Pesan SBY ke Fraksi Demokrat DPR: Kritisi Pemerintahan Jokowi-JK

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanggil anggota Fraksi Demokrat ke kediamannya di Cikeas, Bogor, Selasa 12 November malam. Dalam pertemuan tersebut, SBY berpesan kepada Fraksi Demokrat agar mendukung pemerintahan Jokowi-JK dengan syarat.

"Intinya pertemuan malam itu Pak Ketua Umum banyak memberikan spirit dan vitamin kepada kadernya yang duduk di DPR, baik kepada kadernya menjadi anggota, sampai menjadi pimpinan di DPR dan alat kelengkapan dewan," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Didik Mukrianto dalam pesan elektroniknya di Jakarta, Kamis (13/11/2014).

Didik berujar, mantan Presiden ke-6 itu sempat menyampaikan keprihatinannya dengan kisruh yang terjadi di DPR. Namun SBY berpesan agar Fraksi Demokrat DPR tetap bekerja untuk rakyat.

"Kepada kader Pak SBY meminta tetap berkerja tugas dan fungsinya sebagi anggota DPR. Bilamana terus berlarut-larut dapat merugikan rakyat," ujar Didik.

Anggota Komisi III DPR ini melanjutkan, SBY meminta kepada kadernya untuk tetap kritis dan objektif terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Fraksi Demokrat, harus mendorong agar program pemerintahan Jokowi-JK tetap dalam koridor menyejahterakan rakyat.

"Permintaan Pak SBY kader Demokrat diparlemen harus tetap kritis dan obyektif terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Fraksi Partai Demokrat harus memastikan dan mendorong agar program dan kinerja pemerintahan Jokowi-JK tetap dalam track untuk kebaikan rakyat sebagaimana telah dulakukan pemerintahan SBY selama ini," beber dia.

"Bilamana program pemerintah merugikan rakyat, Demokrat sebagai garda terdepan akan mengkitisinya. Jadi itulah Partai Demokrat sebagai penyeimbang di parlemen," tandas Didik.

Pertemuan tersebut kata Didik, juga dihadiri Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Wakil Ketua MPR E.E Mangindaan, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf, Bendahara Fraksi Demokrat DPR Anton Surrato, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena, Umar Arsal dan Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya.