Setya Novanto: yang Saya Lakukan untuk Kesejahteraan Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Setya Novanto mengatakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) adalah simbol negara yang harus dihormati dan dilindungi. Karena itu, dirinya tak mungkin mencatut nama kedua petinggi negara itu untuk urusan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PT FI).

"Tentu saya sangat berhati-hati dan harus menyampaikan secara jelas. Apa yang disampaikan Presiden kepada saya, yang intinya bahwa beliau apa yang menjadi perhatian untuk rakyat dan perhatian untuk kepentingan masalah yang lebih besar. Semuanya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat," ujar Novanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (17/11/2015).

Pria yang akrab disapa Setnov ini menyarankan, terkait perpanjangan kontrak Freeport sebaiknya langsung ditanyakan kepada Sudirman. Namun pihaknya pernah menerima kedatangan Menteri ESDM itu di kantornya untuk menjelaskan program-program Freeport mendatang.

"Tentu beliau minta tolong, bagaimana ini supaya bisa diberikan jalan keluar karena ini merupakan hal baik. Tapi yang jelas kalau ada berita meminta saham, itu kita harus hati-hati. Saya, khususnya pimpinan DPR, sangat memperhatikan kode etik di Indonesia dan kode etik di Amerika atau perusahaan Amerika di mana pun," tutur dia.

Terkait pernyataan Menteri ESDM Sudirman Siad perihal laporannya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Novanto mengungkapkan dirinya tidak pernah bertemu secara khusus dengan Sudirman Said, terutama yang berkaitan dengan perpanjangan kontrak Freeport.

"Saya persilakan, tentu kalau masalah tadi pertanyaannya adalah masalah MKD, ya apa yang disampaikan oleh saudara Sudirman itu sah-sah saja. Yang penting itu substansinya apa. Yaitu tentu kita harus mempelajari, kita saling menghormati, karena masalah ini tentu harus disampaikan secara jelas," kata dia. 

Persilakan MKD

Novanto menegaskan terkait adanya transkrip pembicaraan dirinya dengan Direktur Freeport yang tersebar di beberapa media, dia menyerahkan sepenuhnya kepada aturan-aturan yang berlaku di DPR melalui mekanisme MKD.

"Ya silakan saja. Yang jelas di DPR kan ada suatu aturan-aturan kalau kita mau mengadakan sidang, apakah ini terbuka atau tertutup. MKD ini saya sejak awal menghargai MKD. MKD ini punya tugas dan fungsinya secara baik, menjalankan tugasnya secara baik, tentu ini adalah merupakan suatu kewibawaan MKD kepada anggota DPR," ujar dia.

Novanto menambahkan hal-hal yang menyangkut MKD harus betul-betul dipatuhi dan dihargai agar bisa memberikan solusi bagi semua anggota DPR.

Menteri ESDM Sudirman Said pada Senin kemarin melaporkan anggota DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK) untuk perpanjangan kontrak perusahaan tambang raksasa PT Freeport. (Rmn/Mut)**