Menko Puan Imbau Warga Tak Buat Kartu BPJS di Agen

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, mengaku sudah mendengar soal kasus kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) palsu.

"Kami sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) juga sudah melakukan klarifikasi, BPJS-nya juga sudah melakukan klarifikasi," ungkap Puan usai menjadi pembicara di Gedung BPK RI Jakarta, Senin 25 Juli 2016.

Puan menjelaskan kasus ini terjadi karena orang-orang mendaftar BPJS tidak melalui lembaga resmi, melainkan dari pihak lain di luar pemerintah.

"Ada satu kasus dimana dalam pendaftarannya melalui lembaga Rumah Dhuafa, yang kemudian sudah dilakukan penyelidikan dan penahannya oleh kepolisian di sana," ujar dia.

"Kemudian BPJS juga sudah membuka hotline yang menyatakan kalau ada yang mendapatkan kartu palsu BPJS, untuk segera melapor ke BPJS untuk ditindaklanjuti. Dan penahannya sedang dalam proses kepolisian di Jawa Barat," sambung Puan.

Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini menuturkan, sampai saat ini pihaknya masih menelusuri si pembuat kartu palsu BPJS yang kabur. Juga, mendatangi pihak yang bertanggung jawab memalsukan kartu BPJS.

"Laporan yang saya dapatkan memang belum bisa ditemukan, namun laporan kepala desanya memang Rumah Dhuafa itu ada, jadi polisi sekarang sedang menangani," papar Puan.

Puan mengimbau agar seluruh warga yang ingin memiliki kartu BPJS, supaya mendaftar langsung ke kantor BPJS tanpa melalui pihak-pihak lain, agar kasus ini tidak kembali berulang.

"Kalau memang keluarga ingin mendaftar, diharapkan untuk langsung ke BPJS. Kalau mau melakukan pendaftaran ke kepala daerah, saya minta kepala daerah langsung mendaftarkan warganya ke BPJS, atau melalui orang yang menyatakan dirinya bisa memberikan kartu BPJS yang asli," papar dia.

"Jadi saya imbau kepada masyarakat untuk mendaftarkan kartu BPJSnya langsung tanpa melalui agen. BPJS sekarang ini sudah memiliki hotline, tolong dicek aja. Saya juga sudah memerintahkan kepala BPJS dan DJSN untuk langsung mendatangi lokasi tersebut," tegas Puan.

Waspada
    
Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama BPJS Fachmi Idris mengatakan, masyarakat harus waspada dan berhati-hati dengan adanya kartu palsu BPJS. Dia menyarankan, agar tidak mudah di iming-imingi seseorang yang menyebut bisa menggunakan jalur cepat.

"Kita ingin masyarakat jangan mau ditipu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," imbau Fachmi di Gedung KPK Jakarta, Senin.

Fachmi juga mengimbau seluruh kantor cabang BPJS menulis imbauan, agar masyarakat tak berhubungan dengan calo.

"Jadi kita ingin mengedukasi masyarakat, jangan lagi memanfaatkan oknum tertentu untuk mencetak atau menjadi peserta BPJS," tegas dia.

Memperoleh BPJS dengan badan resmi, kata Fachmi, justu lebih mudah. "Untuk akses, kita buka di kantor cabang, dan online kita juga buka," tutup Fachmi.

Warga di Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Budiyanto dibuat resah menyusul ditemukan kartu palsu BPJS. Kartu mereka tidak bisa digunakan untuk berobat, padahal sudah membayar iuran Rp 100 ribu per bulan.

Kasus Budianto diketahui setelah pihak rumah sakit menyatakan BPJS dirinya palsu. Dia pun tak bisa menikmati layanan kelas III, hasil jerih payahnya menabung selama delapan bulan.

Oknum bernama BN, diduga menggelabui warga untuk bisa memperoleh kartu BPJS. Sekali membuat kartu, warga membayar Rp 100 ribu per orang.

Bukan hanya itu saja, iming-iming BN kepada korbannya tak perlu membayar iuran bulanan. Sebab kartu palsu BPJS itu berlaku hingga dua tahun.

BN juga berkilah, setiap RW mendapatkan jatah delapan hingga 10 orang untuk setiap program tersebut.

Uang pendaftaran dikumpulkan pada bendahara desa. Namun nahas, BN langsung membawa uang hasil iuran seluruh warga.