Cara Lapor SPT Pajak Pribadi Nihil di DJP Online dan Offline, Simak Panduannya

Liputan6.com, Jakarta Setiap wajib pajak di Indonesia, baik yang memiliki penghasilan besar maupun yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, tetap diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Meskipun status pajak yang dilaporkan nihil, kewajiban ini harus tetap dipenuhi untuk menghindari denda administrasi.

Pelaporan SPT Nihil biasanya dilakukan oleh individu yang penghasilannya di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau yang tidak memiliki aktivitas penghasilan selama tahun pajak berjalan. Hal ini juga berlaku bagi wajib pajak yang hanya bekerja di satu perusahaan dengan penghasilan tahunan di bawah Rp60 juta. Meskipun pajaknya tidak terutang, laporan tetap harus dilakukan.

Bagi yang belum memahami prosedur pelaporan, DJP telah menyediakan layanan pelaporan SPT secara online melalui DJP Online dan secara manual melalui kantor pajak. Simak panduannya di bawah ini agar Anda bisa melaporkan SPT dengan mudah dan menghindari denda keterlambatan, dirangkum Liputan6, Rabu (12/2).

Cara paling praktis dan efisien melaporkan SPT nihil adalah melalui situs resmi DJP Online (djponline.pajak.go.id). Pastikan Anda telah menyiapkan beberapa hal penting sebelum memulai proses pelaporan online yakni:

• Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terhubung dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
• NPWP Anda sendiri.
• Electronic Filing Identification Number (EFIN).
• Bukti pemotongan pajak (jika ada).

Meskipun SPT Anda nihil, bukti pemotongan pajak bisa membantu proses verifikasi.

Setelah semua dokumen siap, berikut langkah-langkah pelaporan online yang perlu dilakukan:

• Akses situs DJP Online dan login menggunakan NPWP/NIK dan kata sandi Anda.
• Cari menu 'Lapor' atau yang serupa.
• Lalu pilih 'e-Filing'
• Pilih formulir SPT 1770, 1770S, atau 1770SS yang sesuai dengan status Anda.
• Sistem akan memandu Anda mengisi formulir secara lengkap, meskipun SPT Anda nihil.
• Pastikan semua data terisi dengan benar dan akurat.

Setelah mengisi formulir, teliti kembali semua data yang telah Anda masukkan. Kirim SPT Anda dan simpan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti pelaporan. BPE ini sangat penting untuk arsip pribadi Anda. Jika ada kendala atau pertanyaan selama proses pelaporan online, Anda dapat menghubungi layanan bantuan DJP yang tersedia.

Meskipun pelaporan online sangat direkomendasikan karena kemudahan dan kecepatannya, Anda masih bisa melaporkan SPT nihil secara offline di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Namun, metode ini membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha. Langkah pertama adalah:

• Unduh formulir SPT yang sesuai dari situs web DJP atau mengambilnya langsung di KPP terdekat.
• Isilah formulir tersebut dengan lengkap dan teliti. Ingat, meskipun SPT Anda nihil, semua bagian formulir harus diisi dengan benar.
• Setelah selesai mengisi, serahkan formulir tersebut ke KPP sesuai dengan wilayah tempat tinggal Anda. Anda bisa mengirimkannya langsung atau melalui pos.
• Jangan lupa untuk menyimpan bukti pengiriman formulir sebagai bukti pelaporan SPT Anda.

Metode offline ini kurang praktis dan efisien dibandingkan dengan pelaporan online. Oleh karena itu, DJP sangat menganjurkan penggunaan metode online untuk kemudahan dan kecepatan proses pelaporan.

Batas waktu pelaporan SPT Tahunan adalah tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk tahun pajak 2024, batas waktunya adalah 31 Maret 2025. Pastikan Anda melaporkan SPT sebelum batas waktu tersebut untuk menghindari sanksi administrasi. Meskipun SPT Anda nihil, pelaporan tetap wajib dilakukan.

Status "nihil" pada SPT menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki kewajiban pajak, bukan berarti Anda tidak perlu melaporkan. Setelah mengirimkan SPT, baik online maupun offline, periksa statusnya melalui situs web DJP untuk memastikan pelaporan Anda telah diterima dan diproses dengan benar.

Selalu perbarui informasi mengenai peraturan perpajakan terbaru dari situs resmi DJP. Jangan ragu untuk menghubungi petugas pajak jika Anda mengalami kesulitan atau memiliki pertanyaan lebih lanjut. Ketepatan dan ketaatan dalam melaporkan SPT merupakan kewajiban setiap Wajib Pajak untuk mendukung pembangunan negeri.

Banyak yang menganggap bahwa karena status pajaknya nihil, pelaporan SPT tidak perlu dilakukan. Namun, ada konsekuensi bagi yang lalai melaporkan, yaitu:

• Denda Rp100.000 per tahun: Sesuai peraturan, wajib pajak yang tidak melaporkan SPT dikenakan sanksi administratif.
• Potensi pemblokiran NPWP: Dalam beberapa kasus, NPWP bisa diblokir jika tidak ada laporan pajak tahunan.
• Kendala dalam layanan keuangan: NPWP yang tidak aktif bisa menghambat pengajuan kredit atau transaksi keuangan lainnya.

Agar terhindar dari denda dan masalah administratif, pastikan untuk melaporkan SPT tepat waktu sebelum batas akhir 31 Maret 2025.

Q: Apa yang harus saya lakukan jika saya lupa EFIN?

A: Jika Anda lupa EFIN, Anda dapat menghubungi kantor pelayanan pajak (KPP) terdekat atau menghubungi layanan bantuan DJP melalui telepon, email, atau aplikasi M-Pajak untuk mendapatkan EFIN Anda kembali. Mereka akan membantu Anda melalui proses pengaktifan kembali.

Q: Apakah ada sanksi jika saya terlambat melaporkan SPT nihil?

A: Ya, ada sanksi administrasi jika Anda terlambat melaporkan SPT, meskipun SPT Anda berstatus nihil. Sanksi tersebut berupa denda sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, sangat penting untuk melaporkan SPT sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

Q: Bagaimana cara memastikan SPT saya sudah diterima DJP?

A: Setelah mengirimkan SPT, baik online maupun offline, Anda dapat mengecek status penerimaan SPT Anda melalui situs web DJP Online. Sistem akan menampilkan status penerimaan SPT Anda, apakah sudah diterima, masih dalam proses, atau ditolak. Jika ditolak, Anda perlu memperbaiki dan mengirimkan kembali SPT Anda.