Tentara Israel Hadang Ambulans dan Todongkan Senjata ke Warga Palestina yang Ingin Melewati Tepi Barat

Liputan6.com, Jakarta - Ketegangan di Jalur Gaza masih berlangsung hingga sekarang, sejak serangan Hamas pada Oktober 2023. Bukan hanya baku hantam yang telah menewaskan ratusan ribu warga lokal, infrastruktur serta lokasi aman warga Palestina kini hampir semua rata dengan tanah.

Tapi kekejaman tak hanya sampai di situ, dalam sebuah unggahan Short di YouTube tampak bagaimana tentara Israel menghadang sebuah mobil ambulans yang ingin melewati kawasan Tepi Barat di Palestina. Lewat unggahan akun @MiddleEastEye tampak perdebatan berlangsung antara tentara Israel dengan pengemudi ambulans.

"Pasukan Israel mencegah ambulans yang membawa pasien lewat di Tepi Barat," tulis akun tersebut sebagai keterangan yang dicantumkan terjadi pada 20 Juni 2023.

Tentara yang terdiri dari tiga orang wanita tersebut mencegah ambulans tersebut lewat. Ketiganya datang dengan sebuah mobil patroli, membawa senjata dengan pakaian lengkap serta rompi anti-peluru.

Warga yang merekam aksi tersebut sempat ditantang untuk maju, dengan risiko kemungkinan akan kena tembak. Meski tak diketahui apa isi percakapan mereka karena bicara dalam bahasa setempat, tampaknya warga hanya berusaha ingin lewat.

Unggahan tersebut mendapat 2 ribu lebih tanggapan dari warganet. Di antaranya memprotes sikap tentara Israel yang dinilai tidak berperikemanusiaan.

"Perilaku menjijikkan dan sadis," tulis warganet.

"Malu padanya karena menodongkan senjata kepadanya," yang lain menimpali.

"Kejahatan mereka tidak ada habisnya," sambung warganet.

"Dan PM Israel mengatakan mereka tentara paling bermoral di dunia? Moral macam apa ini? Seluruh dunia dapat melihat aslinya sekarang," tulis yang lain.

"Bebaskan Palestina selamanya," seru warganet.

"Tepi Barat yang seharusnya jadi wilayah Palestina, namun Palestina masih dikendalikan rezim Israel. Ini menjijikkan," yang lain merasa marah.

Mengutip dari Tim Global Liputan6.com, militer Israel diam-diam telah menyerahkan kekuasaan hukum yang signifikan di Tepi Barat yang diduduki pegawai negeri sipil pro-pemukim yang mereka bekerja untuk Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang berhaluan kanan.

Perintah yang dimuat oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di situsnya pada 29 Mei 2024 mengalihkan tanggung jawab atas puluhan peraturan di Administrasi Sipil – badan Israel yang memerintah di Tepi Barat – dari militer ke pejabat yang dipimpin oleh Smotrich di kementerian pertahanan. Demikian seperti yang dilansir The Guardian, Jumat, 21 Juni 2024.

Smotrich dan sekutunya sudah lama melihat kendali atas Administrasi Sipil atau sebagian besar darinya sebagai sarana untuk memperluas kedaulatan Israel di Tepi Barat. Tujuan utama mereka merupakan kontrol langsung oleh pemerintah pusat dan kementeriannya.

Pemindahan kekuasaan tersebu tmengurangi kemungkinan adanya pemeriksaan hukum terhadap perluasan serta pengembangan permukiman. Politikus Israel telah lama berusaha menemukan cara untuk secara permanen merebut maupun mencaplok Tepi Barat.

"Intinya adalah bahwa (bagi) siapa pun yang menganggap pertanyaan tentang aneksasi tidak jelas, perintah ini harus mengakhiri segala keraguan. Apa yang dilakukan perintah ini adalah mentransfer wilayah kekuasaan administratif yang luas dari komandan militer kepada warga sipil Israel yang bekerja untuk pemerintah," ujar Michael Sfard, seorang pengacara hak asasi manusia Israel.

Administrasi Sipil pada dasarnya bertanggung jawab atas perencanaan dan pembangunan di Area C Tepi Barat – 60 persen Wilayah Pendudukan Palestina di bawah kendali penuh administrasi dan keamanan Israel – serta penegakan hukum terhadap pembangunan yang tidak sah, baik oleh pemukim Israel atau oleh warga Palestina.

Pengalihan kekuasaan hukum, yang sebagian besar tak diperhatikan di Israel, merupakan kelanjutan dari kampanye selama bertahun-tahun yang dilakukan oleh para politikus pro-permukiman agar mendapatkan banyak kewenangan hukum yang sebelumnya dimiliki rantai komando militer. Kewenangan itu mencakup segala hal mulai dari peraturan bangunan hingga administrasi pertanian, kehutanan, taman, serta lokasi pemandian.

Para pengacara sudah lama memperingatkan bahwa pengalihan kendali militer ke politik akan berisiko membawa Israel ke dalam konflik dengan tanggung jawabnya berdasarkan hukum internasional. Setelah memasuki pemerintahan, Smotrich langsung bergerak cepat menyetujui ribuan rumah permukiman baru, melegalkan pos-pos liar yang sebelumnya tidak sah.

Mereka juga mempersulit warga Palestina untuk membangun rumah dan berpindah-pindah. Laporan dari media Israel mengatakan para pejabat Amerika Serikat (AS) secara pribadi sudah membahas kemungkinan menjatuhkan sanksi terhadap Smotrich atas dampaknya yang mengganggu stabilitas di Tepi Barat, yang merupakan tempat dia tinggal di permukiman yang ilegal berdasarkan hukum internasional.

Adapun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kini menjadi lebih bergantung pada dukungan Smotrich dan elemen sayap kanan lainnya dalam mempertahankan pemerintahan koalisinya. Hal ini dilakukan sejak mantan menteri pertahanan yang moderat Benny Gantz keluar dari kabinet perang Israel karena perselisihan mengenai strategi perang di Jalur Gaza dan bagaimana membawa pulang sandera.

Smotrich dinilai tidak merahasiakan keinginannya membentuk bentengnya sendiri di kementerian pertahanan untuk menjalankan kebijakannya. Pada April lalu, dia menunjuk sekutu ideologis jangka panjangnya, Hillel Roth, sebagai wakil Administrasi Sipil yang bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan bangunan di permukiman dan pos-pos terdepan.

Roth adalah mantan penduduk Yitzhar, permukiman di Tepi Barat yang terkenal dengan kekerasan dan ekstremisme. Dia pejabat di Bnei Akiva, sebuah LSM yang terkait dengan Partai Religius Zionis Smotrich.