Liputan6.com, Jakarta - Salah satu penggagas Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) Ahmad Safrudin menyesalkan Parade Kebudayaan pada Minggu 4 Desember 2016. Dia kecewa karena aksi bertajuk Kita Indonesia tersebut, bertabrakan dengan peraturan yang telah dibuat panitia CFD dan Pemprov DKI Jakarta.
Mereka menilai Parade Kebudayaan yang kemarin digelar mengandung nuansa politik. Hal itu, kata dia, tidak sejalan dengan gagasan CFD sejak awal.
Baca Juga
"Aksi Kita Indonesia kemarin tidak sesuai dengan perjanjiannya dan kami nyatakan sangat kecewa. Sejak 22 April 2001 dilaksanakan, CFD tidak sebagai ajang hasutan dan orasi-orasi. CFD adalah ruang publik yang kondusif untuk sosialisai masyarakat, di mana sangat kurang ruang publik," ujar Ahmad Safrudin di Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2016).
Advertisement
Pada kesempatan yang sama, dia berharap agar kejadian seperti Parade Kebangsaan tidak terulang lagi. Dia menegaskan, CFD harus dikembalikan lagi ke fungsi awalnya seperti yang telah digagas sejak awal.
"Kami menggugat agar CFD dikembalikan ke fungsinya semula sebagai ruang publik untuk meningkatkan kualitas udara mengurangi ketergantungan penggunaaan motor. Dengan begitu masyarakat akan ikut berkontribusi dan juga membantu mengurangi kemacetan," ucap Ahmad.
Dia menjelaskan, bila mau melanggar peraturan CFD yang ada, ada baiknya melakukan gugatan atas peraturan CFD yang tertuang di Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
"Kalau (mau) melanggar peraturan CFD yang ada, silahkan lakukan usulan review atau judicial review. Ada regulasi dilanggar, yang merugikan masyarakat luas," tutup Ahmad.
Sebelumnya, Koordinator penyelenggara Yorris Raweyai menyatakan Parade Kebudayaan "Kita Indonesia" menghadirkan nilai kebangsaan melalui Bhineka Tunggal Ika. Dia membantah ada nuansa politik dalam parade ini.
"Tidak ada nuansa politik meskipun penyelenggaranya partai politik pendukung pemerintah," ujar Yorris.