Presiden Jokowi Terobos Tradisi, KSAD Gatot Disambut Baik DPR

KSAD Gatot bukanlah Perwira TNI karbitan dan dia mendapatkan jabatannya dengan usaha sendiri.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 10 Jun 2015, 06:23 WIB
Diterbitkan 10 Jun 2015, 06:23 WIB
KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo
KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. (Antara Foto/Sahrul Manda Tikupadang)

Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko berasal dari Angkatan Darat. Sesuai tradisi yang berlaku, tongkat komando akan bergeser ke Angkatan Udara karena sebelum Moeldoko, Panglima TNI dijabat Agus Suhartono dari Angkatan Laut. Namun, Presiden Joko Widodo mendobrak tradisi itu.

Jokowi telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI baru. Selanjutnya, calon panglima pilihan Jokowi ini harus melalui rangkaian fit and proper test di DPR.

Politikus PDIP yang juga anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin merasa yakin dengan keputusan Presiden.

"Saya yakin, keputusan Presiden dalam menggunakan haknya untuk memilih Jenderal TNI Gatot merupakan keputusan yang sudah melalui proses yang cukup panjang, dengan memperhitungkan berbagai aspek, termasuk aspek politik dengan segala risikonya," ujar Hasanuddin kepada Liputan6.com, Rabu (10/6/2015).

Dia pun meminta agar semua pihak menghormati keputusan Presiden Jokowi. "Dengan demikian, apapun keputusan presiden, kami menghormatinya. Karena presiden lah pemilik hak prerogatif itu," tutur Hasanuddin.

Sementara itu, anggota Komisi I lainnya yang merupakan politikus PPP, Syaifullah Tamliha menyambut baik dengan munculnya nama KSAD sebagai pengganti Jenderal TNI Moeldoko.

"Ya kalau Presiden telah menyampaikan kepada DPR tentang calon Panglima TNI, maka saya menyambut baik langkah itu. Karena itu langkah yang tercepat. Karena kalau lama-lama dibiarkan akan menimbulkan gesekan di TNI. Sehingga tidak menimbulkan polemik di publik," jelas Tamliha.

Dia menegaskan sudah tidak ada lagi perdebatan giliran matra mana yang memimpin. "Prajurit itu jangan sampai mengikuti perkembangan publik. Apakah bergiliran dan tidak bergiliran," minta Tamliha.

Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, berharap masalah penunjukan tersebut tidak menimbulkan kegaduhan dan keributan.

"Saya berharap pergantian Panglima TNI tidak diwarnai kebisingan yang tidak perlu," tutur Politikus PKS itu.

Pada kesempatan yang berbeda, Wakil Ketua Komisi I, Tantowi Yahya menyatakan KSAD Gatot bukanlah Perwira TNI karbitan. Gatot mendapatkan jabatannya dengan usaha sendiri.

"Pak Gatot itu bukan perwira karbitan, yang sama pada posisi sekarang karena kinerja dan capaian-capaian lainnya," kata Tantowi.

Politikus Golkar itu menilai sosok Gatot akan bisa diterima oleh semua kesatuan. "Jadi orang seperti beliau itu akan mudah diterima oleh instansi," pungkas Tantowi. (Bob/Ado)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya