Ibu Negara Kim Kun Hee Jadi Sorotan Panas Jelang Pemilu Korea Selatan Gara-Gara Tas Dior

Liputan6.com, Jakarta - Lagi-lagi sosok ibu negara Korea Selatan, Kim Kun Hee, dalam sorotan tajam rekan-rekan separtai suaminya. Hal itu terjadi setelah videonya menerima sebuah tas Dior dari seorang pastor berdarah Korea Amerika pada 2022 beredar viral.

Mengutip laman The Korea Times, Jumat (19/1/2024), isu tersebut jadi memanas setelah Voice of Seoul, saluran berita liberal berbasis Youtube, mengklaim bahwa ibu negara dihadiahi tas Dior senilai sekitar 3 juta won (sekitar Rp35 juta) dan pastor pada September 2022. Mereka pun merilis rekaman video dari adegan tersebut.

Video tersebut direkam diam-diam oleh pendeta dengan menggunakan kamera yang disamarkan sebagai jam tangan. Tas tersebut kabarnya disediakan oleh saluran YouTube itu.

Sejumlah pendatang baru di partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), mengkritiknya terkait tas itu. Dalam wawancara Youtube dengan penyiar JTBC pada Rabu, 18 Januari 2024, anggota kepemimpinan sementara PPP Kim Kyung Yul mengatakan mengatakan Presiden Yoon Suk Yeol atau ibu negara harus “menyatakan posisi mereka” mengenai kontroversi tas tangan.

Ia lalu membandingkan Kim dengan Marie Antoinette, ratu Perancis di abad ke-17. "Meskipun ada beberapa kontroversi, presiden atau ibu negara setidaknya harus berbicara mengenai kontroversi tas untuk mengatasi sentimen publik," kata Kim.

"Revolusi Prancis adalah hasil dari kegaduhan publik atas kehidupan mewah Marie Antoinette dan privasinya yang tidak teratur. Tidak ada cara untuk membela ibu negara dari kontroversi ini. Satu-satunya pilihan adalah memohon belas kasihan masyarakat," sambung Kim lagi.

Kritikan juga datang dari pemimpin sementara PPP Han Dong Hoon. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa kontroversi tas tangan ibu negara 'dapat menjadi perhatian publik'.

"Pada dasarnya, masalah ini sudah direncanakan dengan menggunakan kamera mata-mata," kata Han. "Namun, ada beberapa kesalahan dalam menangani masalah ini."

Kritikan itu dimaknai sebagai seruan PPP kepada masyarakat menjelang pemilu April nanti, mengingat sentimen negatif masyarakat atas bungkamnya pasangan presiden tersebut terhadap kontroversi tersebut. Di tengah meningkatnya seruan tersebut, kantor kepresidenan sedang mempertimbangkan apakah Presiden Yoon Suk Yeol harus mengadakan konferensi pers untuk Tahun Baru atau tidak.

Lee Soo-jung, seorang psikolog kriminal terkenal dan kandidat awal PPP untuk daerah pemilihan Suwon D di Provinsi Gyeonggi, juga mengatakan dalam wawancara radio dengan KBS pada Rabu lalu, "Ada cara mudah untuk menyelesaikan masalah ini – Kim harus menjelaskan situasinya, kembalikan hadiah itu jika dia masih memilikinya dan minta maaf kepada publik."

Sebelumnya, PPP bersikukuh bahwa kontroversi tas tangan adalah jebakan dan Kim adalah korbannya, sehingga isu tersebut tidak perlu dibahas. Namun, pernyataan mereka berubah yang dinilai sebagai akibat dari kekhawatiran bahwa sentimen masyarakat terhadap blok penguasa tidak membaik di Seoul dan wilayah sekitar Provinsi Gyeonggi yang memiliki banyak pemilih tetap.

Perwakilan PPP Ha Tae-keung mengatakan dalam sebuah wawancara radio dengan CBS pada Kamis, 19 Januari 2023, bahwa ibu negara harus meminta maaf karena menerima tas tersebut. Meskipun ia menekankan bahwa itu adalah sebuah jebakan, ia menjadi anggota parlemen PPP yang masih menjabat yang menyerukan Kim agar meminta maaf.

"Ada risiko seputar ibu negara dan strategi partai oposisi utama mengeksploitasi hal ini untuk membuat pemilu tampak hanya tentang ibu negara," kata Ha. "Mayoritas partai kami percaya bahwa risiko-risiko ini harus diatasi sebelum pemilu."

Pemimpin sementara Han juga mendukung gagasan tersebut. "PPP adalah partai politik yang di dalamnya berbagai kalangan bisa menyuarakan berbagai pendapat secara bebas, dan itu membuat partai tersebut semakin kuat," ujarnya.

Kantor kepresidenan sedang mempertimbangkan apakah mereka harus mengadakan konferensi pers dalam waktu dekat. Sepanjang bulan ini, para pejabat di kantor kepresidenan mengatakan ada 'berbagai pendapat mengenai konferensi pers Yoon', namun kantor tersebut masih ragu-ragu apakah Yoon harus menjawab pertanyaan wartawan.

Keragu-raguan muncul dengan kekhawatiran mengenai kemungkinan pertanyaan mengenai kontroversi tas tangan Kim dan veto terhadap rancangan undang-undang penyelidikan penasihat khusus. Meskipun kantor kepresidenan telah menjelaskan alasannya sendiri untuk memveto penyelidikan penasihat khusus, sumber mengatakan kantor ingin menghindarkan Yoon dari menghadapi pertanyaan berulang dan rinci mengenai masalah tersebut selama konferensi pers.

Kecuali konferensi pers bersama dengan para pemimpin asing, Yoon, sebagai presiden, hanya mengadakan konferensi pers satu kali pada 17 Agustus 2022, saat ia memperingati 100 hari masa jabatannya. Wawancara dadakan dengan wartawan dalam perjalanan menuju kantor juga dihentikan pada 18 November 2022. Sejak itu, Yoon fokus pada siaran langsung pidatonya selama rapat Kabinet dan pertemuan balai kota dengan warga.