JK dan Hamdan Zoelva Setuju Ada Komite Etik Pertemuan Samad-Hasto

Wapres Jusuf Kalla menyarankan aga‎r kebenaran pertemuan tersebut diungkap sepenuhnya, sebelum menimbulkan keresahan di publik.

oleh Silvanus AlvinHanz Jimenez Salim diperbarui 23 Jan 2015, 02:28 WIB
Diterbitkan 23 Jan 2015, 02:28 WIB
Jusuf Kalla
Jusuf Kalla (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua KPK Abraham Samad diduga bertemu dengan Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebanyak 6 kali. Dalam pertemuan itu, Hasto mengungkapkan Samad meminta agar dijadikan cawapres dan berpasangan dengan capres Joko Widodo atau Jokowi. Namun, hal itu dibantah Samad‎.

Terkait hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan aga‎r kebenaran pertemuan tersebut diungkap sepenuhnya, sebelum menimbulkan keresahan di publik.

"Semua itu harus dibuka. Masyarakat ingin mengetahui yang mana yang benarnya. Jadi harus lebih sportif untuk mana yang sebenarnya," kata JK usai menghadiri silaturahmi KAHMI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (22/1/2015) malam.

Terkait pembentukan komite etik yang disarankan Hasto, JK menyerahkan hal tersebut pada KPK. "Itu kan KPK punya sistem sendiri. Punya kode etik sendiri. Saya tidak tahu kode etiknya macam mana," ungkap dia.

Nantinya, lanjut JK, bila ada komite etik, maka akan diketahui apakah ada atau tidak penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Samad‎. JK pun menegaskan sangat tidak elok seandainya Samad benar melakukan kesalahan, seperti yang dituduhkan Hasto.

"Kalau untuk menggunakan KPK untuk kepentingan itu pasti tidak elok, tidak pantas. Saya tidak tahu persoalan yang benarnya. Biarkan nanti mereka buka sendiri," tandas JK.

Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengatakan perlunya dibentuk komite etik untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik oleh Abraham Samad.

"Mungkin perlu juga dibentuk komite etik seperti dulu karena informasinya sudah sangat simpang siur," kata Hamdan di tempat yang sama.

Hamdan mengatakan pembentukan komite etik ini merupakan satu-satunya jalan untuk mengembalikan wibawa dan marwah KPK sebagai institusi yang diharapkan dapat menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya serta dihormati.

"Ini penting, biar orang tidak menduga-duga, tidak rumor ke mana-mana, tidak membikin foto macam-macam. Jadi lebih baik sekalian ditempuh jalur-jalur yang benar, resmi dan kredibel. Dibentuk komite etik, biar di situ dibuktikan," jelas Hamdan.

Pelaksana Tugas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan, beberapa kali bertemu Samad di sebuah apartemen di Pacific Place, Jakarta Selatan. Pertemuan itu untuk membicarakan soal calon wapres pendamping Jokowi.

Dalam pertemuan itu, kata Hasto, Ketua KPK Abraham Samad selalu menyamar menggunakan topi dan masker. Hasto memastikan kebenaran ceritanya itu, sebab penyamaran Samad direkam kamera CCTV. Hasto juga mengungkapkan, 2 orang menteri yang berada di Kabinet Kerja Jokowi-JK mengikuti pertemuan rahasia itu. (Ado)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya