Sanksi Abraham Samad Bila Terbukti Berpolitik

Liputan6.com, Jakarta - Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku bertemu dengan Ketua KPK Abraham Samad terkait posisi wapres untuk Jokowi jelang Pilpres 2014 lalu. Terkait dugaan pertemuan itu, Komisi III DPR pun akan mengevaluasi kinerja Abraham Samad.
‎
"Kalau itu benar terjadi (Samad berpolitik), komisi hukum bisa mengambil langkah-langkah konstitusi," kata Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2015).

Politisi Golkar itu menjelaskan, Samad akan dikenakan sanksi pelanggaran kode etik jika benar bermanuver politik saat Pilpres 2014 lalu. Karena semestinya, lanjut Aziz, aparat penegak hukum tidak masuk ke arena politik.

"Saya sebagai pimpinan Komisi III akan menjaga independensi penegak hukum terlepas dari deal parpol," tegas dia.

Selain itu, Aziz menyesalkan ketidakhadiran perwakilan KPK dalam Seminar Sehari yang bertema 'Outlook Penegakan Hukum 2014 dan Upaya Perbaikan Kinerja di 2015', yang digelar di Gedung  Nusantara IV DPR hari ini. "Komisi III menyesalkan ketidakhadiran KPK (dalam seminar ini). Padahal ini cuma seminar," tandas Aziz.

Dalam acara tersebut, hadir Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti, Kepala BNN Komjen Anang Iskandar, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Ronny Sompie, Kabareskrim Irjen Pol Budi Waseso, Kabaintelkam Irjen Djoko Mukti, dan beberapa Kapolda serta perwakilan dari Komnas HAM‎.

Pelaksana Tugas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan, beberapa kali bertemu Samad di sebuah apartemen di daerah Pacific Place, Jakarta Selatan, saat Pilpres 2014. Pertemuan itu untuk membicarakan soal pendamping Jokowi. Dalam pertemuan itu, kata Hasto, Samad selalu menyamar menggunakan topi dan masker. Hasto memastikan kebenaran ceritanya itu, sebab penyamaran Samad direkam kamera CCTV. (Sun/Mut)