Indeks Demokrasi di DKI Jakarta 2015 Masuk Kategori Baik

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) selama kurun waktu 2014-2015. Penghitungan dilakukan melalui 4 sumber, yakni review surat kabar lokal, review dokumen Pemda, focus group discussion (FGD), dan wawancara mendalam.

Dari seluruh provinsi di Indonesia yang berjumlah 34, hanya dua provinsi yang indeks demokrasinya masuk kategori buruk selama kurun waktu 2015 yaitu Papua Barat dan Papua. Padahal, penghitungan IDI 2014, tidak ada provinsi berada dalam kategori buruk.

"Memang mengalami penurunan, terutama sekali di aspek lembaga demokrasinya mengalami penurunan. Peran parpolnya, lembaga imparsialnya, lembaga peradilannya (di Papua Barat dan Papua)," ujar Deputi Statistik Sosial BPS‎ Sairi Hasbullah‎ di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (3/8/2016).

Sementara, 28 provinsi lain masuk dalam kinerja demokrasi kategori sedang. Sedangkan untuk 4 provinsi sisanya masuk dalam kategori baik yakni DKI Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

"Justru karena DKI memiliki nilai indeks yang sangat baik, meskipun kenaikannya sedikit tapi sangat baik. Nilai yang kita penghargaan pemerintah daerah menaikkan indeks demokrasinya. Jakarta itu naik dari 84,70 persen menjadi 85,32 persen," papar dia.

Ia menambahkan, pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun untuk mengukur pencapaiannya, di tingkat daerah maupun pusat, bukan suatu hal yang mudah.

"Indeks demokrasi yang kita bangun bersama-sama di bawah koordinator Kemenko Polhukam ini adalah indeks satu-satunya yang dimiliki oleh kita. Dari paparan hari ini kita masih melihat beberapa cela-cela dalam demokrasi kita. Pengaduan masyarakat terhadap berbagai lembaga pemerintahan perlu dikritisi dan ditingkatkan," Sairi menandaskan.