Mesir Buat Rencana Pembangunan Gaza Tanpa Usir Warga Palestina, Jadi Perlawanan untuk Trump?

Liputan6.com, Jakarta Rencana rekonstruksi Gaza kembali menjadi perbincangan setelah Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, menegaskan bahwa pembangunan kembali wilayah tersebut akan dilakukan tanpa mengusir warga Palestina. Hal ini bertentangan dengan wacana yang sebelumnya diusulkan oleh mantan Presiden AS, Donald Trump, yang mengusulkan relokasi warga Gaza untuk mengembangkan wilayah itu sebagai "Riviera Timur Tengah."

Dalam pertemuan dengan Ketua Kongres Yahudi Dunia Ronald Lauder, Presiden Mesir Abdel Fatah Al Sisi menyatakan bahwa Mesir memiliki strategi komprehensif yang memastikan warga Palestina tetap tinggal di tanah mereka. Dikutip dari ANTARA, Ia juga menegaskan, “pembentukan negara Palestina berdasarkan perjanjian perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, adalah satu-satunya jaminan untuk mencapai perdamaian abadi.”

Langkah Mesir ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk negara-negara Arab dan komunitas internasional, yang menolak usulan Trump. Namun, bagaimana rincian dari rencana rekonstruksi ini, dan apa implikasinya terhadap dinamika politik di Timur Tengah? Berikut langkah demi langkah yang disusun Mesir dalam membangun kembali Gaza.

Mesir tengah menyiapkan strategi untuk membangun kembali Gaza dengan fokus utama pada pemulihan infrastruktur dan kesejahteraan penduduknya. Presiden Sisi menegaskan bahwa rekonstruksi ini akan dilakukan tanpa relokasi paksa warga Palestina.

Menurut Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, rencana ini telah disusun dengan koordinasi bersama Otoritas Palestina, negara-negara Arab, dan komunitas internasional. Langkah ini menunjukkan bahwa rekonstruksi Gaza bukan hanya agenda nasional Mesir, tetapi juga melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan di kawasan tersebut.

Salah satu poin utama dalam rencana ini adalah bahwa kelompok Hamas tidak akan terlibat dalam proses pemerintahan maupun pengelolaan rekonstruksi. Sebagai gantinya, pengawasan akan diserahkan kepada komite dukungan sosial yang terdiri dari komunitas lokal dan perwakilan Palestina lainnya.

Pendanaan rekonstruksi Gaza menjadi salah satu aspek utama dalam keberlangsungan proyek ini. Negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Qatar telah menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan finansial bagi pembangunan kembali Gaza.

Pembangunan kembali ini diperkirakan akan memakan waktu tiga hingga lima tahun, mengingat sekitar 65 persen infrastruktur Gaza telah hancur akibat agresi militer Israel. Para ahli memperkirakan bahwa proyek ini akan menciptakan puluhan ribu lapangan pekerjaan bagi warga Gaza, sekaligus memberikan peluang bagi negara-negara donor untuk memperkuat pengaruh diplomatik mereka di kawasan tersebut.

Selain bantuan langsung dari negara-negara Arab, Mesir juga tengah mengupayakan dukungan dari komunitas internasional. Konferensi internasional mengenai rekonstruksi Gaza diperkirakan akan digelar dalam waktu dekat untuk menggalang lebih banyak dukungan finansial.

Donald Trump sebelumnya mengusulkan rencana kontroversial untuk "membeli" Gaza dan memindahkan warganya ke negara lain seperti Mesir. Tujuan utamanya adalah menjadikan Gaza sebagai kawasan wisata mewah ala "Riviera Timur Tengah."

Namun, usulan ini mendapat penolakan keras dari berbagai pihak, termasuk negara-negara Arab dan masyarakat internasional, yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk pembersihan etnis. Mesir secara tegas menolak rencana ini dan justru memilih jalur rekonstruksi dengan mempertahankan warga Palestina di tanah mereka.

Presiden Sisi menegaskan bahwa solusi terbaik bagi Gaza adalah pembentukan negara Palestina yang merdeka sesuai dengan kesepakatan perbatasan 4 Juni 1967.

Meski mendapat dukungan luas, rencana rekonstruksi Gaza tetap menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah ketegangan politik yang masih berlangsung antara Palestina dan Israel, serta pengaruh kelompok Hamas yang masih kuat di Gaza.

Selain itu, proses pembangunan kembali juga harus mempertimbangkan keamanan bagi pekerja konstruksi dan warga Gaza yang masih menghadapi ancaman serangan militer. Peran Mesir sebagai mediator dalam gencatan senjata juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat ketidakstabilan politik di wilayah tersebut.

Dari segi logistik, rekonstruksi ini memerlukan koordinasi yang kompleks antara berbagai negara donor, Otoritas Palestina, serta organisasi kemanusiaan. Tanpa kerja sama yang erat, proyek ini berisiko mengalami keterlambatan atau bahkan gagal.

Jika rencana rekonstruksi ini berhasil, maka Gaza bisa memasuki fase pemulihan yang lebih stabil. Selain menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki infrastruktur, proyek ini juga bisa menjadi preseden bagi negara-negara lain dalam menangani konflik berkepanjangan melalui pendekatan pembangunan ekonomi.

Lebih jauh, keberhasilan rekonstruksi Gaza juga dapat memperkuat posisi Mesir sebagai mediator utama dalam konflik Palestina-Israel. Jika proyek ini berjalan lancar, Mesir bisa semakin diakui sebagai pemain kunci dalam diplomasi Timur Tengah.

Namun, banyak pihak masih skeptis terhadap keberhasilan proyek ini, terutama mengingat ketegangan geopolitik yang belum sepenuhnya mereda. Apakah rencana ini akan membawa perdamaian jangka panjang bagi Gaza, atau justru menambah kompleksitas konflik yang sudah ada?

1. Mengapa Mesir mengambil peran dalam rekonstruksi Gaza?

Mesir memiliki hubungan historis dengan Palestina dan bertindak sebagai mediator dalam konflik Gaza. Selain itu, stabilitas Gaza juga berdampak langsung pada keamanan perbatasan Mesir.

2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun kembali Gaza?

Diperkirakan rekonstruksi Gaza akan memakan waktu tiga hingga lima tahun, tergantung pada ketersediaan dana dan situasi politik di wilayah tersebut.

3. Apakah Hamas akan dilibatkan dalam proyek rekonstruksi?

Tidak. Rencana ini tidak melibatkan Hamas dalam pemerintahan maupun pengelolaan pembangunan kembali Gaza.