Ramadan Kelabu di Gaza, Israel Kembali Bikin Warga Palestina Kelaparan dan Terancam Hidup Tanpa Listrik

Liputan6.com, Jakarta - Israel memutuskan menghentikan masuknya semua barang dan pasokan makanan ke Jalur Gaza sejak Minggu, 2 Maret 2025 untuk memaksa Hamas "memperpanjang fase pertama gencatan senjata dan membebaskan lebih banyak tawanan." Keputusan itu dikecam lusinan pakar hak asasi manusia.

Mereka menilai Israel melanjutkan apa yang mereka gambarkan sebagai "kelaparan yang dijadikan sebagai senjata" di wilayah kantong tersebut. Melansir Middle East Eye, Selasa (11/3/2025), tindakan tersebut "secara mencolok melanggar hukum internasional dan prospek perdamaian", kata para ahli independen PBB dalam sebuah pernyataan pada Kamis, 6 Maret 2025.

"Kami khawatir dengan keputusan Israel sekali lagi menangguhkan semua barang dan pasokan, termasuk bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa warga Gaza," kata mereka. "Sebagai kekuatan pendudukan, Israel selalu berkewajiban memastikan kecukupan makanan, pasokan medis, dan layanan bantuan lain.

"Dengan sengaja memotong pasokan vital, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi, dan alat bantu untuk penyandang disabilitas, Israel sekali lagi menjadikan bantuan sebagai senjata."

"Apa yang disebut kesepakatan gencatan senjata tiga fase seharusnya mengarah pada penghentian permusuhan secara permanen dan pembebasan semua warga Palestina dan Israel yang ditahan secara tidak sah sebagai syarat paling mendasar untuk perdamaian yang berkelanjutan."

"Sebaliknya, kesepakatan tersebut justru menghasilkan kekerasan dan penghancuran lebih lanjut terhadap kehidupan warga Palestina. Hal ini melanggar hukum dan sama sekali tidak manusiawi," imbuh para ahli. Gencatan senjata Hamas-Israel sempat membuat warga Palestina di Gaza berpikir Ramadan 2025 akan berbeda dari tahun lalu.

Tidak sampai di situ, karena Israel juga kini memutus listrik di Gaza. Al Jazeera merangkum, merujuk unggahan media sosial Menteri Energi Israel Eli Cohen, Minggu, 9 Maret 2025, yang mengatakan bahwa ia "segera memutus aliran listrik ke Jalur Gaza."

Namun, menurut media Israel, pengumuman itu mungkin tidak sedramatis pengutaraannya. Menurut Times of Israel, semua aliran listrik dari Israel ke Gaza telah diputus setelah serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan 1.139 orang di Israel selatan, serta sekitar 250 orang ditangkap dan dibawa ke Gaza.

Pada November 2024, pasokan listrik ke pabrik desalinasi dekat Deir el-Balah di Gaza tengah telah dipulihkan. Pabrik tersebut mendukung sekitar 600 ribu warga sipil yang sebagian besar mengungsi di Gaza tengah dan selatan. Pabrik tersebut sekarang akan beroperasi dengan daya listrik yang tersimpan, generator, dan sisa panel surya yang tidak rusak atau hancur akibat penembakan Israel.

Tidak hanya menghentikan bantuan kemanusiaan dan aliran listrik, dalam upaya merevisi ketentuan gencatan senjata yang ditandatangani pada Januari 2025, Israel telah melancarkan serangan militer di seluruh wilayah kantong itu dan memberi tahu media bahwa mereka sedang mempersiapkan dimulainya kembali pertempuran di Gaza.

Kementerian Kesehatan di Gaza telah mengeluarkan ringkasan harian tentang warga sipil yang tewas selama gencatan senjata. Warga Palestina di Rafah, tempat Israel sekarang ingin mempertahankan kehadiran militer yang melanggar gencatan senjata, telah diserang tank dan pesawat nirawak Israel sejak Jumat, 7 Maret 2025, menewaskan sedikitnya tiga orang dan melukai lebih banyak lagi.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Minggu, 9 Maret 2025, Hamas menuduh Israel melakukan "pemerasan murahan." "Kami mengutuk keras keputusan pendudukan untuk memutus aliran listrik ke Gaza, setelah merampas makanan, obat-obatan, dan air," tulis Izzat al-Risheq, seorang anggota biro politik Hamas, yang menggambarkan tindakan tersebut sebagai "upaya putus asa untuk menekan rakyat kami dan perlawanan mereka."

"Memutus aliran listrik, menutup jalur penyeberangan, menghentikan bantuan dan bahan bakar, serta membuat rakyat kami kelaparan merupakan hukuman kolektif dan kejahatan perang," imbuh al-Risheq. Israel mengatakan, blokade Gaza yang dilakukannya saat ini sebenarnya memaksa Hamas mematuhi usulan utusan AS Steve Witkoff yang melibatkan perpanjangan fase pertama gencatan senjata dan pemulangan sejumlah tawanan Israel.

Witkoff belum secara terbuka mengonfirmasi perannya dalam rencana yang secara luas diakui sebagai rancangannya. Namun, berbicara pada wartawan sebelum pembicaraan gencatan senjata di Doha, Senin, 10 Maret 2025, Witkoff mengonfirmasi dukungan penuhnya dan pemerintahan AS yang berkelanjutan bagi Israel.

Pada saat yang sama, AS sedang melakukan pembicaraan langsung dengan Hamas mengenai pembebasan lima tawanan berkewarganegaraan AS yang ditahan kelompok tersebut, hanya satu di antaranya yang diperkirakan masih hidup. Di sisi lain, baik Mesir maupun Qatar, yang telah menjadi penengah perundingan gencatan senjata, serta Arab Saudi dan Yordania, telah merilis pernyataan yang mengecam tindakan Israel memblokir makanan, obat-obatan, dan bahan bakar ke Jalur Gaza.

"Bantuan kemanusiaan tidak boleh bergantung pada gencatan senjata atau digunakan sebagai alat politik," kata Prancis, Jerman, dan Inggris dalam pernyataan bersama pada Rabu, 5 Maret 2025.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Kriminal Internasional, yang mengeluarkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant tahun lalu, juga mengutuk pemblokiran bantuan tersebut.