Anggaran Dobel Rp 700 Miliar Ditemukan di Dinas Pendidikan DKI

Temuan dobel proyek tersebut kini sudah dilaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

oleh Andi Muttya Keteng diperbarui 11 Apr 2014, 14:46 WIB
Diterbitkan 11 Apr 2014, 14:46 WIB
Sejumlah siswa Papua tingkat SMA di Kabupaten Biak Numfor, Papua, mengikuti seleksi lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2010 yang diselenggarakan Dinas Pendidikan. (Antara)

Liputan6.com, Jakarta - Dinas Pendidikan DKI melaporkan dugaan dobel anggaran senilai Rp 700 miliar dalam proyek rehabilitasi dan pengadaan barang, serta Alat Tulis Kantor (ATK) sekolah di Jakarta.

"Sudah saya laporkan ke gubernur. Langkah pertama Disdik di 2014, inventarisasi, kegiatan mana, anggaran mana yang tidak bisa dilaksanakan. Muncullah angka Rp 700 miliar," ungkap Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (11/4/2014).

Diduga, kata Lasro, dobel anggaran terjadi karena dalam 1 proyek terjadi 2 kali penganggaran. Misalnya 1 sekolah di sebuah perencanaan, dianggarkan rehab total. Ternyata dalam perencanaan lainnya, juga dianggarkan rehab total di sekolah yang sama.

Begitu juga dengan pengadaan barang perlengkapan sekolah, seperti pot tanaman. Menurut Lasro, pembelian pot ini misalnya dianggarkan 5 buah, padahal kebutuhan hanya 2 pot. Sehingga terjadi overload atau kelebihan anggaran.

"Rp 500 miliar itu overload. Bagaimana bisa terjadi? Ya, jangan tanya saya. Saya kan hanya menemukan," katanya.

Yang pasti, lanjut Lasro, dana temuan itu akan langsung dikembalikan ke kas Pemprov DKI. Pihaknya pun akan melakukan evaluasi hingga Juli mendatang. Jika telah dianggarkan dalam perencanaan dan ternyata tidak dilaksanakan, dana tersebut akan dikembalikan.

"Saya sudah lisan ke gubernur. Akan kita pilah nanti. Akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Jika tidak dilaksanakan, go ahead (lanjut). Kembalikan," jelasnya.

Guna menghindari hal sama terjadi, Lasro menegaskan, dalam anggaran Dinas Pendidikan DKI periode 2014 ini, pihaknya akan melakukan sensus gedung untuk penyesuaian kebutuhan, dengan dana yang dianggarkan.

"Setelah itu saya panggil kepala sekolah, bener nggak butuh ini? Kalau nggak, coret. Contohnya pengadaan ATK sekolah," pungkas Lasro. (Yus Ariyanto)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya