Apa itu Praperadilan? Apakah Mampu Menghentikan Penyidikan?

Liputan6.com, Jakarta Praperadilan adalah suatu prosedur yang memungkinkan pihak terkait untuk memeriksa sah tidaknya tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan. Dalam konteks hukum Indonesia, praperadilan berfungsi sebagai pengawasan terhadap tindakan hukum yang dapat merugikan hak-hak individu. Meskipun sering dikaitkan dengan penanganan perkara pidana, praperadilan sebenarnya memberikan hak bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan pemeriksaan atas keabsahan tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau jaksa.

Prosedur ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan beberapa aspek hukum terkait, termasuk sah tidaknya penangkapan atau penghentian penyidikan. Praperadilan berfungsi sebagai pengingat bagi aparat penegak hukum agar tidak bertindak sewenang-wenang, dan memberikan kesempatan bagi individu yang merasa haknya dilanggar untuk mendapatkan keadilan.

Namun, ada pertanyaan penting yang sering muncul, yaitu apakah praperadilan dapat menghentikan proses penyidikan atau penuntutan? Jawaban atas pertanyaan ini dapat ditemukan dalam analisis lebih mendalam mengenai prosedur praperadilan dalam hukum Indonesia. Dirangkum Liputan6.com dari berbagai sumber pada Rabu (19/2/2025), berikut ini mekanisme praperadilan dan dampaknya terhadap proses hukum.

Praperadilan dalam hukum Indonesia adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan beberapa hal terkait hukum pidana, terutama yang menyangkut tindakan penyidik atau penuntut umum. Berdasarkan KUHAP, praperadilan dapat dilakukan untuk memeriksa sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pihak yang dapat mengajukan praperadilan meliputi tersangka, keluarga tersangka, atau pihak lain yang berkepentingan.

Menurut Pasal 77 sampai 83 KUHAP, praperadilan juga memungkinkan pihak yang dirugikan untuk mengajukan permohonan ganti rugi atau rehabilitasi. Ini memberikan hak bagi individu untuk mendapatkan keadilan apabila tindakan hukum yang diambil tidak sah atau melanggar hak-hak mereka. Meskipun demikian, praperadilan terbatas pada objek-objek yang telah disebutkan dalam KUHAP dan tidak mencakup segala hal yang terjadi dalam proses penyidikan atau penuntutan.

Proses pengajuan praperadilan diawali dengan permohonan dari pihak yang merasa dirugikan, seperti tersangka atau keluarga tersangka. Permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasan yang jelas, apakah terkait dengan keabsahan penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan. Dalam waktu tiga hari setelah permohonan diterima, hakim akan menetapkan jadwal sidang.

Setelah sidang dimulai, hakim akan memeriksa bukti dan keterangan dari kedua belah pihak, baik dari pemohon maupun termohon (penyidik atau jaksa). Pemeriksaan praperadilan ini dilakukan dengan cepat, dan paling lambat dalam tujuh hari setelah permohonan diterima, hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Dalam hal ini, hakim juga memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan yang mengikat terkait tindakan hukum yang dipermasalahkan.

Salah satu aspek yang sering diuji dalam praperadilan adalah penghentian penyidikan atau penuntutan. Penghentian penyidikan yang tidak sah dapat mengarah pada keputusan praperadilan untuk melanjutkan proses penyidikan atau penuntutan yang dihentikan. Apabila hakim memutuskan bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka penyidik atau penuntut umum wajib melanjutkan penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka.

Praperadilan bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang diuntungkan oleh penghentian yang tidak sah, dan keadilan tetap ditegakkan. Meskipun demikian, keputusan praperadilan mengenai penghentian penyidikan ini tidak dapat diajukan banding atau kasasi, yang menjadikan keputusan tersebut final dan mengikat.

Selain memeriksa sah tidaknya tindakan hukum, praperadilan juga memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi. Jika penangkapan atau penahanan yang dilakukan terbukti tidak sah, maka pihak yang dirugikan berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Rehabilitasi juga diberikan kepada individu yang dirugikan oleh tindakan hukum yang keliru, baik karena kesalahan identitas maupun tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.

Prosedur ini memberikan kesempatan bagi individu untuk mendapatkan hak-haknya kembali, terutama dalam situasi di mana mereka merasa dirugikan akibat penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Praperadilan memiliki dampak signifikan dalam sistem hukum Indonesia. Selain berfungsi sebagai kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, praperadilan juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Proses ini memungkinkan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, yang pada gilirannya dapat mengurangi potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Berkat adanya praperadilan, masyarakat dapat lebih merasa terlindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak yang berwenang. Ini juga memastikan bahwa semua pihak dalam sistem peradilan memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apakah praperadilan dapat menghentikan penyidikan? 

Praperadilan dapat memutuskan apakah penghentian penyidikan atau penuntutan sah atau tidak. Jika dianggap tidak sah, maka proses penyidikan atau penuntutan wajib dilanjutkan.

Siapa yang bisa mengajukan praperadilan? 

Praperadilan dapat diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka, atau pihak ketiga yang berkepentingan, seperti pelapor atau saksi korban.

Apakah keputusan praperadilan dapat diajukan banding? 

Keputusan praperadilan umumnya tidak dapat diajukan banding, kecuali terkait dengan penghentian penyidikan dan penuntutan yang dianggap tidak sah.