Politisi Demokrat: Kami Senang Jika SBY Bertemu Mega

Liputan6.com, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Didi Irawadi kembali menyatakan sikap partainya, setelah Partai Golkar dianggap mengkhianati perjanjian dukungan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada (UU Pilkada). Perppu Pilkada itu diterbitkan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada akhir jabatanya sebagai presiden.

Didi mengatakan, partainya memastikan diri akan mendekatkan diri ke PDI Perjuangan dan Koalisi Indonesia Hebat atau KIH yang mendukung Joko Widodo atau Jokowi. Karenanya, Demokrat akan senang jika SBY selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat bertemu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri atau Mega.

"Kami senang jika ada pertemuan Pak SBY dengan Bu Mega. Dengan siapa pun juga demi menggolkan ini," ujar Didi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12/2014).

Didi mengklaim, Demokrat mendukung kebijakan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla‎ (Jokowi-JK). Karenanya, Demokrat akan terbuka dengan siapa pun untuk mengimbangi kebijakan pemerintah.

"Kami kan penyeimbang kebijakan, pemerintah bagus maka kami akan dukung. Sikap kami jelas, sebagai penyeimbang," ujar Didi.

Golkar Berkhianat

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical sebelumnya meminta kadernya agar menolak Perppu Pilkada secara langsung, yang dikeluarkan SBY sewaktu menjadi presiden.

Pernyataan Ical tersebut disampaikan dalam penyampaian tanggapan dari DPP Partai Golkar atas pandangan umum Laporan Pertanggungjawaban atau LPJ tiap DPD tingkat I dan II Golkar di Hotel Westin, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa 2 Desember malam.

"Saya dengar Perppu itu digugat, bukan materi tapi mengenai cara untuk melaksanakan Perppu itu. Kata Mahfud, kalau Perppu itu dibatalkan, harus dibuat UU baru dan kemudian UU Pilkada itu berlaku kembali. Kalau itu nggak berhasil, itu akan kita perjuangkan setelah DPR reses. Sesuai usulan saudara sekalian, kita bisa menolak Perppu itu," ujar‎ Ical.

Ketua Umum Partai Demokrat SBY pun angkat bicara menyusul statment Ical tersebut. SBY merasa dikhianati Partai Golkar. Padahal, ada kesepakatan yang ditanda tangani Ical agar Partai Golkar mendukung Perppu tersebut di DPR. Perppu itu sendiri dikeluarkan SBY untuk membatalkan UU Pilkada yang mengatur mekanisme Pilkada dilakukan melalui DPRD.

"Kini, secara sepihak Partai Golkar menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip," tegas SBY dalam akun twitternya,@SBYudhoyono, Jumat 5 Desember 2014.

SBY bahkan memerintahkan agar para elite Demokrat yang selama ini bergabung di KMP agar meninggalkan koalisi yang saat Pilpres 2014 mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tersebut. SBY sudah meminta agar Fraksi Demokrat mulai mendekati PDI Perjuangan dan KIH.

"Saya telah memerintahkan para pimpinan Partai Demokrat untuk mulai menjalin komunikasi dengan PDIP dan KIH‎, agar perjuangan bersama ini berhasil," kata SBY. (Rmn)