Danantara Bisa Pancing Aliran Modal ke Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - FTSE Russell, yang merupakan penyedia berbagai jenis indeks pasar yang membantu memberikan gambaran yang akurat tentang keadaan pasar saat ini, menilai bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagat Nusantara atau BPI Danantara yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto, dapat memancing aliran modal ke Indonesia.

Danantara diketahui akan mengelola aset senilai US$900 miliar atau sekitar Rp14.724 triliun. Hal ini dinilai dapat memancing aliran modal asing, salah satunya melalui foreign direct investment (FDI).

Policy Director FTSE Russell, Wanming Du mengatakan investor asing akan tertarik dengan negara yang menginvestasikan kekayaan negaranya ke proyek infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan nasional.

“Jika melihat contoh-contoh di masa lalu, di mana dana kekayaan negara berinvestasi pada, potensi infrastruktur dasar, yang membantu mendukung pertumbuhan ekonomi, mendukung pertumbuhan tersebut. Dan hal ini akan mendatangkan banyak hal [investor asing], investasi asing, FDI, misalnya,” ucap Wanming Du, dikutip Sabtu (22/2/2025).

Ia menyampaikan bahwa investasi yang dilakukan tersebut akan dapat meningkatkan perkembangan bisnis dan menaikkan kontribusi terhadap indeks saham negara.

Dia bahkan menyebut, dengan Asset Under Management (AUM) sebesar USD 900 miliar itu , Danantara akan menjadi sovereign wealth fund (SWF) terbesar ketujuh di dunia.

Wanming Du pun menjelaskan bahwa saat ini banyak negara menggunakan sebagian kekayaan negara untuk meningkatkan sektor infrastruktur demi mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Terlebih, Danantara juga akan melakukan investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT).

“Jadi menurut saya ini bagus, pastinya untuk pasar domestik,” ucapnya.

Wanming pun menyarankan agar Danantara bisa mencapai potensi maksimal, perlu ada strategi diversifikasi yang mencakup investasi di dalam dan luar negeri.

Sebelumnya, Prabowo mengumumkan bahwa Danantara akan diluncurkan pada 24 Februari. Tujuan utama dibentuknya Danantara adalah untuk memudahkan pemerintah dalam realokasi modal BUMN untuk menjalankan usaha yang memberikan keuntungan tinggi dan dampak sosial tinggi.

Adapun dengan Danantara, keuntungan dari investasi program hilirisasi bisa 100% dinikmati oleh bangsa Indonesia sendiri.

Dalam melaksanakan pengelolaan modal dan realokasi modal, Danantara akan diawasi langsung oleh Presiden RI dibantu Dewan Pengawas (yang diketuai Menteri BUMN) dan Dewan Penasehat.

Ekonom sekaligus Direktur eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira berharap Danantara bisa menjaga tata kelolanya yang dijanjikam transparan, setelah nantinya resmi diluncurkan.

Bhima juga berharap, Danantara dapat menerapkan standar ESG yang tinggi.

“Karena untuk menarik dana investasi asing terutama dari negara maju mereka tentu perlu melakukan penyamaan standard dulu, jadi ESG menjadi standar yang penting dan harus dikejar,” kata Bhika kepada Liputan6.com di Jakarta, dikutip Jumat (21/2/2025).

"Jadi proyek-proyek yang ditawarkan ke investor adalah proyek-proyek yang berkelanjutan, proyek-proyek yang hijau,” ujar dia.

Terkait tata kelola, terutama penunjukkan direksi Danantara diharapkan bebas dari kepentingan politik atau konflik kepentingan.

“Itu yang harus dijaga,” jelasnya.

Selain itu, juga harus ada tata kelola dan safeguard untuk melindungi dari praktek-praktek korupsi, Bhima menambahkan. “Karena nilai aset dari Danantara juga sangat besar,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Indonesia akan meluncurkan Danantara, sebuah badan pengelola dana investasi senilai hampir USD 900 miliar atau sekitar Rp 14.568 triliun.

Danantara dijadwalkan untuk diluncurkan pada 24 Februari 2025 mendatang.

Danantara sendiri diproyeksikan akan menjadi perusahaan ke-7 terbesar dunia. Sektor-sektor yang menjadi target investasi Danantara antara lain energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

Beberapa waktu lalu, Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang berasal dari tujuh BUMN besar, termasuk Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan MIND ID.