkatnya harga energi," kata Trump dalam pidato pelantikannya.

"Itulah sebabnya hari ini saya juga akan mengumumkan keadaan darurat energi nasional. Kita akan mengebor, sayang, mengebor," kata Trump mengutip Global Liputan6.com.