Liputan6.com, Jakarta - Media asal Malaysia, Utusan, menerbitkan tulisan mengejutkan. Dalam Tajuk Rencana media tersebut mereka melabeli Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi sebagai sosok yang angkuh dan lebih memilih pendekatan konfrontasi akibat ingin menenggelamkan kapal penjaring ikan ilegal.
Menanggapi hal tersebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) angkat bicara. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Ahmad Basarah menghormati kebebasan pers di Malaysia termasuk kebebasan mengkritik presiden Indonesia.
"Hanya saja pernyataan tersebut kurang tepat karena ancaman menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan di laut Indonesia tersebut bukan ancaman bagi negara ataupun bangsa Malaysia. Pernyataan tersebut adalah pernyataan keras bagi para pencuri ikan yang masuk wilayah Indonesia yang berasal dari negara mana pun," papar Basarah.
Menurut dia, dengan pernyataan tersebut, media massa Malaysia itu justru seolah-olah mengakui bahwa memang ada pencuri ikan yang masuk wilayah Indonesia yang berasal dari negara Malaysia.
"Saya kira pernyataan tersebut adalah pernyataan yang kurang cerdas. Di samping itu pernyataan keras Presiden Jokowi memang diperlukan mengingat sudah akutnya kasus-kasus pencurian ikan di wilayah Indonesia. Pernyataan tersebut bersifat preventif atau mencegah agar siapa pun tidak lagi dengan leluasa dapat mencuri ikan di wilayah laut Indonesia," jelas dia.
Selain itu, menurut Basarah, pesan tersebut juga diperuntukkan bagi aparat negara Indonesia yang memang disinyalir juga sering berkongsi dengan kapal-kapal pencuri ikan di yang masuk di wilayah laut Indonesia.
Sementara, politisi PDIP Eva Sundari mengatakan tulisan media Malaysia tersebut agak aneh karena Jokowi terpilih karena rendah hati dan bersahaja.
"Mana ada orang bersahaja, kok angkuh. Kalau tegas betul, tampaknya media sana mendefinisikan tegas memproteksi kepentingan nasional RI yang mungkin mengancam kepentingan Malaysia sebagai keangkuhan karena selama ini pemerintah RI melakukan pembiaran terhadap illegal fishing," tutur Eva.
Menurut Eva, Jokowi kan sedang melakukan perintah konstitusi. "Jika semua warga negara 2 negara saling mematuhi hukum tidak akan asda masalah," pungkas Eva Sundari. (Ans)
Jokowi Dicap Angkuh Media Malaysia, Ini Tanggapan Wasekjen PDIP
Namun Wasekjen PDIP Ahmad Basarah menghormati kebebasan pers di Malaysia, termasuk kebebasan mengkritik presiden Indonesia.
diperbarui 29 Nov 2014, 08:43 WIBDiterbitkan 29 Nov 2014, 08:43 WIB
Advertisement
Live Streaming
Powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Cara Reset Alogaritma Instagram, Optimalkan Konten Anda untuk Tren di 2025
Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro Dituduh Terlibat Kudeta Sayap Kanan
Uang Beredar di Indonesia per Oktober 2024 Tembus Rp 9.078 Triliun
VIDEO: Ridwan Kamil Undang Prabowo Hadiri Kampanye Akbar Pilgub Jakarta
Cara Mengatasi Kebiasaan Anak Mengompol Di Malam Hari, Solusi Praktis yang Bisa Dicoba Orang Tua
Kenali Intoleransi Laktosa, Penyebab dan Alasan Dibalik Anak Sering Diare Setelah Mengkonsumsi Olahan Susu
Tips Menghindari Hoax: Panduan Lengkap Menyaring Informasi di Era Digital
Dukungan Anies Baswedan Jadi Durian Runtuh untuk Pramono-Rano di Pilkada Jakarta
Spesifikasi Realme GT 7 Pro dan Tanggal Rilisnya, Prosesor Canggih dan Fitur Kamera Baru
6 Potret Zahwa Nadhira Bareng Ayah dan Ibundanya, Ortu Sudah Cerai Tahun 2013
Tips Supaya Tidak Ngantuk: Panduan Lengkap Mengatasi Kantuk
Oppo Find X8 Pesaing iPhone 16, Intip Fitur, Teknologi, dan Harga Jualnya