Kemenparekraf Gandeng Basarnas Susun Dokumen Protokol Keamanan dan Keselamatan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama Basarnas berkolaborasi menyusun Protokol Keamanan dan Keselamatan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Dokumen tersebut diharapkan bisa berdampak positif dan signifikan dalam citra kepariwisataan Indonesia, khususnya di lima DPSP yang meliputi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Danau Toba, dan Likupang.

Menurut Direktur Kesiapsiagaan Basarnas Noer Isrodin, penyusunan dokumen tersebut merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama antara Basarnas dan Kemenparekraf. Lima DPSP menjadi pilot project penerapan protokol keamanan dan keselamatan tersebut, sebelum diterapkan di seluruh Indonesia.

Untuk itu, mereka menggelar workshop di Labuan Bajo selama tiga hari, pada 28--30 Mei 2024. Rangkaian kegiatan dimulai dari Sosialisasi Protokol Keamanan dan Keselamatan, Pelaksanaan Workshop Peningkatan Kesadaran Kolektif Masyarakat, dan ditutup dengan simulasi keselamatan di destinasi pariwisata dan Pengukuhan Kelompok Wisata Berbasis SAR. 

Pelatihan tersebut juga akan diisi dengan praktik prosedur manajemen informasi krisis pariwisata, prosedur penanganan perdarahan dan cedera alat gerak, prosedur penanganan korban tidak sadarkan diri, prosedur penanganan luka bakar, dan prosedur evakuasi korban.

"Mudah-mudahan berdampak pada masyarakat di Labuan Bajo pada khususnya dan nasional pada umumnya. Kegiatan ini juga merupakan bentuk upaya kami bersama Pemda Manggarai Barat agar destinasi ini menjadi lebih nyaman, aman, dan selamat," ujar Noer dalam rilis yang diterima Tim Lifestyle Liputan6.com, Selasa, 28 Mei 2024.

Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Fransiskus Sales Sodo mengapresiasi kegiatan tersebut. "Ini adalah kegiatan yang sangat strategis, terutama untuk menunjang Labuan Bajo sebagai DPSP yang aman dan nyaman, terutama mengingat destinasi wisata di Labuan Bajo mayoritas berada di kawasan perairan," kata Sales Sodo.

Sementara itu, Fadjar Hutomo, Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf, mengingatkan bahwa pariwisata bersifat multisektor, sehingga penanganan krisis kepariwisataan tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja, tetapi perlu kolaborasi lintas sektor.

"Pariwisata itu sangat multidimensi dan multisektor sehingga yang disebut krisis kepariwisataan adalah segala hal yang menimbulkan dampak negatif dan mengganggu kinerja pariwisata, jadi kesehatan, keamanan, cuaca, dan bencana, itu juga menjadi krisis dalam pariwisata. Berbagai PR-PR dari krisis ini tentu tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja, sehingga butuh kerja kolaborasi lintas sektor sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing," jelas Fadjar.

Plt. Direktur Utama BPOLBF, Frans Teguh menambahkan bahwa kegiatan yang akan berlangsung selama tiga hari itu merupakan bentuk nyata dari sinergi terpadu antar-pemerintah dan lintas pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem manajemen krisis pariwisata termasuk dalam penganggulangan insiden-insiden kepariwisataan yang tidak diharapkan.

"Berbagai pemaparan, diskusi panel, dan praktik dalam kegiatan ini diharapkan bisa memberi gambaran kepada semua peserta, terutama bagaimana respon cepat dan efektif jika terjadi insiden di lokasi kejadian di destinasi kita sebelum aparat yang berwenang tiba di tempat, karena tentu saja Basarnas dan Kemenparekraf dalam hal ini, tidak dapat berjalan sendiri," ucap Frans.

Salah satu masalah berkaitan keamanan dan keselamatan di Labuan Bajo adalah kecelakaan kapal wisata yang berlayar tanpa izin kembali terjadi di Labuan Bajo. Laporan terakhir adalah kasus kapal wisata Carpediem terbakar di perairan Pulau Siaba, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu, 3 Februari 2024.

Kapal wisata layar motor Carpe Diem saat itu membawa dua wisatawan mancanegara (wisman) asal Kanada serta empat orang kru berlayar tanpa mengantongi surat persetujuan berlayar (SPB) atau izin berlayar dari Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Labuan Bajo. Beruntung, mereka semuanya selamat usai peristiwa tersebut. 

Meski begitu, kecelakaan kapal wisata yang sudah kesekian kalinya di kawasan wisata Labuan Bajo ini membuat sejumlah pihak prihatin, termasuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno. Ia menyoroti kapal wisata yang tak memiliki izin berlayar di perairan Labuan Bajo, kembali bisa berlayar yang kemudian berujung pada kecelakaan.

"Saya sangat prihatin dan menyesali kecelakaan kembali terjadi karena kapal wisata ini tidak punya izin berlayar tapi tetap bisa jalan dengan membawa wisatawan," ujar Sandiaga Uno dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar hybrid di Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.

Sandiaga kembali meminta wisatawan untuk tidak berlayar menggunakan kapal wisata yang tidak mengantongi izin berlayar dari KSOP setempat. Ia menegaskan bahwa para turis harus mendapat informasi tentang kapal wisata yang tidak punya izin berlayar. 

Ia mengatakan sudah berkoordinasi dengan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) untuk menindaklanjuti kecelakaan kapal wisata tersebut. Ia memerintahkan agar tidak ada lagi kapal wisata berlayar tanpa memiliki izin dari KSOP Labuan Bajo.

"Izin ini penting sekali karena nanti kalau ada apa-apa, ini tentu akan berpotensi fatal, apalagi untuk kecelakaan yang berpotensi kehilangan jiwa," terangnya.

Saat kecelakaan terjadi, Tim SAR gabungan menyiapkan personel untuk mengevakuasi korban kecelakaan kapal wisata kapal layar motor (KLM) Carpediem.  Ada delapan personel gabungan dari unsur Basarnas, TNI-Polri dan KSOP sudah bersiap.

"Kejadian kebakaran kapal sekitar pukul 15.00 Wita, namun berdasarkan komunikasi pihak KSOP Labuan Bajo dengan kapten kapal bahwa para korban dalam kejadian itu selamat dan telah dievakuasi," kata Kepala Pos SAR Manggarai Barat Edy Suryono ditemui di Pelabuhan Marina Waterfront City Labuan Bajo, Sabtu, dikutip dari Antara.