Fenomena Gunung Es Pejabat Kaya Tak Wajar, PP Muhammadiyah Angkat Suara

Liputan6.com, Jakarta - Perhatian publik kini tengah tersedot kasus penganiayaan yang lantas menyeret ayah pelaku, yang merupakan seorang pejabat pajak, dalam kasus lain, yakni dugaan penyalahgunaan jabatan dan indikasi korupsi.

Yang membuat masyarakat terperangah, hartanya begitu berlimpah dengan deposit box puluhan miliar rupiah. Terungkapnya harta sang pejabat pajak sontak membuat banyak pihak kaget sekaligus prihatin.

Tak ayal fenomena gunung es terkait banyaknya aparat sipil negara yang hidup bermewah-mewahan dengan jumlah kekayaan tak wajar, memantik keprihatinan banyak pihak.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dadang Kahmad, mendesak negara perlu bergerak cepat untuk mengusut fenomena pejabat dengan kekayaan tak wajar ini secara jernih dan transparan.

“Biasanya pejabat itu kan gajinya terbatas. Seorang pejabat negara itu tidak mungkin hartanya milyaran, triliunan. Maka ketika  dia mempunyai kekayaan yang nilainya sangat luar biasa, 100 M, 200 M, itu perlu dipertanyakan darimana dapat uang itu. Kalau hibah, warisan, bisnis, maka itu hibah, warisan, dan bisnis apa? harus jelas,” sebutnya, dikutip dari laman Muhammadiyah, Selasa (14/3/2023).

Dalam Catatan Akhir Pekan TvMu, Senin (13/3), Dadang lantas menekankan pentingnya audit dari otoritas berwenang sekaligus melaporkan hasil audit tersebut kepada masyarakat. Asas curiga, kata dia diperlukan dalam hal ini.

“Di Indonesia, gaji (pejabat dan aparat sipil) itu tidak besar, tunjangannya juga. Oleh karena itu ketika pejabat punya harta tinggi dan dipamerkan, itu kan jadi pertanyaan uangnya darimana,” tanyanya.

Saksikan Video Pilihan Ini:

Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati ini berharap pemerintah tertib dalam mengelola amanah. Kepada pejabat, dia juga menekankan pentingnya menjaga amanah. Apalagi di dunia digital seperti sekarang, tidak ada satu hal pun yang bisa disembunyikan dari publik.

“Kepada pemerintah, yang punya wewenang mengontrol, termasuk para pejabat. Silakan gunakan kekuasaan untuk mengontrol. Jangan sampai nanti korupsi merajalela, dibiarkan dan kita menjadi negara terkorup di dunia. Kan malu. Indeks korupsi kita makin lama makin tinggi. Gunakan kekuasaan itu untuk mengarahkan masyarakat pada kehidupan yang lebih baik sesuai aturan dan hukum negara,” pesannya.

“Apalagi seorang pejabat, maka menjaga amanah itu harus diperhatikan. Hifzul amanah. Tapi ya sekarang, (menjaga amanah) tidak lagi menjadi kehidupan mereka. Mereka terbawa oleh gelombang arus kemewahan, konsumerisme, dan tantangan dunia yang di quran disebut la’ibun wa lahwun (permainan dan kesia-siaan),” kritiknya.

Tim Rembulan