Fadli Zon: Internasionalisasi Papua Tak Bisa Dianggap Enteng

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Pemerintah Indonesia melakukan diplomasi tandingan atas Pertemuan Parlemen Internasional untuk Papua Barat atau International Parliamentarians for West Papua (IPWP) yang digelar di London, Inggris, pada Selasa 3 Mei 2016.

"Saya melihat masalah internasionalisasi kasus Papua ini tidak bisa dianggap enteng. Di sinilah saya kira tantangan bagi Menteri Luar Negeri, diplomasi untuk melakukan suatu counter dan diplomasi yang menyeimbangkan informasi yang ada. Propaganda yang ada harus diseimbangi. Tidak bisa didiamkan," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu 4 Mei 2016.

Ia juga turut meminta bantuan parlemen negara lain untuk tetap mendukung wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kemarin waktu di Mongolia, saya langsung berbicara dengan parlemen Australia. Secara gamblang saya sampaikan bahwa parlemen Aussie dalam menjalankan hubungan dua negara, untuk tidak memberikan satu legitimasi terhadap upaya-upaya separatisme," papar Fadli.

"Karena ini akan memicu hubungan diplomatik nantinya. Saya berharap Australia tetap komit dalam mendukung wilayah NKRI, dan itu saya sampaikan dengan lugas," sambung dia.

Pertemuan IPWP digelar di London, Inggris pada 3 Mei 2016. Pertemuan yang bertujuan untuk mendukung kemerdekaan Papua itu dihadiri sejumlah pemimpin negara di Pasifik, termasuk Perdana Menteri Tonga Akilisi Pohiva.

Tak hanya membahas dukungan untuk kemerdekaan Papua, pertemuan ini juga turut membahas iklim politik seputar Papua Barat yang telah berubah secara signifikan selama setahun terakhir.

Seperti dikutip dari BBC, Menteri Urusan Tanah Vanuatu Ralph Regenvanu turut serta dalam pertemuan tersebut sebagai wakil negaranya. Kepada Radio New Zealand, Regenvanu mengatakan, pertemuan itu akan membahas iklim politik seputar Papua Barat yang telah berubah secara signifikan selama setahun terakhir.

Tatap muka yang juga dihadiri pemimpin kelompok separatis Free West Papua, Benny Wenda, itu juga mendiskusikan strategi dalam mengupayakan referendum kemerdekaan Papua Barat pada 2020.