Anggaran Kemenpar Dipangkas Menjadi Rp884,9 Miliar, DPR Pertanyakan Nasib Pembangunan Infrastruktur Pariwisata

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terkena kebijakan pemotongan anggaran sebesar Rp603,8 miliar atau sekitar 40 persen. Sebelum efisiensi, jumlah pagu anggaran Kemenpar tahun 2025 sebesar Rp1,48 triliun yang akan dialokasikan ke satuan kerja pusat, politeknik pariwisata, dan badan pelaksana otorita.

Itu berarti anggaran Kemenpar 2025 yang dapat dimanfaatkan adalah sebesar Rp884,9 miliar. Dengan anggaran tersebut, Menpar menyatakan bahwa target sektor pariwisata yang ditetapkan pemerintah tidak akan berubah.

Kemenpar menetapkan sejumlah target pada sektor pariwisata tahun ini di antaranya 4,6 persen kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB, 19-22,1 miliar dolar AS devisa pariwisata, dan 14,6--16 juta kunjungan wisatawan mancanegara serta 1,08 miliar perjalanan wisatawan nusantara. Selain itu, sektor pariwisata diharapkan menyerap 25,8 juta tenaga kerja dan meningkatkan peringkat travel and tourism development index yang saat ini di urutan 22.

"Mengenai proyeksi target, target itu telah ditentukan oleh Bappenas, kami tidak menentukan target sendiri. Kami tidak melakukan proyeksi target baru karena kami optimistis bisa sampai dengan target tersebut," kata Widiyanti dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu, 12 Februari 2025, dikutip dari Antara.

Dengan target tersebut, Kemenpar akan menjalankan lima program unggulan untuk tahun ini, meliputi Gerakan Wisata Bersih, digitalisasi pariwisata Tourism 5.0, program Pariwisata Naik Kelas, menggelar acara dengan menggaet intelectual property (IP) Indonesia, dan Desa Wisata. Widi juga memastikan bahwa efisiensi anggaran kementeriannya tidak akan berdampak terhadap gaji maupun pengurangan karyawan.

Widi mengaku optimistis pihaknya tetap bisa mencapai target tersebut. Untuk itu, kementeriannya akan berkolaborasi dengan kementerian lain dan kepala daerah untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan sektor pariwisata seperti konektivitas, visa, dan lingkungan hidup.

Kemenpar juga akan menggerakkan para duta besar Indonesia di negara lain untuk menjadi agen pariwisata. Mereka didorong untuk mempromosikan destinasi wisata Indonesia serta menarik investasi di sektor pariwisata.

"Mereka di negara masing-masing akan mendukung penuh dan membantu memasarkan Indonesia dari segi promosi maupun investasi di bidang pariwisata," kata dia.

Sementara, anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti strategi Kementerian Pariwisata dalam mengelola anggaran pascaefisiensi guna memastikan kebijakan pariwisata dapat diterapkan secara efektif hingga tingkat desa.

"Sektor perhubungan dan infrastruktur ini sangat mendorong kemajuan sektor pariwisata, namun dengan anggaran yang ada bagaimana strategi Kementerian Pariwisata dalam menciptakan dynamic governance hingga ke tingkat desa agar pengelolaan pariwisata tetap dapat berjalan meskipun ada efisiensi anggaran?” kata Novita dikutip dari Antara.

Novita juga mempertanyakan bagaimana memastikan pariwisata di tanah air sebagai destinasi global bila kesiapan akses jalan belum memadai.

"Anggaran infrastruktur pendukung pariwisata tahun 2025 ini masuk dalam rencana kerja yang mana setelah adanya efisiensi? Apakah tidak dijelaskan bagaimana mekanisme kolaborasi dengan sektor-sektor terkait tentang pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata daerah?" ujarnya.

Ia menyoroti pula strategi Kementerian Pariwisata dalam mengimplementasikan Tourism 5.0 yang berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan digitalisasi sebagai salah satu program prioritas yang diusung. "Pertanyaannya, apakah Kementerian Pariwisata telah memiliki big data dan cloud platform tentang integrasi daerah-daerah wisata di Indonesia yang sedang berjalan saat ini?" tuturnya.

Dengan efisiensi anggaran yang dilakukan, dia mengingatkan Kementerian Pariwisata agar tidak memangkas sektor-sektor penting pembangunan yang memiliki multiplier effect dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar Hariyanto menyebutkan anggaran Kemenpar dipotong 80 persen. Dengan anggaran tersebut, bagaimana nasib promosi pariwisata Indonesia?

Deputi Bidang Pemasaran, Ni Made Ayu Marthini menjawab, "Kalau promosi pariwisata ini kan multi stakeholders gitu. Jadi, teman-teman industri itu kan memang ini industri mereka. Mereka selalu hadir ya, baik promosi digitalnya ada. Kalau misalnya sales mission maupun promosi untuk pameran tetap juga ada." 

Rizky Handayani, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, menyatakan dengan pemotongan anggaran, pihaknya bisa lebih berkonsentrasi pada proses evaluasi regulasi-regulasi yang ada untuk menjawab tantangan sektor pariwisata Indonesia ke depan, khususnya terkait masalah kebersihan dan keamanan. Sembari itu, pihaknya juga mengintensifkan koordinasi dengan kementerian terkait untuk pengembangan legislasi.

Di sisi lain, pemotongan anggaran berdampak pada fungsi fasilitasi yang semestinya juga dijalankan oleh kementerian. Karena itu, pihaknya menggencarkan koordinasi lintas kementerian/lembaga sembari berharap alokasi anggaran kementerian kembali seperti semula.

"Kita sih berharap (anggarannya kembali) karena fungsi fasilitasi juga penting gitu ya. Seperti Bu Made kan tetap harus promosi nih karena kita tetap ditarget. Tapi, for the time being, kita konsentrasi nih untuk menyiapkan SOP gitu, biar ketika jalan lebih terpola," sahut perempuan yang akrab disapa Kiki.