Liputan6.com, Jakarta - Angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurun dari 73,04 poin pada 2014, menjadi 72,04 poin di tahun 2015. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin, meski terjadi penurunan 0,22 poin, namun capaian kinerja demokrasi Indonesia secara menyeluruh masih berada dalam kategori sedang.
Selain itu, penurunan juga terjadi karena dalam pengukuran IDI 2015, BPS menggunakan sejumlah indikator baru. Karena itu kalau mempertahankan indikator lama, kata Suryamin, maka sebetulnya nilai IDI 2015 mencapai 73,12. Artinya mengalami sedikit kenaikan.
"Perubahan dari 2014 ke 2015 dipengaruhi tiga aspek demokrasi. Yakni kebebasan sipil turun 2,32 poin (dari 82,62 menjadi 80,30). Kemudian hak-hak politik yang naik 6,91 poin (dari 63,72 menjadi 70,63) dan lembaga-lembaga demokrasi turun 8,94 poin dari 75,81 menjadi 66,87 poin," kata Suryamin saat merilis hasil IDI di Kantor BPS, Rabu (3/8/2016).
Advertisement
Menurut Suryamin, pengukuran IDI dilakukan dengan menggunakan metodologi empat sumber data. Yaitu review surat kabar lokal, review dokumen baik itu peraturan daerah, peraturan gubernur dan lain-lan. Kemudian focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam.
"Capaian IDI dari 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi. Pada 2009 mencapai 67,30 poin. Turun menjadi 63,17 poin pada 2010. Naik kembali menjadi 65,48 pada 2011, turun menjadi 62,63 poin pada 2012. Di tahun 2013 mengalami sedikit kenaikan menjadi 63,72 poin dan naik menjadi 73,04 poin pada 2014," papar dia.
Meski terus befluktuasi, kata Suryamin, IDI dari 2009 hingga 2015 pada umumnya masih berada dalam kategori sedang, dengan indeks berada pada kisaran 60-80 poin.
"IDI disebut berkategori baik kalau indeksnya berada di kisaran 80 ke atas. Sementara kalau poinnya di bawah 60, masuk kategori buruk," Suryamin memungkas.