Jokowi Ajak PM Rutte Hentikan Aliran Dana untuk Kelompok Radikal

Aksi teror di berbagai negara, ditambah dengan pendudukan Marawi oleh kelompok radikal menjadi peringatan khusus bagi kedua negara.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 09 Jul 2017, 08:04 WIB
Diterbitkan 09 Jul 2017, 08:04 WIB
20161123-Jokowi-Beri-Keris-FF
Presiden Jokowi berbincang dengan PM Belanda Mark Rutte saat penandatangan MoU seusai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/11). Selain itu pada pertemuan tersebut, pihak Belanda juga menyerahkan keris. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Hotel Steingenberger, Hamburg, Jerman.

Isu penanggulangan terorisme menjadi bagian pembicaraan keduanya. Aksi teror di berbagai negara, ditambah dengan pendudukan Marawi oleh kelompok radikal menjadi peringatan khusus bagi kedua negara.

"Serangan dan pendudukan Kota Marawi ini menjadi wake up call bagi kita semua tentang semakin tingginya bahaya terorisme," kata Jokowi, Sabtu 8 Juli 2017.

Indonesia sudah mengambil langkah dengan menjalin kerja sama khusus dengan Malaysia dan Filipina. Di sisi lain, aliran dana kepada kelompok radikal harus segera dihentikan.

"Indonesia dan Belanda harus meningkatkan kerja sama untuk menghentikan pendanaan bagi gerakan radikal dan terorisme," imbuh dia.

Produk Kelapa Sawit

Jokowi secara khusus juga meminta Belanda memperhatikan produk kelapa sawit Indonesia. Jokowi mengatakan, Belanda merupakan salah satu mitra terpenting perdagangan dan investasi Indonesia di Eropa. Tapi, selama ini angkanya terus menurun.

"Harapan saya, trend ini akan berbalik menjadi positif. Oleh karena itu, perlu kerja keras kita untuk mewujudkan trend positif perdagangan," kata Jokowi.

Meski begitu, Jokowi yakin ketika negosiasi Indonesia-EU CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) selesai, angka perdagangan bilateral kedua negara akan mengalami peningkatan.

"Ada satu hal yang ingin saya mintakan perhatian, yaitu terkait ekspor kelapa sawit Indonesia," tegas Jokowi.

Produk kelapa sawit Indonesia mengalami kampanye negatif di Eropa. Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi mengenai sawit dan deforestasi. Selama ini penjelasan Indonesia tidak diperhatikan.

"Saya meminta kiranya Belanda dapat memberlakukan secara fair ekspor sawit Indonesia ke Eropa," kata Presiden.

Jokowi juga ingin Belanda dapat mendukung upaya Indonesia agar model kerja sama standarisasi kayu dan produk kayu melalui FLEGT dapat juga dibuat untuk sawit.

Turut mendampingi Presiden, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BKPM Thomas Lembong, Duta Besar Indonesia untuk Jerman Fauzi Bowo dan Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.


Saksikan video di bawah ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya