Liputan6.com, Jakarta - Rombongan kesenian ondel-ondel menyambangi Gedung Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Mereka berunjuk rasa mendesak KPK ikut mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di Badan Perpustakan dan Arsip Daerah (BPAD) DKI Jakarta.
Menurut koordinator unjuk rasa, Ardian Chaniago, mereka sengaja melaporkan dugaan ini ke KPK lantaran menilai kasus dugaan proyek UPS yang ditangani Polri tidak sesuai harapan.
"Hingga kini pengadaan UPS di Badan Perpustakan dan Arsip Daerah itu sama sekali belum pernah disentuh oleh aparat hukum," ujar Ardian Chaniago di gedung KPK, Jakarta, Jumat (21/8/2015).
Ardian menjelaskan, proyek pengadaan UPS di BPAD DKI juga masuk dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang menyebut pengadaan UPS tidak sesuai ketentuan.
"Ada indikasi mark up harga pengadaan UPS di BPAD, Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Selatan sebesar Rp 163,8 miliar," katanya.
Tidak hanya berorasi, pengunjuk rasa ini juga mengaku membawa sejumlah alat bukti ke KPK mengenai kasus yang saat ini tengah diusut oleh Mabes Polri.
"Alat bukti itu kami sertakan supaya memudahkan KPK melakukan penyelidikan sampai penyidikan. Harapan kami, KPK tidak kalah cepat berbanding Polri," pungkasnya.
Dengan diiringi lantunan lagu Betawi, rombongan kesenian Betawi ini terus berorasi dengan kawalan pihak kepolisian. Namun, unjuk rasa yang berjalan cukup tertib ini membuat lalu lintas di depan Gedung KPK agak tersendat.
Mereka juga sempat melaporkan bukti yang dimaksud ini ke Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, meski belum mendapat kepastian mengenai tindak lanjut dari lembaga anti korupsi ini.
"Setiap laporan yang masuk ke KPK, akan kami pelajari untuk menindaklanjut laporan tersebut," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha. (Ali/Mut)
Rombongan Ondel-ondel Desak KPK Ikut Usut Korupsi UPS
Mereka sengaja melaporkan dugaan ini ke KPK lantaran menilai kasus dugaan proyek UPS yang ditangani Polri tidak sesuai harapan.
Diperbarui 21 Agu 2015, 17:44 WIBDiterbitkan 21 Agu 2015, 17:44 WIB
Rahman mencontohkan, kasus-kasus korupsi seperti Hambalang, Century, dan hibah KRL sudah cukup menggambarkan ketidakberdayaan hukum.... Selengkapnya
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
EnamPlus
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
350 Caption Bahasa Inggris Aesthetic dan Artinya untuk Instagram
Pesona Gregoria Mariska Tunjung Bergaun Pengantin Saat Dinikahi Mikha Angelo
6 Potret Desain Benda di Tempat Makan Ini Unik, Inovatif Banget
Suci dari Haid di Waktu Ashar, Haruskah Qadha Sholat Dzuhur? Ini Kata Buya Yahya
IHSG Melambung 2,48 Persen pada 17-21 Februari 2025, Ini Sentimennya
VIDEO: Blackpink Umumkan Tur Dunia Tahun 2025, Apakah Indonesia Masuk List?
Ciri Sakit Kepala karena Asam Lambung, Kenali Gejala dan Penanganannya
Trik Sederhana agar Nasi Pulen dan Wangi, Hanya Butuh 1 Bahan Tambahan
Perbedaan Kimbab dan Sushi yang Sering Tertukar, Kenali Keunikan Cita Rasanya
Resep Mangut Lezat: Hidangan Tradisional Jawa yang Menggugah Selera
Harga Bitcoin Langsung Anjlok Akibat Peretasan Bursa Kripto Bybit Senilai Rp 24 Triliun
Danantara Bisa Pancing Aliran Modal ke Indonesia