Dalam Sepekan NU dan Polisi Bubarkan 2 Kegiatan Forum Khilafah

Liputan6.com, Jakarta - Dalam sepekan, polisi membubarkan dua kegiatan yang dianggap mengancam keutuhan Negara Kesatuan RI. Kegiatan itu dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang akan menggelar kegiatan Forum Khilafah Indonesia.

Di Riau, pada Jumat 7 April 2017, Gerakan Pemuda Ansor, Banser dan kepolisian mencabut dan menyita beberapa spanduk yang dinilai merusak keutuhan NKRI. Spanduk-spanduk ini mengajak mendirikan negara Islam atau Khilafah Islamiyah di Indonesia.

Proses pencabutan dikawal Intelijen dan keamanan Polresta Pekanbaru dan berlangsung tertib. Kepolisian juga sudah berkoordinasi dengan HTI yang akan mengadakan tablik akbar menuju khilafah tersebut.

Spanduk ini kemudian diserahkan ke Direktorat Intelijen dan Kemanan Polda Riau.

GP Ansor dan Banser Provinsi Riau, yang merupakan bagian dari Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) juga meminta polisi meredam aksi-aksi yang bisa merusak Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Mendirikan Khilafah Islamiyah sama saja mendirikan negara dalam negara. Ini tidak boleh terjadi, makanya kegiatan yang akan dilakukan oleh Hizbut Tahrir pada 9 April di Masjid Annur nanti tidak boleh dilakukan," kata Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Anshor Riau, Purwaji di Mapolda Riau, Jumat 7 April petang.

"Ini sudah suatu gerakan politik, dari artinya saja adalah politik pembaruan, tidak boleh terjadi karena Pancasila sudah dikonsep yang juga mengandung nilai Islam," ujar Purwaji.

Dia menyebut, masyarakat awam selalu terdoktrin oleh pemikiran-pemikiran ingin menyejahterahkan negara dengan Khilafah Islamiyah. Menurut Purwaji, konsep negara Indonesia tidak boleh diganggu gugat lagi.

"Dulu itu, masjid selalu digunakan ulama melawan penjajah dan mengonsep kemerdekaan. Makanya sekarang masjid tidak boleh digunakan untuk merusak dan menanamkan nilai-nilai yang memecah belah," sebut Purwaji.

Tak hanya di Riau, polisi juga membubarkan kegiatan Forum Khilafah Indonesia yang digagas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Hotel Grasia Semarang, Minggu 9 April 2017 malam.

Langkah polisi ini mendapat apresiasi dari Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah Abu Hapsin.

"Terima kasih atas kesigapan kepolisian membubarkan kegiatan tersebut," kata Abu Hapsin di Semarang, Minggu, seperti dilansir Antara.

Menurut dia, gerakan yang dilakukan HTI itu sudah menjurus pada rusaknya tatanan Pancasila, NKRI, dan kebinekaan.

Apresiasi serupa juga disampaikan pengasuh Pondok Pesantren APi Tegalrejo, Magelang, KH Yusuf Chudlori.

Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah itu menilai, format kegiatan yang digagas HTI tersebut mengarah ke pembentukan negara Islam. "Ini berbahaya bagi NKRI," tambah Yusuf.

Ia berharap, pemerintah lebih tegas untuk menindak gerakan maupun kegiatan serupa. Menurut dia, hal tersebut penting untuk mengantisipasi munculnya konflik horizontal di masyarakat.