Tak Ada Relokasi, Ratusan PKL Puncak Ancam Jadi Pengemis

Liputan6.com, Jakarta - Sekitar 600 pedagang kaki lima (PKL) di Jalur Puncak, Bogor berunjukrasa di Kantor Bupati Bogor, Senin 16 Oktober 2017 siang. Mereka meminta Bupati untuk menunda eksekusi sebelum ada tempat relokasi.

Para pengunjuk rasa yang terdiri dari pedagang oleh-oleh, minuman dan mie rebus ini mengancam akan melakukan perlawanan jika tuntutan mereka tidak digubris. Mereka juga mengancam akan menjadi pengemis terpanjang di dunia jika ternyata ditelantarkan pascapembongkaran PKL puncak nanti.

"Eksekusi tanpa relokasi sama saja mematikan usaha kami. Dan kami sepakat siap jadi pengemis jika tak ada relokasi," ujar koordinator aksi, Fahreza, Senin 16 Oktober 2017.

Ia menuding Bupati Bogor Nuhayanti menjual nama Presiden Joko Widodo untuk memuluskan penertiban tempat usaha di kawasan Puncak. Tindaka itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. "Kasus ini akan kami laporkan ke polisi," tegas Reza.

Sejak sebulan lalu, Kabupaten Bogor dan Cianjur tengah berbenah menata jalur Puncak. Hal ini menyusul ada program pemerintah untuk pelebaran jalan nasional oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Bahkan, pembongkaran PKL Puncak tahap pertama sukses dilakukan pada awal September. Pembongkaran dilakukan mulai dari simpang Safari hingga Gadog. Eksekusi kemudian akan dilanjut mulai dari simpang Safari hingga perbatasan Cianjur dan seterusnya.

Dace Supriadi, Ketua Tim Pembongkaran dan Pemberdayaan PKL Puncak menjamin tidak akan membongkar lapak PKL sebelum ada lahan untuk relokasi. Saat ini, pihaknya sedang mengupayakan lahan milik PTPN seluas 5 hektare untuk digunakan relokasi pedagang.

"Sedang proses. Lambat urus karena ada proses yang masih diurus. Masih ada hitung-hitungan dengan PTPN," ujar Kepala Dinas Perdagangan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bogor ini.

Di lahan tersebut nantinya PKL akan ditata sebagai obyek wisata agar lebih nyaman dan menarik wisatawan.