Gerindra: Kader Ditangkap KPK, Tantangan Rekrut Caleg Baru

Gerindra akan memperketat syarat menjadi caleg setelah peristiwa penangkapan Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Fuad Amin Imron.

oleh Andi Muttya Keteng diperbarui 02 Des 2014, 14:45 WIB
Diterbitkan 02 Des 2014, 14:45 WIB
Profil Partai Gerindra

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPRD Bangkalan Jawa Timur Fuad Amin Imron Senin ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin malam pukul 23.30 WIB. Tertangkapnya Fuad yang merupakan kader Partai Gerindra mengejutkan partai berlambang kepala burung Garuda ini.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi partainya dalam merekrut kader sebagai calon legislatif (caleg).

"Memang ini jadi tantangan ke depan dalam merekrut caleg yang baru. Ke depan kami akan mengevaluasi dalam merekrut caleg," tegas Ahmad di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/12/2014).

Sebab, lanjut dia, selama 6 tahun sejak terbentuk pada 2008, kader-kader Gerindra sangat jauh dari isu-isu korupsi. Sehingga diharapkan kader Gerindra yang ditangkap semalam tak terbukti melakukan tindakan korupsi. Karena itu, Gerindra akan memperketat syarat menjadi caleg.

"Peluang menjadi anggota dewan, syarat yang penting integritas, aksebilitas, kompetensi, dan lainnya," tegas Ahmad.

KPK menangkap Ketua DPRD Bangkalan Jawa Timur Fuad Amin Imron pada Senin 1 Desember malam. Selain Fuad, KPK juga turut mengamankan 2 orang lainnya. Fuad ditangkap tangan saat diduga menerima uang sebanyak Rp 700 juta dari pihak swasta.

Penangkapan Fuad disebut-sebut sebagai kunci untuk pintu masuk untuk mengungkap adanya 'permainan' pasokan gas dari blok eksplorasi West Madura Offshore ke Bangkalan, Madura. Blok itu dikuasai oleh anak perusahaan Pertamina, Pertamina‎ Hulu Energy. Bupati Bangkalan 2 periode ini dan 2 orang lainnya saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK‎.

Hal itu diakui oleh Ketua KPK Abraham Samad, mengenai adanya penyimpangan kontrak perizinan gas dan keterlibatan anak perusahaan Pertamina itu. Karenanya, KPK tengah melakukan penelusuran dan pemeriksaan secara maraton soal dugaan adanya 'permainan' pasokan gas tersebut. (Mvi/Sss)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya