Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Tim Transisi Diminta Tak Tutup-tutupi Akar Masalah Krisis BBM

Tim Transisi, kata Salamudin, harusnya bisa lebih fokus memberi masukan dan usulan yang benar terkait permasalahan BBM.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 24 Sep 2014, 00:48 WIB

Diterbitkan 24 Sep 2014, 00:48 WIB

Pertemuan Pertama Jokowi-JK di Rumah Transisi

Jokowi-JK akan segera mendapat laporan dari 22 Pokja Tim Transisi yang segera mengakhiri tugas mereka (Liputan6.com/Miftahul Hayat)

Liputan6.com, Jakarta - Isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah menyambut Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), meski belum menjalankan pemerintahan. Tim Transisi yang memberi masukan sebaiknya menjelaskan pertimbangan baik dan buruknya kenaikan harga BBM, bukan menyarankan menaikan harga.

Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng meminta agar tim Transisi tidak membohongi Jokowi dengan mengeluarkan pernyataan bahwa subsidi BBM bukan merupakan hak konstitusional rakyat.

"Karena pernyataan semacam itu akan menjatuhkan popularitas Jokowi di mata pendukungnya," kata Salamuddin di Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Tim Transisi, kata Salamudin, harusnya bisa lebih fokus memberikan masukan dan usulan yang benar terkait permasalahan BBM. Tak hanya itu, tim juga dapat membuka akar masalah dari carut-marutnya ketersediaan dan harga BBM dalam negeri.

"Tim Transisi tidak perlu menutup-nutupi bahwa krisis BBM nasional sesungguhnya karena penjarahan atau pencurian yang dilakukan oleh kartel internasional, sindikat bisnis dan mafia dalam kekuasaan," ucap dia.

Menurut Salamudin, penjarahan sudah terjadi hampir di seluruh rantai suplai pengelolaan dan penyediaan BBM nasional, khususnya di sektor hulu dan hilir. Sehingga ke depan pemerintahan Jokowi-JK secara efektif mengatasi sumber kebocoran kekayaan nasional yang nilainya mencapai ribuan triliun.

Jadi, lanjut Salamudin, bukan serta-merta hanya menaikan harga BBM. Karena kebijakan itu memang ditunggu para kartel internasional, sindikat bisnis dalam memaksimalkan keuntungan mereka. "Rakyat curiga, jangan-jangan timTransisi bekerja untuk para cukong yang hendak mendominasi agenda dan program pemerintahan Jokowi ke depan."

"Oleh karena itu, Jokowi harus menertibkan tim Transisi nya yang tidak paham, tidak mau belajar dan tidak tunduk pada amanat konstitusi dan cita-cita Trisakti, sebagaimana yang hendak dijalankan pemerintahan ini dalam janji-janjinya," tandas Salamudin.