Inpitch: Pemudik dari Bandung Membuat 'Brexit' Makin Macet

Menurut Paring, polisi harusnya bisa menghalau para pemudik untuk tidak melewati Pantura ketika jalan tol sudah sangat macet.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 14 Jul 2016, 21:00 WIB
Diterbitkan 14 Jul 2016, 21:00 WIB
20160702-Meski Sudah Contra Flow, Pemudik Harus Menunggu Lama-Brebes
Sejumlah kendaraan roda empat terjebak antrean di jalur alteri Brebes Timur, Jawa Tengah, Senin (4/7). Petugas menambah jangkauan contra flow yang sebelumnya 10 km menjadi 12 km untuk mengurai kemacetan panjang di kawasan itu. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Tak bisa dimungkiri, kemacetan di pintu keluar Tol Brebes Timur atau 'Brexit' nyaris tak terbendung. Kondisi ini diyakini karena banyaknya pemudik yang sengaja menggunakan tol baru tersebut sebagai jalur utama untuk mudik.

Tak hanya pemudik yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya yang biasa menggunakan Pantura sebagai jalur utama, pemudik asal Bandung, Jawa Barat yang biasa menggunakan jalur Selatan pun ikut-ikutan menggunakan jalur Pantura karena ada jalan tol baru.

"Pemudik yang dari Bandung yang biasa lewat Selatan, mereka lewat Cipali karena ada Brexit," kata Direktur Indonesia Network for Public Service Watch (Inpitch) Paring Waluyo Utomo di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (14/7/2016).

Kondisi ini menurut dia diperparah dengan tidak adanya upaya pengalihan arus dari polisi. Padahal, polisi harusnya bisa menghalau para pemudik untuk tidak melewati Pantura ketika jalan tol sudah sangat macet.

"Kepolisian begitu mengetahui macet parah seperti H-3 antre sampai 30 KM, tidak lagi izinkan pemudik masuk. Alihkan ke jalur lainnya," lanjut Paring.

Belum lagi kondisi Tol Cipali yang sebenarnya tidak memenuhi syarat. Fasilitas seperti rest area, SPBU dan berbagai rambu lainnya dinilai belum sepenuhnya layak untuk sepanjang jalan tol Cipali.

Jalur alternatif yang menjadi saran dari kepolisian kepada pengendara pun banyak yang kondisinya tidak baik. Ke depan perlu ada koordinasi dengan pemerintah daerah guna menyiapkan jalur alternatif.

"Pemerintah bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan lebih baik jalur alternatif," pungkas Paring.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya