Bangun Bandara Milik DKI, Jokowi-Ahok Lanjutkan Proyek Sutiyoso

Liputan6.com, Jakarta - Pemprov DKI bakal memiliki bandara dan pelabuhan besar di kawasan Jakarta Utara. Rencananya, pelabuhan itu akan dibangun berdekatan dengan Pelabuhan Tanjung Priok dan kawasan Ancol. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui rencana yang digadangnya bersama Gubernur Jokowi ini merupakan kelanjutan dari konsep pada era mantan Gubernur Sutiyoso.

"Pak Gubernur ingin kita punya bandara dan pelabuhan sendiri yang besar. Konsep ini sudah disampaikan sejak 10 tahun yang lalu, zaman Bang Yos," ujar pria yang karib disapa Ahok itu di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (7/5/2014).

Karenanya, dia akan menggelar pertemuan dengan Dirut PT Marindo Bahtera Development Oentoro Surya. Rencananya, pembangunan bandara nantinya dilakukan di wilayah Marunda. Area itu dianggap yang paling strategis untuk pelabuhan dan bandara.

"Bandara penumpang. Kan sekarang kapasitas Bandara Soetta kurang. (Bandara) Halim cuma sementara," ucap mantan Bupati Belitung Timur itu.

Dia mengatakan, kajian pembangunannya telah dilakukan sejak 10 tahun lalu. Namun bukan berarti Pemprov DKI dan pihak swasta bisa langsung melakukan pembangunan. Sebab proyek ini juga harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat.

Jatah Preman

Jika pun nanti pemerintah pusat ingin mengambil alih proyek ini, Ahok menyatakan, Pemprov DKI tak akan mempermasalahkannya. Namun dengan syarat Pemprov DKI harus tetap memiliki saham dalam proyek ini.

"Supaya DKI kaya, supaya DKI punya APBD (Rp) 150 triliun. Jadi semua bus bisa kita gratisin," ucapnya.

Meski pembangunan seutuhnya dilakukan pihak swasta, namun sebagai pemberi izin membangun, Pemprov DKI meminta saham di bandara dan pelabuhan itu. Pemprov DKI dan swasta saat ini masih dalam tahap membicarakan konsep desain dan permasalahan pembagian dananya.

"DKI pengennya jatah preman. Jadi kita kasih izin, tapi nanti DKI punya saham berapa, dapat jatah berapa. Namanya jatah preman kan."

"Boleh dong (Pemerintah) Rotterdam Belanda saja dapat 70% kalau mau reklamasi pantai. Ini yang mau kita bicarakan dulu besarannya berapa," pungkas Ahok. (Ans)