Siapa Ingin Agar Kepala BIN Diganti?

Tjipta menengarai, ada pihak yang sengaja melemparkan isu pergantian kepala BIN.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 02 Sep 2016, 08:35 WIB
Diterbitkan 02 Sep 2016, 08:35 WIB
20160229-Kepala BIN Sutiyoso Rapat dengan Komisi I DPR RI-Jakarta-Johan Tallo-0
Kepala BIN, Sutiyoso usai raker dengan Komisi I DPR di Senayan, Jakarta, Senin (29/2/2016). Sutiyoso menyebut apa yang mereka rencanakan dalam revisi UU Terorisme itu disepakati oleh Komisi I DPR.(Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Beredar kabar kalau surat dari Presiden Joko Widodo untuk pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sudah masuk ke DPR. Kepala BIN Sutiyoso, kabarnya akan diganti dengan Komjen Budi Gunawan yang saat ini menjadi Wakil Kepala Polri (Wakapolri).

Namun hingga saat ini pergantian itu belum juga dilakukan oleh Jokowi. Pakar Komunikasi Politik Tjipta Lesmana menilai, ada partai politik yang sengaja mengembuskan isu soal pergantikan kepala BIN. Padahal, partai politik tak boleh mengintervensi presiden untuk mengganti para pembantunya.

"Kepala BIN diangkat dan diberhentikan presiden. Kepala BIN tidak boleh didrop oleh partai politik. (Jika itu terjadi) tidak bagus untuk kepentingan bangsa negara," kata Tjipta di Jakarta‎, Jumat (2/9/2016).

Tjipta heran dengan isu akan ada pergantian Kepala BIN oleh Jokowi belum lama ini. Dia menengarai, ada pihak yang sengaja melemparkan isu pergantian kepala BIN. Ia melihat ada kepentingan tertentu terhadap isu ini.

"Kenapa yang lempar bola salah satu partai? Kenapa ini? Ada apa ini? Nah kita bingung, kenapa? Orang yg melempar isu ini tidak memberikan alasan? Kenapa? Kenapa musti diganti?. Tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa Sutiyoso harus dicopot," ujar dia.

Ketimbang mempersoalkan rumor tersebut, lanjut Tjipta, ada baiknya membahas perbaikan terhadap institusi BIN. Misalnya, memberikan kewenangan lebih dalam menjalankan tugasnya.

Sebab, kata dia, urusan mengangkat dan memberhantikan Kepala BIN merupakan hak Presiden. Terlebih, saat ini tidak ada urgensi mengganti kepala BIN.

"Sebaiknya kita memberi keleluasaan kepada Presiden, kita percayakan Presiden. Sekali lagi kita hormati Presiden," Tjipta menandaskan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya