Ikuti Jejak London dan Amsterdam, Republik Ceko Lawan Overtourism dengan Larangan Penginapan Tipe Airbnb

Liputan6.com, Jakarta - Menyusul jejak kota-kota besar Eropa seperti London, Amsterdam, dan Paris, Republik Ceko kini mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah overtourism yang semakin meresahkan penduduk lokal. Pemerintah Ceko telah mengusulkan peraturan baru yang dirancang untuk membatasi persewaan bergaya Airbnb dan menindak tegas pengunjung yang berisik serta penghindaran pajak.

Mengutip dari laman Euro News, Sabtu, 31 Agustus 2024, penduduk lokal di tempat-tempat wisata populer, terutama di Praha, telah lama mengeluhkan tingginya harga sewa dan kekurangan perumahan. Hal ini ditenggarai persewaan liburan jangka pendek.

Mereka pun berharap bahwa langkah-langkah baru ini akan membantu menurunkan harga real estat dan memastikan penduduk tidak dipaksa keluar oleh wisatawan. Republik Ceko mengikuti jejak kota-kota seperti London, Dublin, Amsterdam, dan Paris yang telah lebih dulu menindak tegas persewaan bergaya Airbnb.

Peraturan baru yang diusulkan oleh pemerintah Ceko dapat membatasi jumlah akomodasi turis jangka pendek yang tersedia di kota-kota populer seperti Praha. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan harga real estat dan memastikan penduduk lokal tidak dipaksa keluar oleh wisatawan akibat overtourism. 

Rancangan undang-undang yang disetujui oleh pemerintah Ceko bulan ini akan memungkinkan kotamadya dan kota untuk membatasi akomodasi bergaya Airbnb. Aturan ini bisa mencakup pembatasan jumlah hari properti dapat disewakan per tahun, serta menentukan jumlah ruang minimum yang diperlukan per tamu. 

Selain itu, peraturan ini juga akan memberlakukan aturan yang lebih ketat dan pajak lokal yang relevan pada wisma tamu, Airbnb, dan persewaan liburan lainnya. Dengan itu kewajiban mereka sejalan dengan hotel tradisional.

Pemilik properti akan diminta untuk mendaftarkan akomodasi dan detail tamu melalui platform baru yang disebut eTurista. Nomor registrasi untuk properti akan diberikan, yang harus ditampilkan pada daftar akomodasi.

Jika disetujui, diharapkan sistem baru ini akan membantu meningkatkan pengawasan persewaan jangka pendek, yang saat ini banyak beroperasi di area abu-abu. Saat ini, pejabat memperkirakan bahwa antara 40 hingga 70 persen masa inap melalui platform daring tidak dilaporkan, yang dapat menyebabkan hampir 32 juta Euro atau setara Rp546,4 miliar dalam bentuk pajak yang hilang setiap tahunnya.

Peraturan baru ini dapat mulai berlaku pada bulan Juli 2025. Selain mengawasi akomodasi sewa, peraturan baru ini dimaksudkan untuk membatasi jumlah apartemen turis di pusat kota untuk mengurangi gangguan kebisingan dalam prosesnya.  

Di Praha khususnya, wisatawan yang gaduh membuat penduduk setempat dari Kota Tua bersejarah di ibu kota tidak betah. Oleh karena itu, tindakan keras Airbnb disambut baik oleh anggota dewan distrik. 

Ini bukan upaya pertama mereka untuk mengendalikan pengunjung yang berisik. Awal tahun ini, satu dewan distrik mengusulkan larangan kostum aneh yang dikenakan oleh pesta lajang dan bujangan, yang katanya mendorong perilaku mabuk dan gaduh di distrik kehidupan malam populer di Praha.

Beberapa anggota dewan menyarankan bahwa pakaian yang tidak dapat diterima secara sosial berkontribusi terhadap kebisingan dan keresahan di malam hari, terutama pada acara pub crawl yang terorganisir. Permohonan sebelumnya oleh distrik kota untuk membatasi jam buka bisnis di pusat kota ditolak tahun lalu.

Namun, larangan mobil memasuki bagian Kota Tua pada malam hari telah disetujui pada bulan Juli untuk mengurangi kebisingan di area tersebut. Larangan tersebut mencegah kendaraan memasuki distrik bersejarah tersebut antara pukul 10 malam dan 6 pagi.  

Barcelona, sebagai salah satu destinasi wisata paling populer di Eropa, terus berupaya mengatasi tantangan overtourism. Sejak 2012, kota ini telah memberlakukan berbagai biaya tambahan selain pajak turis di seluruh wilayahnya.

Mengutip laman Euro News, Selasa, 2 Juli 2024, pada 2022 pemerintah kota mengumumkan rencana untuk menaikkan pajak kota selama dua tahun ke depan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur jumlah wisatawan yang datang dan memastikan bahwa infrastruktur kota dapat menampung lonjakan pengunjung.

Disebutkan bahwa biaya tambahan kota bervariasi tergantung untuk  jenis akomodasi pengunjung dan hanya dikenakan pada penginapan wisata resmi. Pada April tahun ini, pajak kota naik dari 2,75 Euro (sekitar Rp55 ribu) menjadi 3,25 Euro (sekitar Rp60 ribu). Kenaikan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengelola dampak pariwisata terhadap kota.

Pada Oktober 2024, Barcelona bakal memberlakukan kenaikan pajak turis hingga 4 Euro (sekitar Rp70 ribu) per orang. Ini berarti pengunjung kini harus membayar pajak turis regional dan pajak kota.