Ahok Berencana Polisikan Konsultan Nakal

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Ahok berencana melaporkan konsultan nakal ke polisi, yang bekerja tidak sesuai permintaan Pemprov DKI. Pemilik nama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu mengaku sudah berbicara dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Budi Waseso, terkait rencana laporan tersebut.

"Iya saya ngomong, saya sampaikan ke Pak Kabareskrim. Kata beliau selama ada bukti dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa itu ada kekurangan dan konsultan menyatakan oke, itu bisa diproses," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Selasa 12 Mei 2015.

Ahok mengatakan, pihaknya telah menerima temuan BPK terkait adanya konsultan nakal yang 'bermain' dalam setiap proyek pembangunan di Jakarta. Seperti dugaan yang dilakukan konsultan pembanguan dan revitalisasi Balai Betawi di Setu Babakan, Jakarta Selatan.

"Bagaimana bisa dibayar lunas? lampu kabel semua belum dipasang, atap masih bolong-bolong semua, cepat-cepat diperbaiki kan. Masak gara-gara ketemu saya, proyek ribuan masak mesti saya periksa satu persatu. Konsultan dibayar mau ngapain? Ketemu proyek nggak bener dan konsultan sudah dibayar, kita wajib gugat, berarti dia penentuan. Lelang konsultan juga nggak ngerti saya," tutur mantan Bupati Belitung Timur itu.

2016 Targetkan Bus Bertarif Rupiah Perkilometer

Ahok menargetkan pada 2016 mendatang seluruh angkutan umum sudah berada di bawah naungan PT Transjakarta, sebagai upaya menerapkan sistem berbayar rupiah perkilometer.

Ahok merasa tidak pesimis tahun ini dapat memenuhi target tersebut, karena produksi seperti pembelian bus yang tidak dapat dilakukan secara cepat.

"Iya pengennya gitu, nggak keburu kayaknya tahun ini. Beli busnya saja untuk produksi nggak secepat itu. Kita harap 2016 bisa, paling nggak berapa persen dulu," kata Ahok.

Menurut Ahok, tahun ini pihaknya juga telah mempersiapkan lelang tarif rupiah perkilometer untuk Angkutan Perbatasan Terintegerasi Busway (APTB). Tujuannya agar membedakan tarif angkutan di luar kota dan dalam kota.

"Kalau dari luar kota kan lebih longgar penumpangnya, nah tentu harganya harus beda. Rupiah perkilometernya harus lebih murah kalau di dalam kota sebetulnya," ujar Ahok.

Selain itu, Mantan Bupati Belitung Timur ini memastikan APTB, Kopaja, dan Kopami tahun ini telah bersedia berada dalam naungan PT Transjakarta, untuk ujicoba menggunakan tarif rupiah perkilometer. "Tahun ini Kopami, Kopaja masuk (PT Transjakarta)," imbuh Ahok. (Rmn)