Kate Middleton Bakal Jadi Putri Wales Pertama dalam 115 Tahun yang Beri Stempel Kerajaan untuk Brand Inggris

Liputan6.com, Jakarta - Bak idol, pengaruh Kate Middleton pada brand-brand yang bersentuhan dengannya tak bisa dianggap remeh. Media menyebut fenomena itu sebagai 'efek Kate Middleton' yang terlihat sejak 2010, tahun sebelum ia menikah dengan Pangeran William.

Fenomena itu dimulai ketika gaun royal blue Issa yang dikenakan Kate saat mengumumkan pertunangannya dengan Pangeran William pada 16 November 2010 terjual habis. Pengaruh itu terus berlanjut hingga sekarang.

"Kami telah melihat Putri Wales berdampak besar pada merek, sering disebut sebagai 'efek Kate,' kata Nicola Pink, pendiri perusahaan hubungan masyarakat dan pemasaran We Are Pink, kepada The Times, dikutip dari People, Selasa (21/1/2025). "Yang membuatnya begitu kuat adalah bahwa itu selalu terasa asli, dia memilih merek yang dia benar-benar suka atau ingin dukung."

Salah satu contohnya adalah Catherine Zoraida, perancang perhiasan Inggris yang anting-antingnya dikenakan Putri Kate pada banyak kesempatan. Dia mengaku kepada The Times bahwa efek Kate pada mereknya menggila. Penjualan meningkat sampai 500 persen setiap Kate terlihat mengenakan sepasang anting-antingnya.

The Times pun melaporkan bahwa Putri Wales dapat menggunakan pengaruhnya lewat Royal Warrant, yakni stempel persetujuan resmi yang diberikan anggota senior keluarga kerajaan kepada merek-merek Inggris yang mereka dukung. Jika itu terjadi, Kate akan menjadi Putri Wales pertama yang memberikan stempel itu sejak 1910.

Putri kerajaan terakhir yang mengeluarkan Royal Warrant adalah Mary semasa masih menjadi calon Ratu Inggris. Ia mengeluarkannya sebelum suaminya, George V, naik takhta pada 1910, yakni 115 tahun lalu. Bahkan, Diana yang bergelar Putri Wales setelah menikah pada 1980 tidak pernah mengeluarkan stempel kerajaan sendiri.

Sejauh ini, belum ada waktu pasti kapan Pangeran dan Putri Wales memberikan Royal Warrant-nya. The Times melaporkan bahwa sumber yang dekat dengan Kate mengatakan bahwa ia berharap akan bisa segera terwujud. "Dia ingin mengakui keterampilan dan industri Inggris," menurut outlet tersebut.

Royal Warrant berlaku untuk jangka waktu hingga lima tahun dan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang barangnya dijual kepada rumah tangga kerajaan. Perusahaan-perusahaan ini menjadi anggota Asosiasi Pemegang Royal Warrant dan karenanya dapat menggunakan lambang kerajaan dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka.

Bulan lalu, Ratu Camilla memberikan Royal Warrant kepada ahli kecantikannya, perancang gaun pengantin, dan penata rambutnya selama 30 tahun, misalnya. Menurut The Times, stempel persetujuan resmi kerajaan akan semakin meningkatkan penjualan untuk setiap perusahaan Inggris yang secara resmi dikaitkan dengan calon Ratu. Pada akhirnya, keputusan tersebut akan diserahkan kepada Raja Charles, karena raja yang berkuasa memutuskan siapa dari keluarga kerajaan yang dapat memberikan warrant.

Sebelumnya, Raja Charles III mengakhiri jaminan kerajaan (royal warrant) untuk Cadbury dan Unilever, yang memiliki merek termasuk Marmite dan Ben & Jerry's. Jaminan yang diberikan pada merek dan perusahaan tersebut merupakan pengakuan sebagai pemasok dan memungkinkan mereka memasang lambang kerajaan pada kemasan mereka.

Kabar berakhirnya jaminan untuk kedua merek populer di dunia itu disampaikan setelah Charles mengumumkan set kedua jaminan masa pemerintahannya pada akhir minggu lalu. Raja Inggris itu memperbarui jaminan untuk sejumlah perusahaan, termasuk Heinz, Nestle, dan John Lewis, sedangkan Ratu Camilla menunjuk tujuh pemegang jaminan baru, termasuk penata rambut Jo Hansford dan desainer topi Philip Treacy.

Mengutip CNN, Selasa, 24 Desember 2024, daftar yang dirilis itu tidak memasukkan nama produsen cokelat Inggris Cadbury yang telah memegang dokumen itu sejak era pemerintahan Ratu Victoria di abad 19. Begitu pula dengan merek FMCG asal Inggris, Unilever.

Sesuai protokol kerajaan, tidak ada alasan dikemukakan terkait penghentian jaminan untuk kedua merek tersebut. Namun, baik Unilever maupun perusahaan induk Cadbury, Mondelez, dikritik pemerintah Ukraina karena terus berbisnis di Rusia setelah invasi militer pada 2022.

Keputusan Charles diumumkan enam bulan setelah kelompok aktivis B4Ukraine mengirim surat terbuka pada Juni 2024 yang isinya mendesak raja mencabut jaminan mereka, walau tidak ada bukti bahwa itulah alasan pencabutan jaminan tersebut. Kelompok tersebut mengatakan, "Keberadaan dan dukungan finansial yang berkelanjutan dari perusahaan-perusahaan ini di Rusia hanya akan memperpanjang perang brutal melawan Ukraina."

"Meski kami kecewa jadi salah satu dari ratusan bisnis dan merek lain di Inggris yang tidak mendapat waran (jaminan) baru, kami bangga telah memegangnya sebelumnya, dan kami sepenuhnya menghormati keputusannya," demikian pernyataan Mondelez. 

Sementara, Unilever mengatakan, "Kami sangat bangga dengan sejarah panjang merek kami dalam memasok rumah tangga kerajaan dan waran yang telah mereka terima selama ini, yang terakhir kali oleh Yang Mulia Ratu Elizabeth II."

Menurut situs web keluarga kerajaan, jaminan "mungkin tidak diperbarui jika kualitas atau pasokan untuk produk atau layanan tidak mencukupi, sejauh menyangkut Rumah Tangga Kerajaan yang relevan." Unilever mengatakan pada Oktober 2024 bahwa mereka telah menyelesaikan penjualan anak perusahaan Rusia mereka pada produsen lokal Arnest Group, mengakhiri kehadiran mereka di negara itu.